Presiden Joko Widodo tetap memegang teguh komitmen awal untuk tidak mengintervensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugasnya. Pun dalam hal penetapan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus pengadaan KTP-el oleh KPK, Presiden juga tetap pada komitmen awal.
"Saya sebaiknya tidak komentar dulu ya untuk masalah Pak Setya Novanto, supaya tidak ada kesan intervensi. Saya ingin menyampaikan kita percaya KPK bekerja sesuai dengan wewenangnya," ujar Presiden di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (19/7/2017).
Sebelumnya, staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi telah menyatakan hal yang sama. Saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (18/7/2017), ia menyampaikan bahwa semua pihak termasuk Presiden harus menghormati proses hukum.
"Apa yang dilakukan KPK kita semua harus menghormati. Termasuk Presiden, menghormati proses hukum," kata Johan.
Sebagaimana diketahui, KPK kini tengah mengusut kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Kasus ini diduga melibatkan banyak politisi besar di DPR serta sebagian di pemerintahan. Salah satu yang telah ditetapkan menjadi tersangka adalah Ketua DPR Setya Novanto. Selain itu, Politikus Golkar Markus Nari juga baru saja ditetapkan menjadi tersangka pada hari ini.
Sebelumnya KPK juga telah menjerat Irman dan Sugiharto sebagai tersangka. KPK juga telah memeriksa mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi maupun Menteri Dalam Negeri saat ini Yasonna Laoly.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
Terkini
-
Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat
-
Diduga Ada Jual Beli, KPRP Usul Jalur Kuota Khusus di Rekrutmen Polri Dihapuskan
-
Tanggapi Reformasi Polri, Sahroni Usul Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Dibatasi Maksimal 3 Tahun
-
Bobol 7 Gereja di Jateng, Pencuri Ini Keok Usai Jualan Hasil Curian di Medsos
-
Dukung Rekomendasi Reformasi Polri, Abdullah Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden
-
Program SMK 4 Tahun dan SMK Go Global Mulai Berjalan, Ini Jurusan yang Jadi Prioritas
-
Sowan ke MUI, KSP Dudung Siap Lapor Aspirasi Ulama ke Presiden Prabowo
-
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus DJKA ke Eks Menhub Budi Karya Sumadi
-
Sebar Propaganda Lewat Medsos, Densus 88 Tangkap 8 Terduga Teroris Jaringan JAD di Sulteng!
-
PRT Bakal Disertifikasi, Wamen PPPA Veronica Tan Siapkan Skema Pelatihan agar Hak Pekerja Terpenuhi