Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan penggunaan dan pemanfaatan dana haji untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia beresiko dan berbahaya. Apalagi bila jemaah haji yang notabene adalah pemberi dana tersebut melayangkan protes kepada pemerintah karena tidak setuju.
"Dana haji itu jumlahnya sangat bsar dan melibatkan ratusan ribuan orang sehingga mererka bisa memprotes ketika dana ini diinvestasikan untuk hal-hal yang tdak mereka inginkan," kata Fadli di DPR, Jakarta, Senin (31/7/2017).
Ketika dana tersebut akan diinvestasikan, menurut Fadli, hal itu harus relevan dengan kebutuhan haji. Atau, sambungnya, paling tidak dapat memberikan hasil dan keuntungan tertentu bagi para jemaah haji.
"Kalau mau diinves, saya kira harus ada kesepakatan dari pemilik dana diinvestasikan untuk bidang apa? Kalau diinves untuk infrastruktur dalam konteks sekarang ini menurut saya tidak tepat karena infrastruktur yang sekarang ini tidak berdampak pada ekonomi apa apa dan resikonya tinggi. Misalnya membangun jalan, apakah kembali uangnya yang diinvestasikan untuk jalan?" kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Atas perhitungan itu, dia pun mengusulkan jika pemerintah mau melakukan investasi dengan dana haji, harusnya itu dilakukan di Arab Saudi. Caranya adalah pemerintah membangun hotel atau apartemen yangi diperuntukkan bagi jemaah haji. Dengan begitu, akan ada keuntungan yang didapat setelah hotel atau apartemen itu berfungsi.
"Nah ini mungkin agak berbeda kalau misalnya dibangun di Arab Saudi sana misalnya semacam hotel, apartemen untuk jamaah haji. Itu mungkin akan berbeda karena itu peruntukkan untuk jamaah haji. Kemudian dipakai jamaah haji lain, ibarat masuk kantong kiri keluar kantong kanan itu tidak ada masalah ada jamiman dari pasar dan uang kembalinya jaminan," kata dia.
"Jadi, kalau untuk infrastruktur dalam konteks sekarang ini kita tahu bahwa pemerintah kekurangan dana, saya kira sangat beresiko tinggi. Bisa nanti akan terjadi default," tambahnya.
Berita Terkait
-
Komentari Dana Haji, Fahri Hamzah Dirisak Warganet
-
Pemerintah Diminta Diskusi dengan Perwakilan Umat soal Dana Haji
-
DPR: Dana Haji untuk Proyek Infrastruktur Berpotensi Langgar UU
-
Ketua MUI: Dana Haji Dipakai Pemerintah, Fatwanya Halal!
-
Soal Dana Haji, Jokowi: Hati-hati Ini Dana Umat, Bukan Pemerintah
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Ekonomi Indonesia Melesat 5,61 Persen saat Rupiah Pecahkan Rekor Terlemah
-
Pertukaran Mata Uang dengan China dan Jepang Jadi Strategi Jaga Nilai Tukar Rupiah
-
Rupiah Masih Melemah Akibat Turunnya Surplus Perdagangan
-
Ikon Kota yang Terawat Bisa Menggerakkan Ekonomi, AVIA Ungkap Alasannya
-
Purbaya Bantah Ekonomi RI Seperti Krisis 1998: Ekonom Salah Prediksi, Kecele
-
Pemerintah Bidik Hilirisasi Industri demi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen di 2029
-
Pelemahan Rupiah yang Terparah dalam Sejarah Bisa Picu Gagal Bayar dan PHK
-
Bahlil Tegaskan Tarif Listrik Tak Naik pada Mei
-
OJK: DSI Masih Nunggak Bayar Dana Nasabah Rp 2,4 Triliun
-
Ditopang Margin Kilang Minyak, Laba Barito Pacific (BRPT) Naik 803 Persen di Kuartal I-2026