Suara.com - Kasus Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Arief Puyuono akan dibawa ke sidang etik Partai Gerindra karena ucapannya yang menyebut PDI Perjuangan membohongi rakyat seperti Partai Komunis Indonesia (PKI).
"Ucapan itu di luar garis partai. Yang bersangkutan akan ditegur dan dimintai pertanggungjawabannya. Selain teguran, juga akan dihadapkan pada sidang etik," kata Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon, Jakarta, Rabu (2/8/2017).
Fadli masih belum tahu soal sanksi yang akan diberikan kepada Arief. Sebab, proses itu masih berjalan.
"Ya itu ada mekanismenya. Ada beberapa kali teguran (ada sanksi). Nanti kita lihat lah," ujar Wakil Ketua DPR ini.
Dia menegaskan, apa yang dikatakan Arief bukan mewakili sebagai partai. Kata Fadli, apa yang diungkapkan Arief merupakan pernyataannya pribadi.
"Ya itu tanggungjawab pribadi ya. Tak ada kaitan dengan partai. Kita sangat menghormari setiap parpol berjuang untuk kepentingan rakyat, yang jumlahnya sangat besar dan banyak sehingga kita tak melihat parpol lain sebagai musuh tapi mitra dalam demokrasi," ucapnya.
Arief Poyuono akhirnya meminta maaf kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), karena menyebut partai tersebut membohongi rakyat seperti Partai Komunis Indonesia (PKI).
“Ya saya secara pribadi meminta maaf, daripada ribut sesama anak bangsa yang tidak ada artinya. Saya meminta maaf kepada Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri dan seluruh kader partainya,” kata Arief kepada Suara.com via telepon, Selasa (1/8/2017) malam.
Arief mengklaim, ia sebenarnya tidak bermaksud menuduh PDIP sama seperti PKI. Ia meyakini, partai berlambang Kepala Banteng tersebut Pancasilais. Ia menjelaskan, pernyataannya itu sebenarnya merupakan respons atas keluhan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pada media. Hasto, kata dia, pernah mengeluhkan bahwa PDIP selalu dikait-kaitkan dengan isu komunisme serta PKI.
“Karenanya saya membuat pernyataan bahwa yang sering disebut PKI itu adalah pihak yang kerap menipu rakyat,” tukasnya.
Selengkapnya, Arief pada Senin (31/7/2017) menyebar pernyataan tertulis yang menilai usulan Presiden Joko Widodo dan PDIP terkait ambang batas pemilihan presiden merupakan penipuan dan merenggut hak konstitusi rakyat.
Baca Juga: Samakan PDIP dengan PKI, Pimpinan Gerindra Dianggap Tak Cerdas
"Jokowi dan PDIP serta antek-anteknya membohongi masyarakat, dan kurang sampai otaknya tentang sebuah arti hak konstitusi warga negara dalam berdemokrasi. Jadi, wajar saja kalau PDIP sering disamakan dengan PKI, habis sering buat lawak politik dan menipu rakyat," kata Arief dalam pernyataan tertulis tersebut.
Ternyata, pernyataannya itu berbuntut panjang. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, tengah mempertimbangkan menempuh jalur hukum untuk meminta pertanggungjawaban Arief.
"Tim hukum kami mengkaji dan akan melakukan gugatan kepada yang bersangkutan. Karena dalam suatu pernyataannya menyebut kami menipu rakyat," kata Hasto, saat ditemui di sela-sela acara pembukaan pameran lukisan koleksi Istana Kepresidenan di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Selasa.
Dia mengingatkan, sebagai pemimpin partai politik dan legislator, Arief seharusnya berhati-hati saat mengeluarkan pernyataan maupun mengkritik.
Menurutnya, setiap pernyataan maupun kritik yang dilontarkan politikus dan legislator harus berdasarkan bukti.
"Sebagai politikus, dia seharusnya disiplin dalam berbicara dan bertindak. Tidak bisa menyampaikan pernyataan tanpa bukti, tanpa didukung hal-hal yang akurat, lebih-lebih karena sebuah kompetisi. Sebagai bentuk pengajaran, kami tengah mengkaji untuk melakukan gugatan," jelasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
Terkini
-
OTT Beruntun di Kemenkeu, KPK Sita 3 Kg Emas dan Duit Miliaran dari Penangkapan Pejabat Bea Cukai
-
Edit Logo NU dan Disamakan dengan Simbol Yahudi, Warga Laporkan Akun X ke Polda Metro Jaya
-
Mensesneg Bocorkan Jadwal Pelantikan Hakim MK Baru Adies Kadir
-
PM Australia Anthony Albanese ke Jakarta Besok, Cek 8 Ruas Jalan yang Kena Rekayasa Lalin
-
BPJS PBI Dinonaktifkan Tanpa Pemberitahuan, Puluhan Pasien Cuci Darah Jadi Korban Ditolak RS
-
Bocah 10 Tahun di Ngada Bunuh Diri, Menteri PPPA Sentil Kerapuhan Sistem Perlindungan Anak Daerah
-
Istana Buka Suara soal Siswa SD Akhiri Hidup di NTT
-
Momen Langka di Abu Dhabi, Kala Prananda Prabowo Jadi Fotografer Dadakan Megawati
-
Haris Rusly Moti: Strategi Multi-alignment, Manuver Cerdas Prabowo untuk Palestina Merdeka
-
Anak Buah Terjaring OTT KPK, Menkeu Purbaya: Kenapa Terpukul? Ini Titik Masuk Perbaikan