Suara.com - Pemerintah Myanmar memblokir bantuan kemanusiaan yang masuk ke negaranya untuk pengungsi Muslim Rohingya. Bantuan itu dari badan kemanusiaan yang dikelola Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Bantuan-bantuan itu di antara makanan, air dan obat-obatan penting. Setelah dilarang, PBB menghentikan mengirim bantuan dengan alasan situasi keamanan. Di Rakhine utara masih terjadi bentrokan antara kelompok Rohingya yang tuduh sebagai 'militan' dan militer Filipina.
Kepada Guardian, Kantor Koordinator Residen PBB di Myanmar mengatakan pihak pemerintah memberlakukan larangan kunjungan lapangan.
"Kami tidak dapat memberikan bantuan, karena pihak berwenang tidak memberikan izin untuk beroperasi. PBB ingin memastikan pihak berwenang membuka akses pengiriman bantuan sesegera mungkin," kata pihak PBB.
Staf dari badan pengungsi PBB (UNHCR), United Nations Population Fund (UNFPA), dan United Nations Children's Fund (UNICEF) pun belum bisa bergerak menolong para pengungsi Rohingya.
Bahkan lembaga Pangan Dunia PBB WFP juga harus menunda distribusi ke bagian lain negara tersebut.
Enam belas organisasi bantuan non-pemerintah, termasuk Oxfam dan Save the Children juga mengeluhkan bahwa pemerintah telah membatasi akses terhadap wilayah konflik. (Guardian)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Biar Terlihat Muda Pakai Lipstik Warna Apa? Ini 5 Pilihan Shade yang Cocok
- 7 HP 5G Termurah 2026 Rp1 Jutaan, Tawarkan Chip Kencang dan Memori Lega
- 5 HP dengan Kamera Leica Termurah, Kualitas Flagship Harga Ramah di Kantong
- 16 Februari 2026 Bank Libur atau Tidak? Ini Jadwal Operasional BCA hingga BRI
- Terpopuler: 7 HP Layar Super Amoled, Samsung Galaxy A07 5G Rilis di Indonesia
Pilihan
-
Modus Tugas Kursus Terapis, Oknum Presenter TV Diduga Lecehkan Seorang Pria
-
Jangan ke Petak Sembilan Dulu, 7 Spot Perayaan Imlek di Jakarta Lebih Meriah & Anti Mainstream
-
Opsen Pajak Bikin Resah, Beban Baru Pemilik Motor dan Mobil di Jateng
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
Terkini
-
Geger Data Militer Israel, 1 Tentara IDF Disebut Berstatus WNI di Tengah 50 Ribu Personel Asing
-
Anggota DPR Dorong 630 Ribu Guru Madrasah Diangkat PPPK Demi Keadilan Pendidikan
-
Pandu Negeri Soroti Kesejahteraan Guru dari Rumah Masa Kecil Ki Hadjar Dewantara
-
Siapa Aipda Dianita Agustina? Polwan yang Terseret Skandal Koper Narkoba AKBP Didik Putra Kuncoro
-
ICW Sebut Wacana Jokowi Kembalikan UU KPK 2019 sebagai Upaya 'Cuci Tangan'
-
Gus Falah Bongkar Standar Ganda Jokowi Soal UU KPK: Wujud 'Cuci Tangan'
-
BPBD DKI Jakarta Keluarkan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem, Warga Diminta Siaga 1620 Februari
-
Jokowi Setuju UU KPK Kembali ke Versi Lama, ICW: Upaya Cuci Tangan dari Kesalahan Lama
-
DPRD DKI Dorong Penertiban Manusia Gerobak: Tidak Hanya Digusur, Tapi Diberi Pelatihan Agar Mandiri
-
Jokowi Mau UU KPK Kembali ke Versi Lama, Eks Penyidik: Publik Tak Butuh Gimick