Setya Novanto [suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
Baca 10 detik
Mantan Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Chairuman Harahap berharap ketua DPR yang juga Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sadar diri setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.
"Saya kira pimpinan partai bijaksanalah untuk itu (mundur), saya rasa cukup dewasalah. Golkar adalah partai yang sudah lama perjalanan hidupnya. Jadi dalam berpolitik ini harus lebih dewasalah," kata Chairuman usai diperiksa sebagai saksi untuk Setya Novanto di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (28/7/2017).
Chairuman mengatakan tidak pernah menyarankan Novanto untuk mundur. Chairuman hanya menginginkan semua kader Golkar sadar diri demi kebaikan demi sosial politik.
"Saya nggak punya saran untuk itu (mundur), tapi bagaimana agar parpol-parpol ini lebih dewasa dan lebih matang dalam kehidupan sosial politik kita," kata Chairuman.
Terhadap gejolak di internal Golkar yang menginginkan Novanto diganti, Chairuman mengatakan partainya sudah punya mekanisme untuk menyelesaikan masalah.
"Kita biarkanlah mekanisme yang sudah ada, tentu partai Golkar, partai yang sudah dewasa, tentu tahu bagaimana menyelesaikan urusan internal dipartai, ya partailah," katanya.
Novanto ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli 2017. Novanto diduga melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang demi keuntungan diri dan atau orang lain sehingga merugikan keuangan negara hingga Rp2,3 triliun.
Pada Selasa (25/7/2017), kader muda Golkar mendeklarasikan gerakan Golkar bersih di depan gerbang kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat.
"Hari ini kami mendeklarasikan suatu gerakan Golkar bersih. Jadi kami menilai kepemimpinan yang sekarang, ini sudah terlalu akut menempatkan korupsi itu suatu persoalan yang biasa," ujar Ketua Generasi Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia.
Dia menyayangkan sikap DPP, dewan pembina, dewan pakar, DPD tetap mendukung Novanto menjadi ketua umum. Padaha, menurut Doli, hal tersebut mengancam menurunkan citra partai.
"Kami sangat sayangkan seluruh kepemimpinan kolektif formal kecuali dewan kehormatan. DPP, dewan pembina pakar DPD, provinsi itu menyatakan dukungan tetap terhadap Novanto sebagai ketua umum. Yang itu akan terus menggerus citra Partai Golkar yang menurun akibat kasus E-KTP," kata politisi muda Golkar.
Menurut Doli sikap tersebut menunjukkan sudah terjadi kehilangan akal sehat.
"Kami menyampaikan surat aduan bahwa situasi kepemimpinan DPP secara kolektif itu sudah kehilangan akal sehat dan budaya malu seperti yang sering saya katakan. Kehilangan rasionalitas dan logikanya yang terbalik," tutur dia.
"Kami sangat menyayangkan kenapa seorang yang sudah menjadi tersangka koruptor seolah tetap mendapat karpet merah. Ini dipersepsikan publik bahwa kami (Golkar) mendukung seseorang yang sudah menjadi koruptor dan saya kira ini tidak bagus untuk kepemimpinan partai ke depan," Doli menambahkan.
"Saya kira pimpinan partai bijaksanalah untuk itu (mundur), saya rasa cukup dewasalah. Golkar adalah partai yang sudah lama perjalanan hidupnya. Jadi dalam berpolitik ini harus lebih dewasalah," kata Chairuman usai diperiksa sebagai saksi untuk Setya Novanto di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (28/7/2017).
Chairuman mengatakan tidak pernah menyarankan Novanto untuk mundur. Chairuman hanya menginginkan semua kader Golkar sadar diri demi kebaikan demi sosial politik.
"Saya nggak punya saran untuk itu (mundur), tapi bagaimana agar parpol-parpol ini lebih dewasa dan lebih matang dalam kehidupan sosial politik kita," kata Chairuman.
Terhadap gejolak di internal Golkar yang menginginkan Novanto diganti, Chairuman mengatakan partainya sudah punya mekanisme untuk menyelesaikan masalah.
"Kita biarkanlah mekanisme yang sudah ada, tentu partai Golkar, partai yang sudah dewasa, tentu tahu bagaimana menyelesaikan urusan internal dipartai, ya partailah," katanya.
Novanto ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli 2017. Novanto diduga melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang demi keuntungan diri dan atau orang lain sehingga merugikan keuangan negara hingga Rp2,3 triliun.
Pada Selasa (25/7/2017), kader muda Golkar mendeklarasikan gerakan Golkar bersih di depan gerbang kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat.
"Hari ini kami mendeklarasikan suatu gerakan Golkar bersih. Jadi kami menilai kepemimpinan yang sekarang, ini sudah terlalu akut menempatkan korupsi itu suatu persoalan yang biasa," ujar Ketua Generasi Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia.
Dia menyayangkan sikap DPP, dewan pembina, dewan pakar, DPD tetap mendukung Novanto menjadi ketua umum. Padaha, menurut Doli, hal tersebut mengancam menurunkan citra partai.
"Kami sangat sayangkan seluruh kepemimpinan kolektif formal kecuali dewan kehormatan. DPP, dewan pembina pakar DPD, provinsi itu menyatakan dukungan tetap terhadap Novanto sebagai ketua umum. Yang itu akan terus menggerus citra Partai Golkar yang menurun akibat kasus E-KTP," kata politisi muda Golkar.
Menurut Doli sikap tersebut menunjukkan sudah terjadi kehilangan akal sehat.
"Kami menyampaikan surat aduan bahwa situasi kepemimpinan DPP secara kolektif itu sudah kehilangan akal sehat dan budaya malu seperti yang sering saya katakan. Kehilangan rasionalitas dan logikanya yang terbalik," tutur dia.
"Kami sangat menyayangkan kenapa seorang yang sudah menjadi tersangka koruptor seolah tetap mendapat karpet merah. Ini dipersepsikan publik bahwa kami (Golkar) mendukung seseorang yang sudah menjadi koruptor dan saya kira ini tidak bagus untuk kepemimpinan partai ke depan," Doli menambahkan.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Sindiran Pedas? Akademisi Sebut Jejak Sopir Sahroni, Noel, Setnov, Bahlil, hingga Haji Isam
-
Bukan di Bawah Bahlil, Golkar Siapkan Posisi 'Dewa' untuk Setya Novanto?
-
"Enaknya Jadi Setnov": Koruptor Rp 2,3 Triliun Bebas, Keadilan Jadi Lelucon?
-
Politisi NasDem Bela Remisi Setnov? 'Fine-Fine Saja' Lalu Singgung Amnesti Hasto dan Tom Lembong
-
Bebas dari Penjara, Kekayaan Setya Novanto Tembus Ratusan Miliar!
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'
-
Menkeu Purbaya hingga Dirut Pertamina Mendadak Dipanggil Prabowo ke Istana, Ada Apa?
-
Bukan Kursi Menteri! Terungkap Ini Posisi Mentereng yang Disiapkan Prabowo untuk Mahfud MD
-
Jerit Konsumen saat Bensin Shell dan BP Langka, Pertamina Jadi Pilihan?
-
Warga Jakarta Siap-siap, PAM Jaya Bakal Gali 100 Titik untuk Jaringan Pipa di 2026
-
Maling Santuy di SMAN 5 Bandung! Wajah Terekam CCTV, Gondol Laptop Saat Siswa Belajar di Lab