Suara.com - Donald Trump sudah enam bulan menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat sejak dilantik Januari lalu. Setengah tahun duduk di tahta tertinggi Gedung Putih setidaknya ada sembilan janji kampanye Donald Trump yang tak dipenuhi.
1. Gagal membangun tembok di perbatasan Meksiko.
Lima hari setelah menjabat sebagai orang nomor satu Amerika Serikat, DOnald Trump memerintahkan Departemen Kemanan Dalam Negeri untuk mengalokasikan dana untuk merancang dan membangun tembok di wilayah perbatasan Meksiko demi mencegah imighran gelap masuk ke AS.
Proyek anti-imigrasi nyaris terhenti. Hal ini terkait dengan kebijakan pemerintah Meksiko yang menolak memberikan biaya membangun tembok pemisah kedua negara. Kongres AS pun menolak menggelontor dana yang diperkirakan menelan 20 miliar dolar.
2. Ancam Mundur dari Paris Climate Change Accord
1 Juni Trump mengancam akan menarik diri dari Paris Climat Change Accord yang telah disepakati 196 negara dan berjanji akan membuat kesepakatan baru. Menurutnya, kesepakatan tersebut ditandatangani oleh eks presiden Barack Obama dan dianggap telah merugikan industri AS serta menghancurkan lapangan kerja di sana.
Sehari setelah terpilih, Trump mengatakan baru akan mundur dari PCCA pada 4 November 2020.
3. Cabut Obamacare
Trump berjanji akan mencabut Affordable Care Act-atau yang lebih dikenal dengan nama Obamacare, dalam 100 hari pertama masa jabatannya. Namun, janji ini gagal setelah senat yang dikuasai Partai Republik justru membatalkan rencana tersebut.
4. Reformasi di Mahkamah Agung
Trump berjanji mencalonkan seorang hakim konservatiof Mahkamah Agung untuk menggantikan Hakim Antonin Scalia yang menimnggal pada Februari 2016. Trump kemudian meunjuk hakim pengadilan banding federal Neil Gorsuch, yang dikenal kaki tangan Gorsuch.
5. Larangan Muslim Masuk ke AS
Dalam kampanyenya Trump menyerukan larangan muslim masuk ke AS demi melindungi warganya dari ancaman terorisme. Namun, selama enam bulan menjabat sebagai presiden baru enam negara Muslim yang dilarang masuk ke AS yakni Iran, Libya, Sudan, Suriah, Somalia, dan Yaman.
Kebijakan Trump juga mendapat perlawanan sengit dari pengadilan.
6. Menarik diri dari TPP, Negosiasi ulang dengan NAFTA
Tag
Berita Terkait
-
Akunnya Diblokir, 7 Warganet Gugat Presiden Donald Trump
-
Partai Demokrat Resmi Ajukan Resolusi Pecat Presiden Donald Trump
-
Blokir Warga AS di Akun Twitternya, Trump Digugat ke Pengadilan
-
Bertemu Trump, Jokowi Bahas Ekspor Sawit dan Biodiesel ke AS
-
Usai Kasus Jokowi, AS Juga Salah Sebut Xi Jinping Presiden Taiwan
Terpopuler
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
Pilihan
-
Hakim Andi Sebut Nadiem Makarim Seharusnya Dibebaskan
-
Selain 10 Tahun Penjara, Nadiem Makarim Wajib Bayar Uang Pengganti Rp809,59 Miliar
-
Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara!
-
Jangan Puji Pemerintah karena Kerja: Mengapa Publik Begitu Mudah Terpesona?
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
Terkini
-
Gelombang Panas di Prancis: Bayi Kembar 15 Bulan Tewas, Orang Tua Ditangkap
-
Gelombang Panas Mematikan di Eropa: 1300 Orang Tewas, Suhu Tembus 41,7 C di Jerman
-
Di Balik Viral Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung: Tradisi Adat atau Simbol Politik?
-
Potongan Jadi 8 Persen Mulai Besok, Koalisi Ojol Nasional: Janji Prabowo-Dasco Terbukti
-
MUI Usul RUU Pidana LGBT, Gus Ipul: Patut Ditindaklanjuti, Tapi Dibahas Dulu
-
TKD Anjlok 59 Persen, Jakarta Tak Bisa Lagi Bergantung pada APBD demi Kejar Status Kota Global
-
Sempat Tertahan di Papua, Bobby Nasution Pastikan Kontingen Pesparawi Sumut Pulang Besok
-
PDIP Surati Nanik S Deyang Minta Data Nama-nama Kader yang Terlibat MBG
-
BNN Catat 50 Orang Meninggal Tiap Hari Akibat Narkoba, Rehabilitasi Harus Jadi Prioritas
-
Buru Bupati dan Sekda Kuansing, KPK Telusuri Dugaan Kebocoran Informasi