Suara.com - Harian Rakyat (People’s Daily), media massa Partai Komunis Tiongkok, mengecam kesombongan Amerika Serikat yang membuat sanksi baru terhadap Republik Demokrasi Rakyat Korea (Utara).
Menurut harian tersebut, Senin (7/8/2017), sanksi baru yang diterapkan AS tersebut tidak bakal menyelesaikan persoalan utama yang menyebabkan ketegangan di semenanjung Korea. Lagipula, sanksi itu akan menyengsarakan warga sipil negeri tersebut.
Sanksi baru yang dirancang AS dan disahkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu berisi larangan ekspor batu bara, besi, biji besi, makanan laut, dan timbal hitam produksi Korut ke selluruh negara.
Hukuman itu juga melarang negara-negara lain menambah jumlah pekerja Korut di luar negeri dan melarang praktik join venture.
”Harus ada batasan-batasan dalam pemberian sanksi, sehingga tak menimbulkan ekses terhadap rakyat dan negara-negara dunia ketiga, serta kemanusiaan,” demikian pernyataan editorial People’s Daily.
Sementara Global Times, juga media berpengaruh di Tiongkok, melalui kolom editorialnya mengecam sanksi baru AS terhadap Korut tersebut.
Menurut media tersebut, sanksi baru DK-PBB itu adalah wujud arogansi dan ”kesombongan moral” AS sebagai negara adi daya.
”Negara Barat harus diingatkan, bukan hanya Korut yang harus disalahkan mengenai krisis nuklir, tapi juga Korea Selatan. Selama ini, kedua Korea tidak dibiarkan AS untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri,” tulis Global Times.
Tiongkok telah banyak meminta AS tidak melakukan provokasi dan menyelesaikan persoalan di semenanjung Korea melalui perundingan. Tiongkok juga meminta AS dan Korsel mencabut sistem antirudal di Seoul untuk meredakan ketegangan.
Baca Juga: Taliban dan ISIS di Afganistan Bersatu Bantai Warga Muslim Syiah
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO