Suara.com - Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta Irwandi mempermasalahkan penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan Jakarta Timur. Satpol PP telah menggusur PKL di lokasi binaan Dinas KUMKMP di Balai Pustaka, Jakarta Timur.
Petugas Satpol PP yang menjalankan Instruksi Guberur Provinsi DKI Jakarta Nomor 99 tahun 2017 tentang Bulan Tertib Trotoar dinilai Irwandi sewenang-wenang angkut barang pendagang.
"Kemarin Satpol PP kurang koordinasi, waktu bersih-bersih trotoar main garuk-garuk saja. Kemarin saya ribut di Timur. Gue panggil Kasatnya, Hartono. Gue telepon Yani (Kasatpol PP), 'Yan lu jangan main garuk-garuk saja dong lu'," ujar Irwandi saat ditemui wartawan di GOR Soemantri Brojonegoro, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (4/8/2017).
Irwandi menerangkan Dinas KUMKMP telah melakukan penataan PKL di sejumlah wilayah. Sebagian PKL memang ada yang diperbolehkan untuk berjualan di trotoar, di lokasi sementara atau lokasi binaan.
"Yang Loksem ada, yang sebenarnya sudah diatur. Gerobaknya sudah ke belakang, jalannya 1,5 meter sudah ada buat pejalan kaki," kata Irwandi.
Ia meminta petugas Satpol PP memberikan keringanan untuk pedagang yang mengais rezeki di trotoar. Asalkan dia tidak menggambil seluruh hak pejalan kaki.
"Kalau ada apa-apa demo lho itu PKL. Orang pada kelaparan lu harus tanggung jawab. Makanya antara ekonomi dan ketertiban itu harus sebanding. Nggak bisa (satu-satu)," kata dia.
Selanjutnya Irwandi membandingkan kepemimpinan DKI saat ini dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Kala itu, Ahok kata dia, tetap memberikan ruang untuk PKL dagang di sebagian trotoar.
"Pak Ahok dulu kan gitu, boleh nggak dagang di trotoar? Boleh! Yang penting diatur jaraknya. Itu yang mesti ditata," katanya.
Baca Juga: Cara Jakarta Usir Pemotor dan PKL yang Hobi Serobot Trotoar
Lebih jauh, dia meminta Bulan Terteb Trotoar yang saat ini tengah diterapkan pemerintah DKI tidak merugikan pedagang. Menurutnya, tidak semua pejalan kaki risih dengan keberadaan PKL.
"Nggak semua pengguna jalan itu marah sama PKL. Mereka kan juga butuh makan di jalan. Cuma memang jangan dihabiskan. Kalau sudah ada sekian meter, misal jalan 5 meter, sudah ada 3 meter, 2 meter bisa dipakai orang dagang," kata dia.
Kedepannya, Irwan meminta petugas Satpol PP umtuk selektif dalam menertibkan PKL. Kecuali, mereka menggunakan seluruh lebar trotoar untuk berdagang.
"Kalau ada trotoar 5 meter, ada PKL 3 meter, orang jalan masih bisa dong 2 meter," kata Irwandi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- 7 HP Samsung Terbaik untuk Orang Tua: Layar Besar, Baterai Awet
- 30 Link Twibbon Idul Fitri 2026 Simpel Elegan, Cocok Dibagikan ke Grup Kantor dan Rekan Kerja
Pilihan
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
Terkini
-
Tak Ada di Rutan KPK, Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah
-
Open House Anies Baswedan: Momen Sampaikan Aspirasi Hingga Karya Lukis
-
Prabowo Minta Kasus Andrie Yunus Diusut Tuntas, Anies Baswedan: Aparat Harus Wujudkan
-
4 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Andrie Yunus, Anies Baswedan: Selidiki Sampai Pemberi Perintah!
-
Tak Hadir Open House Anies Baswedan, Tom Lembong Sudah Kirim Pesan Ucapan Lebaran
-
Ngeri! Iran Tembakkan Rudal Balistik Sejauh 2500 Mil Serang Pangkalan AS-Inggris
-
Jangan Salah Paham! Begini Aturan Main Skema WFH 1 Hari Seminggu yang Sedang Digodok Pemerintah
-
Pemerintah Godok Skema WFH untuk ASN, Ini Alasannya
-
Iran Tolak Gencatan Senjata, Menlu Abbas Araghchi: Apa Jaminannya AS-Israel Tak Lagi Menyerang?
-
Sempat Ribut dengan Trump, Presiden Kolombia Dituduh AS Terima Dana dari Kartel Narkoba