Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. [Suara.com/Dian Rosmala]
Komisi Pemberantasan Korupsi tidak terganggu dengan kematian orang penting, seperti Direktur PT. Biomorf Lone LLC Johannes Marliem, di Amerika Serikat. Sikap ini disampaikan untuk merespon Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang meminta kasus e-KTP dihentikan karena orang yang terkait kasus itu, seperti Marliem, meninggal.
"Kasus e-KTP akan jalan terus. Bahkan hari ini kami mulai mendakwa Andi Agustinus di Pengadilan Tipikor," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Senin (14/8/2017).
Febri mengatakan proses penyidikan kasus yang sudah menjerat lima tersangka akan tetap berjalan. KPK, kata Febri, sudah memiliki banyak barang bukti dalam mengusut proyek senilai Rp5,9 triliun.
"Bukti yang dimiliki KPK sejak awal ketika meningkatkan seseorang sudah kuat. Ada yang disebut bukti permulaan yang cukup, atau minimal dua alat bukti," kata Febri.
Sebelumnya, Fahri menyatakan bila salah satu orang yang dianggap penting dalam sebuah kasus meninggal dunia, maka kasus harus dihentikan.
Marliem merupakan penyedia alat pengenal sidik jari atau automated fingerprint identification system ke konsorsium penggarap proyek e-KTP. Marliem juga disebut menerima uang dari proyek tersebut sejumlah 14,8 juta dollar AS dan Rp25,2 miliar.
Saat ini, KPK masih menangani dua tersangka yaitu Ketua DPR Setya Novanto dan anggota DPR dari Fraksi Golkar Markus Nari.
KPK terus melengkapi berkas perkara kedua tersangka dalam proses penyidikan. Sejumlah saksi pun telah diperiksa untuk dua tersangka tersebut.
"Kasus e-KTP akan jalan terus. Bahkan hari ini kami mulai mendakwa Andi Agustinus di Pengadilan Tipikor," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Senin (14/8/2017).
Febri mengatakan proses penyidikan kasus yang sudah menjerat lima tersangka akan tetap berjalan. KPK, kata Febri, sudah memiliki banyak barang bukti dalam mengusut proyek senilai Rp5,9 triliun.
"Bukti yang dimiliki KPK sejak awal ketika meningkatkan seseorang sudah kuat. Ada yang disebut bukti permulaan yang cukup, atau minimal dua alat bukti," kata Febri.
Sebelumnya, Fahri menyatakan bila salah satu orang yang dianggap penting dalam sebuah kasus meninggal dunia, maka kasus harus dihentikan.
Marliem merupakan penyedia alat pengenal sidik jari atau automated fingerprint identification system ke konsorsium penggarap proyek e-KTP. Marliem juga disebut menerima uang dari proyek tersebut sejumlah 14,8 juta dollar AS dan Rp25,2 miliar.
Saat ini, KPK masih menangani dua tersangka yaitu Ketua DPR Setya Novanto dan anggota DPR dari Fraksi Golkar Markus Nari.
KPK terus melengkapi berkas perkara kedua tersangka dalam proses penyidikan. Sejumlah saksi pun telah diperiksa untuk dua tersangka tersebut.
Komentar
Berita Terkait
-
Tetap Berstatus Kader, Golkar Senang Setnov Bebas: Secara Prosedur Semuanya Memenuhi Syarat
-
Setnov Bebas: Misteri Kematian Johannes Marliem dan Rekaman 500 GB Bukti Korupsi e-KTP
-
Blak-blakan! Ketua KPK Sebut Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Kurang Adil, Kenapa?
-
Setya Novanto Hirup Udara Bebas: Preseden Buruk Bagi Pemberantasan Korupsi di Indonesia
-
Setya Novanto Bebas Bersyarat, KPK Ingatkan Dosa Korupsi E-KTP: Itu Kejahatan Serius!
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
- 3 HP Murah Samsung Terlaris Global Q1 2026: Mulai Sejutaan, Kamera Sudah OIS
- Ironi Letjen Lodewyk Pusung: 32 Tahun Setia di Militer, Tumbang dalam 1,5 Tahun Urus Gizi Nasional
Pilihan
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
-
Purbaya Bantah Kabar Akan Dicopot dari Kursi Menteri Keuangan
-
Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
-
Wamen Imipas Silmy Karim Ditahan KPK, Terborgol Pakai Rompi Oranye Usai Drama Menyerahkan Diri
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
Terkini
-
Konflik Lahan Rumpin vs TNI AU Belum Tuntas, Warga Kembali Mengadu di Aksi Kamisan
-
Said Iqbal Dikabarkan Masuk Kabinet Prabowo, Tinggal Tunggu Pelantikan?
-
KPK Bongkar Transaksi Aneh Anak Buah Silmy Karim: Bayar Rumah Mewah Pakai Kepingan Emas
-
Modus Licin Staf Imigrasi, Pakai Rekening OB dan Cleaning Service Buat Tampung Duit Suap Izin WNA
-
Kejagung Diminta Usut Tuntas Korupsi MBG Dadan Cs dan Dugaan Monopoli Dapur
-
Resmi! Prabowo Berhentikan Silmy Karim dari Jabatan Wamen Imipas
-
Silmy Karim Diduga Terima Uang Pemerasan Sejak Jadi Dirjen Hingga Wamen Imipas
-
Keras Feri Amsari di Aksi Kamisan: Parpol Jadi Perusahaan Keluarga, Ketua Partainya Hasil Warisan
-
Aksi Kamisan 910: Indonesia Darurat Militerisme, Anak Papua Jadi Korban Agresi di Pengungsian
-
Modus Kasus Silmy Karim Dkk: Persulit Izin Tinggal WNA, Paksa Bayar Uang Tambahan