Presiden Joko Widodo (Antara)
Setelah menyerahkan sertifikat di Lapangan Setukpa (Secapa) Polri, Presiden Joko Widodo beserta rombongan langsung melanjutkan perjalanan menuju SMA Negeri 1 Sukabumi pada Kamis (31/8/2017).
Di sana, Jokowi menyerahkan 1.211 Kartu Indonesia Pintar kepada siswa SD, SMP, SMA, SMK, dan juga program kesetaraan yang ada di Kota Sukabumi. Masing-masing siswa mendapat bantuan dana yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat pendidikan. Untuk siswa SD Rp450 ribu, SMP Rp750 ribu, sedangkan SMA/SMK Rp1 juta.
Bantuan tersebut diberikan pemerintah sebagai upaya memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh sebab itu, Jokowi berpesan kepada para siswa agar menggunakan bantuan tersebut untuk memenuhi keperluan sekolah dan pendidikan.
"Uang itu hanya dipakai untuk keperluan pendidikan dan sekolah. Kalau ketahuan untuk membeli pulsa, mohon maaf kartunya dicabut. Kita ingin anak-anak belajar dengan baik sehingga pintar dan nantinya menjadi aset yang berharga bagi bangsa," kata Jokowi.
Terlebih lagi menjelang era kompetisi di masa mendatang, anak-anak Indonesia harus bisa bersaing di dunia internasional. Untuk itu, para siswa harus belajar dengan baik guna mempersiapkan diri menghadapi persaingan di masa mendatang.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyerahkan bantuan sosial sebesar Rp1.890.000 melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang dapat diambil dalam empat tahap. Adapun dalam kunjungan kali ini, Jokowi menyerahkan sebanyak 800 PKH.
Mantan gubernur Jakarta mengingatkan agar bantuan PKH digunakan untuk keperluan pendidikan atau kesehatan.
"Kalau memang dibutuhkan untuk keperluan anak-anak kita, gizi anak, pendidikan anak, boleh, Jangan untuk beli pulsa atau rokok. Nanti dicabut (bantuannya)," ujar dia.
Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut, di antaranya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Analis Sebut Pidato Berapi-api Jokowi untuk PSI Sebagai Blunder Politik
-
Kronologi Nama Jokowi Masuk Epstein Files, Apa Artinya?
-
Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
-
Siasat Jokowi Mati-matian untuk PSI, Ambisi Tiga Periode atau Sekoci Politik Keluarga?
-
Jokowi 'Mati-matian' Bela PSI: Bukan Sekadar Dukungan, Tapi Skema Dinasti Politik 2029
Terpopuler
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
Pilihan
-
Kembali Diperiksa 2,5 Jam, Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan Soal Kuliah dan Skripsi
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
Terkini
-
Viral Kecelakaan Maut di Depan UIN Ciputat, Transjakarta Tegaskan Tak Terlibat
-
Nekat! Maling Beraksi di Ruang Rapat Hotel Mewah Jakarta Pusat, Laptop dan Ponsel Raib
-
Pemicu Utama Bencana Tanah Bergerak di Jatinegara Tegal
-
Kabar Gembira! Ramadan 2026, Warga IKN Sudah Bisa Salat Tarawih di Masjid Baru
-
Beasiswa Harita Gemilang Antar Mahasiswa Pulau Obi dari Desa ke Kampus Perantauan
-
5 Hasil Audiensi Guru Madrasah dengan DPR: 630 Ribu Kuota P3K hingga TPG Cair Bulanan
-
Pengalihan Penerima BPJS PBI-JK, Gus Ipul: Agar Lebih Tepat Sasaran
-
Tak Boleh Ada Jeda Layanan, Menkes Pastikan Pasien Katastropik Tetap Dilayani
-
Tangis Haru Guru Madrasah Pecah di Depan DPR, Tuntutan TPG Bulanan dan Kuota P3K Disetujui
-
Datangi BPK soal Kasus Kuota Haji, Pihak Gus Yaqut Tegaskan Tak Ada Aliran Dana