Partai Demokrat berpendapat anggaran bantuan partai politik sebesar Rp1.000 per suara belum cukup besar untuk kondisi saat ini. Namun, jumlah ini perlu diapresiasi karena sudah menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2018.
"Dengan jumlah penduduk yg begitu banyak dan semangat reformasi demokrasi yang kita lakukan, saya pikir ini juga kalau kita katakan itu besar juga tidak. Tetapi ini lah tergantung bagaimana kemampuan APBN kita. Kita lihat dari situ aja. Ternyata APBN kita sekarang ini dengan angka Rp1000 per suara memungkinkan untuk pemerintah mendukung," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan di DPR, Jakarta, Senin (28/8/2017).
Menurutnya, anggaran bantuan partai politik ini bagus untuk kemandirian partai. Dengan adanya anggaran ini, Syarief berharap bisa membantu mencegah korupsi dan meningkatkan independensi partai.
"Saya pikir ini bagus buat partai dan tentunya partai politik tentu lebih fokus dalam perannya dalam mengawal demokrasi ini. Saya pikir itu," ujarnya.
Meski demikian, Anggota Komisi I DPR ini meminta perlu adanya transparansi dalam penggunaan anggaran ini. Sehingga, anggaran tersebut bisa dipertanggungjawabkan dengan baik.
Bila perlu, Syarief mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan diajak untuk memberikan pengawasan untuk penggunaan anggaran ini.
"Tentunya transparansi dalam bentuk akuntabilitas penggunaan dana itu. Itu yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat," katanya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan telah mengirim surat penetapan kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo atas usulan besaran bantuan kepada partai politik atau dana parpol.
Dalam Surat Menteri Keuangan Nomor 277/MK.02/2017 tertanggal 29 Maret 2019 itu, ditetapkan bantuan parpol tiap tahunnya sebesar Rp1.000 per suara sah. Jumlah ini naik 1000 persen atau naik dari sebelumnya Rp108 per suara sah.
Baca Juga: Golkar Anggap Dana Parpol Rp1.000 per Suara Belum Ideal
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Ini Daftar Namanya
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
- 5 Kipas Angin Sedingin AC Lebih Murah dan Irit Listrik
- Ramalan 12 Shio Bulan di Juli 2026: Peruntungan Karier, Keuangan, Asmara, dan Kesehatan
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Agus Jabo Minta Kader PRIMA Kawal Program Kerakyatan Pemerintahan Prabowo
-
Pengembalian Gratifikasi Tak Hapus Pidana, KPK Bakal Dalami Pernyataan Raja Juli
-
Tawuran Remaja di Cengkareng Digagalkan Patroli Gabungan, Celurit hingga Petasan Disita
-
Transportasi dan Wisata Jakarta Bakal Digratiskan 5 Hari Saat HUT Ke-500
-
Sambut HUT ke-80, BNI Hadirkan Program Terus Ada, Ada Terus bagi Pengabdian untuk Negeri
-
Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
-
100 Ribu Anak Lebanon Terancam Gagal Sekolah akibat Kerusakan Bangunan Pascakonflik
-
Bandara Husein Sastranegara Diaktifkan Lagi, Pelaku Wisata Lembang Yakin Turis Asing Bakal Membludak
-
Pemkot Depok Usul Lima Rute Baru Transjabodetabek
-
Berbahaya, Koalisi Masyarakat Desak Pembentukan BTP dan Komando Teritorial Dihentikan