Jokowi: Jangan Munculkan Pesimisme, Nyinyir-nyinyir

Sistem pemerintahan yang baik dan penindakan hukum yang membuat efek jera dipercaya bisa menurunkan angka korupsi di Indonesia. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo kepada wartawan usai menghadiri Penutupan Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke-12 di Malang, Jawa Timur, Kamis (20/7/2017).

"Perbaikan sistem pemerintahan terus menerus kita perbaiki, sehingga jangan sampai ada pejabat kita yang meloncati pagar yang sudah ditentukan sistem itu. Yang kedua, penindakan hukum yang membuat efek jera," kata Presiden.

Presiden Jokowi menilai, aparat penegak hukum juga harus memiliki kemampuan untuk memilah antara kasus yang merupakan hasil sebuah kebijakan dan kasus yang sengaja mencuri uang rakyat.

"Ini yang saya lihat banyak kepala daerah yang masih bimbang memutuskan karena pemilahan ini memang harus jelas," ucap Presiden.

Untuk itu Presiden menghimbau agar aparat berani dalam membuat keputusan atas kasus yang merupakan hasil sebuah kebijakan untuk tidak masuk ke dalam ranah pidana.

"Karena apapun yang namanya walikota, bupati, gubernur, itu mempunyai wewenang untuk memutuskan," ujar Presiden.

Fungsi Pengawasan dan Kontrol

Adapun fungsi pengawasan dan kontrol menurut Presiden masih harus terus ditingkatkan lagi dalam meminimalisir tindak korupsi.

Baca Juga: Jokowi Ingatkan Pentingnya Setiap Kota Lakukan Diferensiasi

"Tugas kita ini kan bekerja, kan sudah ada perencanaanya, organisasi, setiap yang kita putuskan itu dilaksanakan, harus ada dikontrol, harus dicek. Itu yg kita lupa disitu. Bahwa manajemen itu yang penting. Merencanakan, mengorganisasi dan mengontrol," ucap Presiden.

Oleh sebab itu, Presiden mengaku sering terjun ke daerah untuk mengecek langsung proyek-proyek yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Pengecekan ini baik yang berkaitan dengan batas dan target waktu maupun biaya.

"Tugas kita meskipun juga ada menteri, ada gubernur dan ada walikota, bupati, tapi kalau kita datang kesana, tidak sekali, bisa dua sampai empat kali, pasti menterinya delapan kali, gubernurnya 16 kali. Inilah fungsi manajemen yang harus jalan, sehingga fungsi kontroling dan fungsi cek pengawasan ada terus," tutur Presiden.

Manfaatkan Kepercayaan Masyarakat kepada Pemerintah

Menanggapi pertanyaan wartawan seputar hasil survey Gallup yang menempatkan Indonesia sebagai peringkat pertama negara dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya, Presiden mengatakan bahwa momentum tersebut harus dimanfaatkan dengan sebaim-baiknya.

"Momentum kepercayaan seperti ini harus dipakai. Karena ada kepercayaan yang diberikan kepada pemerintah, ini harus dipakai," kata Presiden.