Suara.com - Presiden Joko Widodo menilai berbagai ancaman yang ada di tanah air semakin berkembang. Ancaman itu mulai dari persoalan ideologi, politik, ekonomi, hingga sosial budaya.
Karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan terus berupaya menghentikan segala ancaman yang dapat meruntuhkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Pemerintah bersama-sama dengan rakyat tidak akan tinggal diam terhadap upaya-upaya sistematis untuk mengancam kedaulatan NKRI," kata Jokowi dalam rapat terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Kerja di Kantor Presiden Jakarta, pada Rabu (26/7/2017).
"Kita juga tidak akan membiarkan berbagai bentuk ancaman yang merongrong Pancasila sebagai dasar kita bernegara," tambahnya.
Jokowi melanjutkan, salah satu upaya yang akan dilakukan pemerintah adalah dengan merilis kebijakan bela negara. Mengingat bela negara adalah tugas dan tanggung jawab setiap rakyat Indonesia sebagai warga negara dan juga anak bangsa.
"Dimana pun kita berada, apapun latar belakangnya, pendidikannya, agamanya, maupun sukunya, semuanya sesuai dengan amanah konstitusi memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk ikut dalam upaya bela negara," ujar dia.
Selain itu, Kepala Negara juga meminta kepada jajarannya untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme, dan jiwa patriot kepada seluruh anak-anak Indonesia.
Hal tersebut dilakukan guna menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme sejak dini.
"Anak-anak harus mulai dididik dan diajarkan bukan saja nilai-nilai etos kerja, disiplin, dan integritas tapi juga nilai-nilai mencintai bangsanya, bangga dengan tanah airnya yang ber-Bhinneka Tunggal Ika," tandas mantan gubernur DKI Jakarta.
Baca Juga: BNN Amankan 250 Kg Sabu di Penjaringan, Tito: Jalurnya dari Laut
Berita Terkait
-
Di Balik Kontroversi Ijazah Gibran Rakabuming Raka, Ini Profil Kampus MDIS Singapura
-
5 Fakta Menarik M Qodari, Penggagas Jokowi 3 Periode Kini Jadi Kepala Staf Kepresidenan Prabowo
-
Sertijab Menpora, Dito Ariotedjo Mendadak Tanya Roy Suryo: Ijazah Erick Thohir Aman?
-
Pengamat: Reshuffle Prabowo Tepis Bayang-bayang Jokowi dan Kirim Pesan ke PDIP
-
Rismon Bongkar Lagi Keganjilan Ijazah Jokowi, Foto Satu-satunya Berkacamata di Indonesia
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu