Suara.com - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Tengah menyurati Gubernur Ganjar Pranowo terkait peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang kebijakan "full day school".
Ketua PW NU Jawa Tengah, Abu Hapsin, di Semarang, Selasa (8/8), membenarkan telah mengirim surat penolakan atas kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pelaksanaan lima hari sekolah itu. Menurut dia, dalam surat tersebut ditegaskan tentang penolakan atas kebijakan dan pemaksaan lima hari sekolah.
"Kami menolak supaya gubernur tidak melaksanakan," ungkapnya.
Lebih lanjut, dia menuturkan, dalam kebijakan tersebut para siswa harus menjalani sekolah sejak pagi hingga sore hari.
Permasalahan yang dihadapi, lanjut dia, bukan pada jumlah hari, namun lebih pada jumlah jam sekolah. Dia mencontohkan, siswa di Madrasah Diniyah akan terganggu kegiatan mengajinya jika jam sekolah berlangsung hingga sore.
"Padahal kegiatan sore itu lebih berkaitan dengan pembentukan karakter bangsa," katanya.
Karena itu, ia meminta gubernur bersama para bupati dan wali kota tidak memaksakan pelaksanaan kebijakan tersebut.
Terpisah, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono mengatakan kebijakan "full day school" merupakan kebijakan pemerintah yang harus dilaksanakan. Hingga saat ini, kata dia sudah ada sekolah yang telah melakukan uji coba.
"Beberapa sekolah sudah diuji coba, hasilnya akan dievaluasi," tandasnya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal