Siapa Orang Gede Terlibat Mafia Beras, PPATK dan KPK Ayo Kejar!

Suara.com - Pakar hukum Todung Mulya Lubis‏ mengungkapkan beberapa waktu yang lalu ada perwira Polri yang menceritakan adanya gurita mafia beras di Indonesia.

"Seorang perwira polisi bercerita soal gurita mafia beras. Apakah cari untung hrs seperti itu, mengelabui rakyat?" tulis Todung di Twitter @TodungLubis.

Mafia beras tersebut, katanya, bisa bertindak kasar untuk mencapai tujuan.

"Sebulan yang lalu seorang petinggi sdh bilang sama saya bhw mafia beras juga sangat kasar dan predatoris," tulis Todung.

Dan pada Kamis (20/7/2017), lalu, menggerebek gudang beras PT. Indo Beras Unggul -- anak usaha PT. Tiga Pilar Sejahtera -- di Jalan Rengas, kilometer 60, Karangsambung, Kedungwaringan, Bekasi, Jawa Barat. Gudang tersebut digerebek karena diduga melakukan manipulasi. Produsen beras cap Ayam Jago itu diduga menjual beras medium bersubsidi dengan harga beras premium.

Menanggapi kasus yang baru terbongkar itu, Todung berharap orang di baliknya terungkap.

"Pingin tahu siapa saja orang gede yg terlibat dalam mafia beras ini. Ayo PPATK dan KPK, kejar mereka," tulis Todung.

Kepala Penerangan Umum Divisi Hubungan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Rikwanto mengatakan praktik manipulasi yang diduga dilakukan Indo Beras Unggul bisa berdampak pada inflasi.

"Kejahatan pangan, apa pun bentuknya harus dibongkar dan dihentikan," kata Rikwanto dalam keterangan tertulis, Minggu (23/7/2017).

Menurut Polri, perusahaan itu diduga telah memoles padi yang dibeli dari petani dengan harga Rp7 ribu perkilogram. Setelah dipoles menjadi beras premium, beras tersebut dijual ke pasar-pasar tradisional dengan harga sebesar Rp20.400 perkilogram.

"Beras tersebut dibeli oleh PT. IBU dengan harga Rp. 7.000, selanjutnya dipoles kemudian dijual dengan harga Rp20.400. Beras jenis premium maupun medium sebenarnya berasal dari Ciherang dan Impari, yang sekelas dengan IR64 yang kandungan karbohidratnya tidak akan berubah setelah dilakukan proses pemolesan," kata Rikwanto.

Praktik ini diperkirakan membuat negara mengalami kerugian hingga ratusan trliun rupiah.

"Yang disoal bukanlah medium atau premium, tetapi keuntungan sangat besar yang diambil dari beras subsidi," katanya.