Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, di Jakarta, Jumat (28/4/2017). [Suara.com/Adhitya Himawan]
Pengamat politik Boni Hargens mengecam pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono yang menyebut PDI Perjuangan seperti Partai Komunis Indonesia. Boni tidak habis pikir kenapa pimpinan partai bisa menyatakan demikian.
"Jangan berpolitik berdasarkan ilusi. Berpolitik harus cerdas, rasional dan berdasarkan fakta. PKI itu sudah tidak ada. Memainkan isu PKI, itu mengada-ada," kata Boni melalui pernyataan tertulis yang diterima Suara.com, Rabu (02/08/2017).
Boni kemudian menyebutkan Tap MPRS No. XXV Tahun 1966 tentang pembubaran PKI dan sampai sekarang masih berlaku.
"Jadi, jelas PKI sudah tidak ada dan semua partai wajib menjunjung tinggi dasar ideologi negara, Pancasila," katanya.
Boni mengharapkan elite politik seharusnya menunjukkan komunikasi politik yang berdasarkan fakta.
"Mengumbar ilusi-ilusi yang tak berdasarkan juga menjadi contoh buruk bagi perkembangan demokrasi," kata Boni.
Boni mengatakan Arief Poyuono harus meminta maaf kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan keluarga besar PDI Perjuangan.
"Sudah seharusnya dia minta maaf. PDIP adalah partai nasionalis yang menjunjung tinggi Pancasila, menghargai nilai-nilai demokrasi dan sudah memberikan sumbangsih besar bagi bangsa dan negara termasuk melahirkan pemimpin bangsa yang Pancasilais," kata dia.
Lebih jauh, Boni mengatakan isu komunis sampai sekarang masih kencang dihembuskan.
"Ini bukan saja perkara Arief. Silahkan Arief dimaafkan, tapi masih banyak di luar sana yang menebar fitnah dengan isu PKI dan sebagainya. Intinya, hentikan permainan ilusi kotor macam ini," kata Boni.
Minta maaf
Arief Poyuono sudah meminta maaf kepada PDI Perjuangan atas ucapannya yang menyulut reaksi pendukung Megawati.
“Ya saya secara pribadi meminta maaf, daripada ribut sesama anak bangsa yang tidak ada artinya. Saya meminta maaf kepada Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri dan seluruh kader partainya,” kata Arief kepada Suara.com via telepon, Selasa (1/8/2017) malam.
Arief mengaku tidak bermaksud menuduh PDI Perjuangan sama seperti PKI. Dia mengatakan partai berlambang Kepala Banteng tersebut Pancasilais.
Ia menjelaskan pernyataannya sebenarnya merupakan respons atas keluhan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pada media.
Hasto, kata dia, pernah mengeluhkan bahwa PDIP selalu dikait-kaitkan dengan isu komunisme serta PKI.
“Karenanya saya membuat pernyataan bahwa yang sering disebut PKI itu adalah pihak yang kerap menipu rakyat,” kata dia.
"Jangan berpolitik berdasarkan ilusi. Berpolitik harus cerdas, rasional dan berdasarkan fakta. PKI itu sudah tidak ada. Memainkan isu PKI, itu mengada-ada," kata Boni melalui pernyataan tertulis yang diterima Suara.com, Rabu (02/08/2017).
Boni kemudian menyebutkan Tap MPRS No. XXV Tahun 1966 tentang pembubaran PKI dan sampai sekarang masih berlaku.
"Jadi, jelas PKI sudah tidak ada dan semua partai wajib menjunjung tinggi dasar ideologi negara, Pancasila," katanya.
Boni mengharapkan elite politik seharusnya menunjukkan komunikasi politik yang berdasarkan fakta.
"Mengumbar ilusi-ilusi yang tak berdasarkan juga menjadi contoh buruk bagi perkembangan demokrasi," kata Boni.
Boni mengatakan Arief Poyuono harus meminta maaf kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan keluarga besar PDI Perjuangan.
"Sudah seharusnya dia minta maaf. PDIP adalah partai nasionalis yang menjunjung tinggi Pancasila, menghargai nilai-nilai demokrasi dan sudah memberikan sumbangsih besar bagi bangsa dan negara termasuk melahirkan pemimpin bangsa yang Pancasilais," kata dia.
Lebih jauh, Boni mengatakan isu komunis sampai sekarang masih kencang dihembuskan.
"Ini bukan saja perkara Arief. Silahkan Arief dimaafkan, tapi masih banyak di luar sana yang menebar fitnah dengan isu PKI dan sebagainya. Intinya, hentikan permainan ilusi kotor macam ini," kata Boni.
Minta maaf
Arief Poyuono sudah meminta maaf kepada PDI Perjuangan atas ucapannya yang menyulut reaksi pendukung Megawati.
“Ya saya secara pribadi meminta maaf, daripada ribut sesama anak bangsa yang tidak ada artinya. Saya meminta maaf kepada Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri dan seluruh kader partainya,” kata Arief kepada Suara.com via telepon, Selasa (1/8/2017) malam.
Arief mengaku tidak bermaksud menuduh PDI Perjuangan sama seperti PKI. Dia mengatakan partai berlambang Kepala Banteng tersebut Pancasilais.
Ia menjelaskan pernyataannya sebenarnya merupakan respons atas keluhan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pada media.
Hasto, kata dia, pernah mengeluhkan bahwa PDIP selalu dikait-kaitkan dengan isu komunisme serta PKI.
“Karenanya saya membuat pernyataan bahwa yang sering disebut PKI itu adalah pihak yang kerap menipu rakyat,” kata dia.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Lama Hilang Kini Pulang Bawa Jabatan, Siapa Arief Poyuono yang Kini Jadi Komisaris Pelindo?
-
Sebut Jabat Stafsus Menkomdigi karena Berjasa jadi Buzzer, Arief Poyuono soal Rudi Valinka: Sudah Dimaafkan Prabowo
-
Mantan Petinggi Gerindra Sarankan Jokowi Jadi Dosen Ketimbang Cawe-cawe Prabowo: Kayak di China
-
MK Bukan Keranjang Sampah, Arief Poyuono: Gugatan 01 dan 03 Sampah Semua
-
Pasang Badan Ajukan Amicus Curiae ke MK, Arief Poyuono: Kemenangan Prabowo Kehendak Leluhur Nusantara
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden