Suara.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan mendukung langkah pemerintah Indonesia dalam upaya mengakhiri krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar. Ke dalam negeri, dia juga mengimbau krisis Rohingya ini jangan dibawa-bawa ke ranah agama dan umat beragama.
Menurut dia, apa yang terjadi di Rohingya jangan dibawa-bawa ke ranah agama, karena umat Budha dan Hindu di Indonesia juga mengutuk tragedi kemanusiaan itu.
"Saya pernah menjadi menteri kehutanan, satu orangutan dan harimau mati, dunia geger. Lalu apa yang terjadi terhadap etnis Rohingya adalah ribuan orang meninggal akibat krisis kemanusiaan," katanya di gedung Parlemen, Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (4/9/2017).
MPR, kata dia, mendukung penuh langkah Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang bekerja keras membantu sesama warga negara anggota ASEAN menghadapi tragedi kemanusiaan di Myanmar.
Menurut dia langkah pemerintah Indonesia dalam mengupayakan perdamaian di Myanmar itu sudah dilakukan sehingga tinggal menunggu respon dunia internasional.
Zulkifli mengatakan langkah Indonesia tentang itu sangat strategis karena menggalang dukungan dunia, di antaranya PBB, ASEAN, dan Organisasi Kerja Sama Islam, untuk menekan Myanmar menghentikan krisis kemanusiaan.
Retno dijadwalkan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Myanmar merangkap Konselor Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang juga pemimpin Partai Liga Demokrasi Nasional, partai mayoritas parlemen Myanmar pada hari ini di Myanmar.
Myanmar yang dulu bernama Birma atau Burma dalam lafal bahasa Inggris mendapat kemerdekaannya dari Inggris pada 4 Januari 1948. Pemimpin pertamanya adalah Jenderal Aung San yang adalah ayah kandung Aung San Suu Kyi.
Secara bentuk pemerintahan, Myanmar yang juga anggota ASEAN, adalah negara republik persatuan konstitusional parlementer dengan presiden sebagai pemimpin puncak pemerintahan.
Secara etnik, etnik Bamar mendominasi populasi negara itu (68 persen), diikuti etnik Shan (sembilan persen), etnik Karen (tujuh persen), etnik Rakhine (empat persen), etnik Mon (dua persen), dan etnik-etnik lain.
Secara agama yang dianut, negara itu didominasi penganut agama Budha Theravada (87,9 persen), Kristen (6,2 persen), Islam (4,3 persen), dan agama-agama lain. Myanmar juga terkenal dengan emas dan batu giok-nya yang berkualitas sangat prima.
Berita Terkait
-
Terjebak Perdagangan Orang, 249 WNI Dipaksa Kerja 18 Jam di KambojaMyanmar
-
Indonesia Awali BATC 2026 dengan Kemenangan Telak 5-0 atas Myanmar
-
Padahal Berlatar Myanmar, Syuting Film Extraction: Tygo di Jakarta Bikin Macet dan UMKM Rugi
-
Syutingnya Bikin Tangerang Macet Total, Film Lisa BLACKPINK Ternyata Berlatar Myanmar
-
Nyalip Tak Hati-hati, Calya Disopiri Mahasiswa Myanmar Seruduk Minitrans di Duren Tiga
Terpopuler
- Biar Terlihat Muda Pakai Lipstik Warna Apa? Ini 5 Pilihan Shade yang Cocok
- 7 HP 5G Termurah 2026 Rp1 Jutaan, Tawarkan Chip Kencang dan Memori Lega
- 5 HP dengan Kamera Leica Termurah, Kualitas Flagship Harga Ramah di Kantong
- 16 Februari 2026 Bank Libur atau Tidak? Ini Jadwal Operasional BCA hingga BRI
- Terpopuler: 7 HP Layar Super Amoled, Samsung Galaxy A07 5G Rilis di Indonesia
Pilihan
-
Modus Tugas Kursus Terapis, Oknum Presenter TV Diduga Lecehkan Seorang Pria
-
Jangan ke Petak Sembilan Dulu, 7 Spot Perayaan Imlek di Jakarta Lebih Meriah & Anti Mainstream
-
Opsen Pajak Bikin Resah, Beban Baru Pemilik Motor dan Mobil di Jateng
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
Terkini
-
Pandu Negeri Soroti Kesejahteraan Guru dari Rumah Masa Kecil Ki Hadjar Dewantara
-
Siapa Aipda Dianita Agustina? Polwan yang Terseret Skandal Koper Narkoba AKBP Didik Putra Kuncoro
-
ICW Sebut Wacana Jokowi Kembalikan UU KPK 2019 sebagai Upaya 'Cuci Tangan'
-
Gus Falah Bongkar Standar Ganda Jokowi Soal UU KPK: Wujud 'Cuci Tangan'
-
BPBD DKI Jakarta Keluarkan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem, Warga Diminta Siaga 1620 Februari
-
Jokowi Setuju UU KPK Kembali ke Versi Lama, ICW: Upaya Cuci Tangan dari Kesalahan Lama
-
DPRD DKI Dorong Penertiban Manusia Gerobak: Tidak Hanya Digusur, Tapi Diberi Pelatihan Agar Mandiri
-
Jokowi Mau UU KPK Kembali ke Versi Lama, Eks Penyidik: Publik Tak Butuh Gimick
-
Jejak Jokowi soal UU KPK Terbongkar, 5 Fakta Bantah Klaim Lempar Tangan
-
Cak Imin, Gus Ipul, dan Kepala BPS Bahas Akurasi Data PBI