Suara.com - Sekjen DPP PKB Abdul Kadir Karding berharap kepolisian terus mencari individu atau kelompok penyebar informasi hoax dan SARA melalui internet, seperti kelompok Saracen.
Karding yakin, bukan cuma Saracen yang melakukan hal tersebut, namun masih banyak yang belum diketahui dan masih terus akan melancarkan aksinya. Jika dibiarkan akan sangat berbahaya bagi kehidupan sosial di Indonesia.
"Karena ini akan semakin bahaya bagi persatuan kita, kebersamaan kita, persaudaraan kita ketika di era kebebasan ini dikelola sedemikian rupa, mengandung unsur-unsur memprovokasi dan isu SARA. Jadi itu sangat berbahaya," kata Karding di Kantor Pegadaian, Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (25/8/ 2017).
Kata dia, PKB sangat mendukung langkah-langkah Polri untuk segera menangkap kelompok yang secara sengaja menyebarkan informasi hoax dan SARA.
Selain itu, ia juga mengusulkan agar direktorat tindak pidana cyber crime Mabes Polri terus diperkuat dan dilengkapi dengan perlatan yang canggih.
"Saya kira Kemenkominfo, Polisi dan BIN harus lebih maju dari sisi IT," ujar Karding.
Selain itu, ia juga berharap supaya pemerintah membekali masyarakat dengan pendidikan literasi agar tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak benar dan mengandung SARA.
"Pendidikan literasi ke masyarakat harus dilakukan oleh semua pihak, Parpol, Ormas, keluarga. Ini juga tentang bagaimana cara bermedia sosial yang baik, bijak dan benar," tutur Karding.
Lebih lanjut, PKB juga mendukung rencana pembentukan badan siber nasional. Menurutnya, jika kelompok penyebar informasi hoax dan SARA bisa lebih canggih, maka dampaknya bisa ke stabilitas negara.
Baca Juga: Usai Dinikahkan, Pasangan "PKB Mantu" Diarak Menteri
"Saya kira harus dilaksanakan. Kita tidak boleh kalah dalam hal teknologi. Kalau mafia dan preman lebih canggih, bahaya. Negara bisa bahaya," kata Karding.
Berita Terkait
-
Murni Dukungan atau Strategi Politik: Apa Sebenarnya di Balik Suara Lantang Prabowo Dua Periode?
-
Ujian Berat Prabowo: PKB dan PAN 'Tes Ombak' Tanpa Gibran, Siapkah Lepas dari Bayang-Bayang Jokowi?
-
11 Juta Peserta BPJS PBI Tiba-Tiba Dinonaktifkan, DPR Soroti Dampak Fatal pada Pasien Gagal Ginjal
-
Di Balik Polemik: Mengapa Reformasi Polri di Bawah Presiden Dipilih Komisi III DPR?
-
PKB Mau Prabowo Dua Periode tapi Dukungan untuk Kursi Wapres Masih Rahasia
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
- 5 HP Infinix Terbaru dengan Performa Tinggi di 2026, Cek Bocoran Spefikasinya
Pilihan
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
-
Kembali Diperiksa 2,5 Jam, Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan Soal Kuliah dan Skripsi
Terkini
-
Mendagri Minta Jajarannya Dukung Transformasi dan Arah Kebijakan Presiden
-
Transjakarta Berduka dan Serahkan Penyelidikan Kecelakaan Maut di Pondok Labu ke Polisi
-
Tolak PSN Merauke, Majelis Rakyat Papua Peringatkan Risiko Kepunahan Masyarakat Adat
-
Anggota Komisi III DPR: MKMK Tak Berwenang Batalkan Pengangkatan Adies Kadir Sebagai Hakim MK!
-
SBY Minta Pemerintah Dalami Aturan Board of Peace Sebelum Bayar Iuran Rp17 Triliun
-
Gus Ipul Minta Pendamping PKH Datangi 11 Juta Peserta PBI yang Dinonaktifkan
-
Golkar Resmi Proses PAW Adies Kadir, Sarmuji Tegaskan Tak Ada 'Lompat Pagar'
-
MKMK Dinilai Hanya Bisa Adili Etik, Keppres Pengangkatan Adies Jadi Hakim MK Tak Bisa Dibatalkan?
-
Drama Tetangga: Teriakkan Suara Drum Berujung Pengeroyokan, Korban Malah Jadi Terlapor
-
Nasib Tragis Sutaji, Pemuda Pondok Labu Tewas Terlindas Transjakarta di Depan Bus Stop Taman DDN