Negara Lain Tatap Angkasa Luar, Kita Urus Surat Tanah Belum Kelar

Suara.com - Presiden Joko Widodo mengatakan sudah tujuh puluh dua tahun Indonesia merdeka,  urusannya sertifikasi lahan untuk rakyat belum tuntas juga. Sementara negara-negara lain sudah menatap angkasa luar.

"Akibatnya, terjadi sengketa lahan baik antarwarga, antara warga dengan korporasi atau bahkan antara warga dengan pemerintah," kata Jokowi dalam pidato di Sidang Bersam DPR dan DPD, hari ini.

Karena itu, melalui Kebijakan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, pemerintah melakukan percepatan sertifikasi lahan yang sekarang sudah mencapai 250 ribu bidang.

Pemerintah juga sedang menjalankan redistribusi tanah untuk masyarakat dan sudah memberikan 707 ribu hektar kawasan hutan kepada masyarakat adat untuk dikelola secara produktif. Selain itu, juga sedang dijalankan Program Perhutanan Sosial sehingga rakyat di lapisan 40 persen terbawah mendapatkan akses untuk memanfaatkan hutan bagi kesejahteraan mereka.

Pemerintah juga terus melanjutkan programprogram kerakyatan yang sudah dijalankan sejak tahun pertama Kabinet Kerja, utamanya Program Keluarga Harapan, Program Perlindungan Nelayan, Program Percepatan Pembangunan Rusunawa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dan program peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni.

"Agar bisa menjangkau 40 persen lapisan terbawah pemerintah melakukan reformasi kebijakan sehingga subsidi betul-betul lebih tepat sasaran. Pemerintah secara bertahap mensinergikan antar program bantuan sosial serta melakukan pengalihan Beras Sejahtera  secara bertahap menjadi bantuan pangan nontunai," kata dia.

Selain itu, keberpihakan pada 40 persen lapisan terbawah juga dilakukan melalui penguatan programprogram perlindungan sosial dan perluasan cakupan penerima manfaat.

Untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pemerintah juga terus berusaha menekan tingkat suku bunga Kredit Usaha Rakyat.

"Sekarang ini suku bunga KUR bisa di angka 9 persen. Kita berharap Rp94,4 triliun KUR yang sudah disalurkan di tahun 2016 dapat ikut mengangkat kesejahteraan sektor UMKM. Dengan akses permodalan yang lebih mudah itu, maka kita berharap bisa menggerakkan ekonomi rakyat terutama kalangan pedagang-pedagang kecil. Selain mempermudah akses permodalan, kita juga melakukan revitalisasi pasar
sehingga para pedagang bisa berdagang dengan nyaman dan tidak kalah bersaing dengan pasar-pasar modern," kata Jokowi.