Suara.com - Setya Novanto, mantan ketua DPR RI sekaligus koruptor dana e-KTP, kini kembali menjadi buah bibir setelah bebas bersyarat dari penjara, per Sabtu (16/8) akhir pekan lalu.
Publik menilai Setya Novanto tak pantas mendapat pembebasan bersyarat, lantaran kasusnya terbilang megakorupsi.
Di tengah keriuhan pembebasan bersyarat Setnov, ada satu misteri dalam kasus korupsi e-KTP yang hingga kini tidak terselesaikan, yakni kematian mendadak Johannes Marliem.
Marliem adalah seorang saksi kunci dalam megaskandal korupsi e-KTP.
Dia ditemukan tewas di kediamannya di Los Angeles, Amerika Serikat, pada 10 Agustus 2017, kepergiannya meninggalkan tanda tanya besar.
Apakah ia murni bunuh diri seperti yang dilaporkan otoritas setempat, atau ada kekuatan besar yang membungkamnya?
Kecurigaan publik bukan tanpa alasan. Marliem bukanlah saksi biasa.
Ia adalah Direktur PT Biomorf Lone LLC, perusahaan penyedia produk Automated Finger Print Identification System (AFIS) merek L-1 yang digunakan dalam proyek e-KTP.
Posisinya yang sangat strategis, membuatnya menjadi salah satu figur sentral yang mengetahui seluk-beluk permainan kotor dalam proyek senilai Rp5,9 triliun tersebut.
Baca Juga: Blak-blakan! Ketua KPK Sebut Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Kurang Adil, Kenapa?
Kematiannya terjadi secara dramatis. Media-media di Los Angeles melaporkan adanya drama penyergapan oleh tim SWAT dan FBI di rumahnya di kawasan elite Beverly Grove.
Marliem disebut menyandera seorang perempuan dan seorang anak, sebelum akhirnya ditemukan tewas dengan luka tembak yang diduga dilakukannya sendiri.
Namun, rangkaian peristiwa ini justru memicu spekulasi liar di Indonesia, terutama karena momentumnya yang bertepatan saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah gencar-gencarnya membongkar kasus yang merugikan negara triliunan rupiah itu.
Memegang 'Harta Karun' Rekaman 500 GB
Nama Johannes Marliem menjadi sorotan utama setelah ia disebut-sebut memiliki bukti rekaman percakapan sebesar 500 GB.
Bukti digital yang dijuluki 'harta karun' itu, diyakini berisi semua rekaman pertemuannya dengan para perancang proyek e-KTP.
Berita Terkait
-
Blak-blakan! Ketua KPK Sebut Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Kurang Adil, Kenapa?
-
Setya Novanto Bebas Bersyarat, KPK: Saya Yakin Ada yang Merasa Kurang Adil
-
Setya Novanto Bebas: KPK Ingatkan Dampak Serius Korupsi KTP-el Bagi Rakyat Indonesia
-
Skandal Korupsi Bansos, KPK Jerat 2 Korporasi Tersangka hingga Cekal Kakak Hary Tanoe ke Luar Negeri
-
Skandal Bansos Jilid 2: Bambang Tanoesoedibjo dan Petinggi Perusahaan Logistik Dicekal KPK
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 2 Juli 2026, Ada Kuda hingga Anjing
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
PLN Klaim Pemadaman Listrik di Kalbar Bukan karena Krisis Batu Bara, Ini Penyebabnya
-
Said Iqbal Beri Deadline Disnakertransgi DKI, Senin Harus Ada Keputusan Soal Kasus Mau Print
-
Pengusaha Kalbar Rugi Akibat Listrik Padam, DPRD Desak PLN Lebih Terbuka
-
PLN Sebut Bukan Karena Batu Bara, DPRD Minta Penyebab Pemadaman Listrik di Kalbar Dibuka ke Publik
-
PAN Tegaskan Kasus Syah Afandin Bukan 'Dosa' Partai: Itu Tanggung Jawab Pribadi!
-
Teka-teki Lokasi Muktamar NU, 5 Provinsi Ini Bersaing Ketat
-
DTKJ Usul Mikrotrans Tak Lagi Gratis, Tarif Rp 2.000 Dinilai Bikin Data Penumpang Lebih Akurat
-
Kenapa Warga Bela Bandar Narkoba? Bedah Kasus Katingan yang Tewaskan Aipda Yudhi Perdana
-
Kasus dr Icha Jadi Titik Balik, Kemenkes Siapkan Perpres Perlindungan Nakes hingga Aturan Sanksi
-
Heboh Gembok 'Sakti' Rp92,5 Miliar di Kemenimipas, Anggota DPR Temukan Harga Tak Wajar