Suara.com - Pemerintah Taiwan mengecam Indonesia karena mendeportasi 22 warganya yang tergabung dalam sindikat penipuan ke Tiongkok, pada Kamis (3/8/2017).
Sebanyak 22 warga Taiwan tersebut adalah bagian dari 143 tersangka penipuan siber bermodus 'mama minta pulsa' yang ditangkap aparat Polri dan kepolisian Tiongkok di Jakarta, Surabaya, dan Bali, pada 29 Juli 2017.
Bermarkas di Indonesia, seperti dilansir Japan Times, Jumat (4/8/2017), ratusan orang itu meraup uang USD450 miliar hasil penipuan pengusaha serta politikus Tiongkok.
"Tiongkok terus memaksa agar 143 anggota itu dideportasi ke daratan mereka. Paksaan itu sama sekali mengabaikan niatan baik kami," demikian pernyataan resmi dewan Taiwan yang khusus menangani hubungan dengan Tiongkok.
"Peristiwa ini merugikan penyelidikan penipuan lintas batas negara tersebut. Ini juga merugikan hubungan antarnegara," begitu isi pernyataan selanjutnya dewan tersebut.
Sementara Kementerian Luar Negeri Taiwan dalam keterangan resminya mengecam Indonesia, karena tidak mau memenuhi permintaan kantor kedutaan besar mereka di Jakarta, agar 22 warganya itu tidak dideportasi ke Tiongkok.
Dalam pernyataan resmi, Kemenlu Taiwan mengarahkan kantor kedutaannya di Jakarta untuk melayangkan protes ke pemerintah Indonesia.
Kecaman itu sebenarnya tidak terlepas dari ketegangan lama antara Tiongkok-Taiwan. Pemerintah Tiongkok menerapkan prinsip politik "satu Cina" kepada negara mana pun yang ingin menjalin hubungan diplomatik.
Baca Juga: 'Pasukan Oranye' Gelar Operasi Tangkap Tangan di CFD Bundaran HI
Berdasarkan artikel Japan Times, Tiongkok mau mendeportasi warga Taiwan ke negeri asalnya ketika negeri kecil tersebut dipimpin Presiden Ma Ying-jeou. Pasalnya, Presiden Ying-jeou mengakui Taiwan sebagai satu kesatuan Tiongkok.
Ketika Presiden Ying-jeou lengser dan digantikan Presiden Tsai Ing-wen, ia tak lagi mengakui Taiwan sebagai bagian dari Tiongkok. Karenanya, Tiongkok juga tak mau mengakui Taiwan sebagai negara tersendiri.
Berita Terkait
-
Minta Azimat dari Dukun, 2 Kader Partai Komunis Tiongkok Dipecat
-
Merasa Dibuntuti, Penyelundup 1 Ton Sabu Sempat ke Malaysia
-
Ini Cara 'Impor' Penipu dari Tiongkok ke Rumah Mewah Pondok Indah
-
Kesaksian Warga Sekitar 'Markas' 29 Penipu Asal Tiongkok
-
148 WNA Penipu 'Mama Minta Pulsa' Bakal Dideportasi ke Cina
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
Terkini
-
Deddy Sitorus soal Dugaan Suap BEM UBK: Orkestrasi Murahan, Pasti Ada Arahan dari Atas
-
Bantah Anggaran Chromebook Rp9,9 Triliun, Nadiem: Tak Sampai 1 Persen APBN di Kemendikbudristek
-
Iran - AS Sepakat Bikin 4 Kelompok Kerja Khusus Bahas Teknis Perdamaian
-
Nadiem Makarim Akui Cemas Saat Jadi Menteri, Rekrut Tim Inti untuk Bantu Birokrasi
-
Di Sidang Korupsi Chromebook, Nadiem Ungkap Ada Arahan Langsung Jokowi
-
Heboh Dugaan Suap BEM UBK, Guntur Romli Singgung Modus MBG 'Mahasewa diBayar Gibran'
-
Pramono Pastikan HUT Jakarta ke-499 Berlangsung Meriah, Tapi Tak Berlebihan
-
DPR Desak PLN Lindungi UMKM Terdampak Pemadaman Listrik, Minta Ada Kompensasi Kerugian
-
Desain Kawasan Suburban Dinilai Perparah Emisi, Mengapa?
-
Kronologi Munas Jelang Muktamar NU Ricuh, Pejabat Organisasi Pecah Pendapat