Suara.com - Presiden Joko Widodo tidak mau menunjukkan sikap berlebihan meskipun kembali mendapatkan dukungan dari sejumlah partai untuk maju ke pilpres periode 2017-2024, salah satunya dari Partai Hanura yang hari ini dinyatakan dalam rapat pimpinan nasional Hanura di The Stones Hotel, Kuta, Bali.
"Kalau saya sekarang ini masih fokus menyelesaikan konsentrasi pekerjaan-pekerjaan, program-program yang masih dalam proses yamg harus saya selesaikan. Tugas fokus saya ke situ," tutur Jokowi usai menghadiri acara permukaan rapimnas.
Jokowi mengatakan setiap partai atau individu memiliki hak untuk bersikap.
"Setiap partai mempunyai hak untuk menyampaikan pandangannya dan dukungannya kepada siapapun, itu adalah hak partai. kalau juga ada individu-individu yang menyampaikan dukungan itu adalah hak individu untuk menyampaikan pandangan politiknya dan hak politiknya. Misalnya kalau wartawan mau dukung juga boleh. nggak papa juga hak individu-individu," tuturnya.
Pemerintahan Jokowi sekarang didukung oleh PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, Hanura, PPP, PKB, dan PAN. Jelang pilpres tahun 2019, Golkar, Nasdem, PPP, Perindo, dan Hanura menyatakan dukungan mereka agar Jokowi kembali memimpin untuk periode kedua.
Dukungan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi politik pemerintah selama ini berjalan dengan baik.
"Jadi (selama ini) komunikasinya baik, beriringan, setiap kebijakan tentu akan dimudahkan," tuturnya.
Dalam pidato pembukaan, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang membacakan kesimpulan dari pertemuan seluruh DPD tingkat I yang diselenggarakan semalam yaitu Hanura kembali mendukung Jokowi menjadi calon Presiden periode 2019-2024.
"Bapak presiden, tadi malam kami ketemu dengan seluruh ketua-ketua DPD, kader seluruh Indonesia sampai larut malam. Kesimpulannya saya diperintahkan membaca ini, sikap DPD beserta seluruh Partai Hanura dari 34 provinsi menyatakan mencalonkan kembali Bapak Presiden Joko Widodo sebagai calon presiden tahun 2019-2024," kata Oesman.
Berita Terkait
-
Said Didu Bongkar 5 Kedaulatan RI yang 'Dirampas' Jokowi demi Oligarki Selama Satu Dekade
-
Berapa Tarif Yakup Hasibuan? Pengacara Jokowi dalam Kasus Tuduhan Ijazah Palsu
-
Terpopuler: 7 Fakta Panas Ijazah Jokowi, Promo BRI Hemat Rp1,3 Juta
-
Kuasa Hukum Jokowi Singgung Narasi Sesat Jelang Gelar Perkara Ijazah Palsu
-
Polda Siapkan Gelar Perkara Khusus Kasus Ijazah Jokowi: Permintaan Roy Suryo Cs Jadi Pemicu?
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Anjing Pelacak K-9 Dikerahkan Cari Korban Tertimbun Longsor di Sibolga-Padangsidimpuan
-
Ibu-Ibu Korban Bencana Sumatra Masih Syok Tak Percaya Rumah Hilang, Apa Langkah Mendesak Pemerintah?
-
Eks Wakapolri Cium Aroma Kriminalisasi Roy Suryo Cs di Kasus Ijazah Jokowi: Tak Cukup Dilihat
-
Nasib 2 Anak Pengedar Narkoba di Jakbar: Ditangkap Polisi, 'Dilepas' Gara-gara Jaksa Libur
-
Mendiktisaintek: Riset Kampus Harus Bermanfaat Bagi Masyarakat, Tak Boleh Berhenti di Laboratorium
-
Dengarkan Keluhan Warga Soal Air Bersih di Wilayah Longsor, Bobby Nasution Akan Bangunkan Sumur Bor
-
Di Balik OTT Bupati Bekasi: Terkuak Peran Sentral Sang Ayah, HM Kunang Palak Proyek Atas Nama Anak
-
Warga Bener Meriah di Aceh Alami Trauma Hujan Pascabanjir Bandang
-
Mutasi Polri: Jenderal Polwan Jadi Wakapolda, 34 Srikandi Lain Pimpin Direktorat dan Polres
-
Tinjau Lokasi Bencana Aceh, Ketum PBNU Gus Yahya Puji Kinerja Pemerintah