Jumlah Siswa KJP Membeludak, Djarot Bantah Kemiskinan Naik

Suara.com - Jumlah penerima bantuan pendidikan untuk warga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) meningkat sebanyak 181.000 siswa hingga pertengahan tahun 2017.

Namun, Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat membantah peningkatan jumlah peserta KJP itu menunjukkan warga miskin di ibu juga meningkat.

Bantahan itu merupakan respons Djarot terhadap pernyataan anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif soal kenaikan penerima KJP sebagai bukti kenaikan jumlah warga miskin.

"Jadi begini, ada kriteria khusus ya untuk mendapat KJP, salah satunya mereka yang tidak mampu. Tetapi, dilihat, ada juga beberapa yang menyimpang, mereka mampu tapi dapat, ini lagi kami telusuri datanya," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (22/8/2017).

Dinas Pendidikan Jakarta awalnya mengusulkan penerima KJP pada awal tahun 2017 sebanyak 610.658 siswa. Angka tersebut meningkat menjadi 792.495 siswa dalam APBD Perubahan 2017, sehingga terjadi kenaikan 181 ribu siswa.

Menurut Djarot, ada iswa yang orangtuanya mampu tapi ikut mendapatkan bantuan pendidikan. Karenanya, ia meminta dinas pendidikan menginvestigasi sekaligus melacak pemegang KJP yang melakukan tarik tunai.

"Kami ada datanya, kemudian siapa yang mengambil tunai, juga ada datanya. Sekali lagi, kami memanfaatkan yang namanya big data, akan kembali diverifikasi," janjinya.

"Tapi bagi kami adalah, semakin banyak (penerima KJP) dan itu semakin tepat sasaran, maka itu akan membantu mereka tidak putus sekolah, ini sasarannya untuk KJP," tambahnya.

Selain itu, Djarot menjelaskan peningkatan jumlah peserta KJP juga karena warga korban penggusuran yang direlokasi ke rumah susun sederhana sewa langsung dapat KJP.

Baca Juga: Ridwan Kamil: Bima Arya Mah Kecengan Saya

Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan di Jakarta paling rendah, atau dibawah 3,5 persen.

"Kalau tentang kemiskinan, anda harus bisa bandingkan bahwa standar  di sini cukup tinggi. Mungkin, di sini mereka masuk KJP, tapi di daerah lain masuk dalam golongan tidak miskin. Jadi ini perlu dikaji," pintanya.