Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. [Suara.com/Dian Rosmala]
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah heran kenapa anggaran kunjungan kerja pemerintah yang nilainya sampai Rp100 triliun untuk tahun 2018 tidak ada yang mempersoalkan. Tetapi, begitu Badan Urusan Rumah Tangga DPR melakukan kunjungan kerja ke Jerman pada September 2017 dipertanyakan.
"Anggaran kunker di pemerintah itu kalau tidak salah di atas 100 triliun. Biasa itu, orang kerja kok dipersoalkan. Tidak perlu dipersoalkan," kata Fahri di DPR, Jakarta, Kamis (31/8/2017).
Menurut Fahri kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan BURT bukan untuk piknik, melainkan kerja sehingga janganlah dipersoalkan. Apalagi, kegiatan BURT termasuk bagian dari perencanaan kerja sekaligus program studi pengembangan konsep penataan kompleks Parlemen.
"Memang itu (kunker BURT ke Jerman) bagian dari perencanaan kerja dan dia pergi kerja. Mereka perlu mengembangkan konsep-konsep membangun DPR," kata dia.
DPR mengajukan anggaran untuk kunjungan luar negeri sebesar Rp343,67 miliar untuk tahun 2018. Jumlah ini naik dari pengajuan tahun lalu yang mencapai Rp201,7 miliar.
Rinciannya, mata anggaran Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp246,68 miliar dan mata anggaran Pelaksanaan Tugas DPR dalam Kerjasama Internasional sebesar Rp96.99 miliar. Angka ini merupakan data yang beredar di kalangan wartawan.
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan kenaikan anggaran kunjungan kerja didasari beberapa alasan, di antaranya perubahan kurs dollar dari yang awalnya diasumsikan Rp13 ribu menjadi Rp13.500, dan untuk penguatan fungsi legislasi di DPR.
"Ada beberapa asumsi yang membuat itu meningkat. Karena, menyesuaikan dengan kurs daripada dollar. Ini perlu disesuaikan. Dan kedua, terkait masalah kegiatan yang lebih diarahkan kepada peningkatan kinerja dan diplomasi parlemen," kata Taufik di DPR, Jakarta, Kamis (31/8/2017).
Taufik menekankan nilai tersebut merupakan hasil kesepakatan dalam rapat pleno yang dilakukan BURT.
"Jadi jangan men-dispute ke mana-mana, ini bentuknya masih draf. Dan dinamisasinya di dalam BURT," kata politikus PAN.
Dia berharap peningkatan anggaran kunjungan kerja dapat meningkatkan kualitas legislasi.
"Jadi (kunker) tergantung jumlah prolegnasnya, terkait dengan substansi undang-undang yang dibahas, dan disesuaikan dengan mitra kerjanya," kata dia.
Ketua BURT Anton Sihombing mengatakan anggaran akan dibahas mulai hari Senin (4/9/2017).
"Anggaran kunker di pemerintah itu kalau tidak salah di atas 100 triliun. Biasa itu, orang kerja kok dipersoalkan. Tidak perlu dipersoalkan," kata Fahri di DPR, Jakarta, Kamis (31/8/2017).
Menurut Fahri kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan BURT bukan untuk piknik, melainkan kerja sehingga janganlah dipersoalkan. Apalagi, kegiatan BURT termasuk bagian dari perencanaan kerja sekaligus program studi pengembangan konsep penataan kompleks Parlemen.
"Memang itu (kunker BURT ke Jerman) bagian dari perencanaan kerja dan dia pergi kerja. Mereka perlu mengembangkan konsep-konsep membangun DPR," kata dia.
DPR mengajukan anggaran untuk kunjungan luar negeri sebesar Rp343,67 miliar untuk tahun 2018. Jumlah ini naik dari pengajuan tahun lalu yang mencapai Rp201,7 miliar.
Rinciannya, mata anggaran Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp246,68 miliar dan mata anggaran Pelaksanaan Tugas DPR dalam Kerjasama Internasional sebesar Rp96.99 miliar. Angka ini merupakan data yang beredar di kalangan wartawan.
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan kenaikan anggaran kunjungan kerja didasari beberapa alasan, di antaranya perubahan kurs dollar dari yang awalnya diasumsikan Rp13 ribu menjadi Rp13.500, dan untuk penguatan fungsi legislasi di DPR.
"Ada beberapa asumsi yang membuat itu meningkat. Karena, menyesuaikan dengan kurs daripada dollar. Ini perlu disesuaikan. Dan kedua, terkait masalah kegiatan yang lebih diarahkan kepada peningkatan kinerja dan diplomasi parlemen," kata Taufik di DPR, Jakarta, Kamis (31/8/2017).
Taufik menekankan nilai tersebut merupakan hasil kesepakatan dalam rapat pleno yang dilakukan BURT.
"Jadi jangan men-dispute ke mana-mana, ini bentuknya masih draf. Dan dinamisasinya di dalam BURT," kata politikus PAN.
Dia berharap peningkatan anggaran kunjungan kerja dapat meningkatkan kualitas legislasi.
"Jadi (kunker) tergantung jumlah prolegnasnya, terkait dengan substansi undang-undang yang dibahas, dan disesuaikan dengan mitra kerjanya," kata dia.
Ketua BURT Anton Sihombing mengatakan anggaran akan dibahas mulai hari Senin (4/9/2017).
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Merasa Tak Dihargai, Anggota DPR Semprot Menteri KKP: Kami Seperti 'Kucing Kurap'
-
Politisi PDIP Ingatkan Prabowo: Jangan Buru-buru Bangun IKN, Siapkan Dulu Ekosistemnya
-
Kritik Tajam ke Prabowo Soal IKN: Politisi PDIP Minta Stop Pembangunan Baru, Fokus Ini!
-
Komisi III DPR Perjuangkan Nasib Hakim Ad Hoc dengan Syarat Mutlak Jangan Mogok Sidang
-
Gaji Pokok Nol Rupiah, Hakim Ad Hoc Curhat Pilu: Meninggal Dunia Pun Harus Urunan
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
Terkini
-
Pascabanjir Sumatra, Penanganan Beralih ke Pemulihan Layanan Kesehatan dan Kebutuhan Dasar
-
Indonesia Tancap Gas Jadi Pusat Halal Dunia lewat D-8 Halal Expo Indonesia 2026
-
Literasi Halal Dinilai Masih Lemah, LPPOM Siapkan Pelajar Jadi Agen Perubahan
-
Jepang Studi Banding Program MBG di Indonesia
-
Kasus Korupsi LPEI Berkembang, Kejati DKI Tetapkan 4 Tersangka Baru dan Sita Aset Rp566 Miliar
-
Merasa Tak Dihargai, Anggota DPR Semprot Menteri KKP: Kami Seperti 'Kucing Kurap'
-
Korban Bencana Boleh Manfaatkan Kayu Hanyut, Kemenhut Juga Stop Penebangan Hutan
-
Politisi PDIP Ingatkan Prabowo: Jangan Buru-buru Bangun IKN, Siapkan Dulu Ekosistemnya
-
Bukan Sekadar Banjir: Auriga Desak KLHK dan KPK Usut Dugaan Korupsi di Balik Perusakan Lahan PT TPL
-
BNI Bersihkan Masjid Darul Aman Pascabanjir di Agam