Suara.com - Sekjen DPP PKB Abdul Kadir Karding berharap kepolisian terus mencari individu atau kelompok penyebar informasi hoax dan SARA melalui internet, seperti kelompok Saracen.
Karding yakin, bukan cuma Saracen yang melakukan hal tersebut, namun masih banyak yang belum diketahui dan masih terus akan melancarkan aksinya. Jika dibiarkan akan sangat berbahaya bagi kehidupan sosial di Indonesia.
"Karena ini akan semakin bahaya bagi persatuan kita, kebersamaan kita, persaudaraan kita ketika di era kebebasan ini dikelola sedemikian rupa, mengandung unsur-unsur memprovokasi dan isu SARA. Jadi itu sangat berbahaya," kata Karding di Kantor Pegadaian, Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (25/8/ 2017).
Kata dia, PKB sangat mendukung langkah-langkah Polri untuk segera menangkap kelompok yang secara sengaja menyebarkan informasi hoax dan SARA.
Selain itu, ia juga mengusulkan agar direktorat tindak pidana cyber crime Mabes Polri terus diperkuat dan dilengkapi dengan perlatan yang canggih.
"Saya kira Kemenkominfo, Polisi dan BIN harus lebih maju dari sisi IT," ujar Karding.
Selain itu, ia juga berharap supaya pemerintah membekali masyarakat dengan pendidikan literasi agar tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak benar dan mengandung SARA.
"Pendidikan literasi ke masyarakat harus dilakukan oleh semua pihak, Parpol, Ormas, keluarga. Ini juga tentang bagaimana cara bermedia sosial yang baik, bijak dan benar," tutur Karding.
Lebih lanjut, PKB juga mendukung rencana pembentukan badan siber nasional. Menurutnya, jika kelompok penyebar informasi hoax dan SARA bisa lebih canggih, maka dampaknya bisa ke stabilitas negara.
Baca Juga: Usai Dinikahkan, Pasangan "PKB Mantu" Diarak Menteri
"Saya kira harus dilaksanakan. Kita tidak boleh kalah dalam hal teknologi. Kalau mafia dan preman lebih canggih, bahaya. Negara bisa bahaya," kata Karding.
Berita Terkait
-
Sikap PKB Usai Kiai Ma'ruf Amin Pilih Jalan Uzlah
-
Tak Hanya MUI, KH Maruf Amin Juga Mundur dari Ketua Dewan Syuro PKB, Ini Alasannya
-
PKB soal Bencana Sumatra: Saling Tuding Cuma Bikin Lemah, Kita Kembali ke Khitah Gotong Royong
-
PKB Sambut Wacana Pilkada Dipilih DPRD, Sebut Itu Usulan Lama Cak Imin
-
Keroyok 'Mata Elang' Hingga Tewas, Dua Polisi Dipecat, Empat Lainnya Demosi
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana