- Bareskrim Polri memulangkan 249 WNI bermasalah dari Kamboja dan Myanmar sejak Januari 2026 diduga korban TPPO.
- WNI tersebut direkrut melalui tawaran kerja fiktif di media sosial dan diberangkatkan menggunakan visa turis.
- Setelah tiba, korban dipaksa bekerja panjang di perusahaan *scam online* dan hanya sedikit yang bersedia membuat laporan.
Suara.com - Bareskrim Polri memulangkan 249 warga negara Indonesia (WNI) bermasalah dari Kamboja dan Myanmar.
Ratusan WNI tersebut diduga kuat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan kini menjalani asesmen untuk menentukan status hukumnya.
Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang Bareskrim Polri Brigjen Nurul Azizah mengatakan, pemulangan dilakukan secara bertahap sejak Januari 2026.
Kloter pertama dipulangkan pada 22 Januari 2026 pukul 05.30 WIB dengan jumlah 91 WNI.
Pemulangan berlanjut melalui tiga penerbangan, masing-masing pada 30 Januari 2026 pukul 05.30 WIB sebanyak 91 WNI, pukul 20.05 WIB sebanyak 36 WNI, serta 31 Januari 2026 pukul 18.50 WIB sebanyak 31 WNI.
“Total yang dipulangkan sampai saat ini sebanyak 249 WNIB (warga negara Indonesia bermasalah),” kata Nurul kepada wartawan, Senin (9/2/2026).
Hasil asesmen awal mengungkap, mayoritas WNI direkrut oleh sesama WNI yang telah lebih dulu tinggal dan bekerja di Kamboja. Perekrutan dilakukan melalui tawaran kerja fiktif sebagai operator e-commerce, judi online, pelayan restoran, hingga customer service yang disebar lewat grup lowongan kerja.
"Atau iklan lowongan kerja di media sosial FB dan Telegram," beber Nurul.
Nurul menyebut, seluruh WNI diberangkatkan menggunakan visa turis. Tiket perjalanan disediakan perekrut dengan rute berlapis, antara lain Medan–Batam–Singapura–Kamboja, Jakarta–Singapura–Kamboja, hingga Batam–Malaysia–Kamboja.
Baca Juga: Indonesia Awali BATC 2026 dengan Kemenangan Telak 5-0 atas Myanmar
Sesampainya di Kamboja, para WNI langsung dibawa ke perusahaan scam online.
Mereka dipaksa bekerja 14 hingga 18 jam per hari dengan target tertentu. Seluruh kebutuhan tempat tinggal dan makan disediakan perusahaan.
"Tapi para pekerja tidak diperbolehkan keluar dari gedung tempat mereka tinggal dan bekerja dikarenakan tempat tersebut mendapat penjagaan ketat," ungkapnya.
Berdasar hasil pemeriksaan, sebagian besar WNI tersebut diketahui telah bekerja selama dua bulan hingga satu setengah tahun dengan upah berkisar Rp6 juta sampai Rp8 juta. Namun, tidak sedikit yang belum menerima gaji sama sekali atau hanya dibayar secara tunai.
Meski seluruh WNI dipulangkan dalam kondisi sehat, hanya tiga orang yang bersedia membuat laporan polisi. Ketiganya akan melapor ke Polda Sumatera Utara sesuai dengan domisili masing-masing.
"Para WNIB tersebut pulang tidak memiliki bukti dukung (karena handphone dan dokumen-dokumen waktu keberangkatan tidak ada)," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Fakta Miris TPPO Kamboja: Dijebak Iklan Medsos, 249 WNI Jadi Budak Scam Online 18 Jam Sehari
-
Kemensos Rehabilitasi 7 PMI Korban TPPO di Turki
-
Indonesia Awali BATC 2026 dengan Kemenangan Telak 5-0 atas Myanmar
-
Padahal Berlatar Myanmar, Syuting Film Extraction: Tygo di Jakarta Bikin Macet dan UMKM Rugi
Terpopuler
- Xiaomi 17 Jadi Senjata Baru Konten Kreator, Laura Basuki Tunjukkan Hasil Foto Leica
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
- 6 Rekomendasi Sepeda 1 Jutaan Terbaru yang Cocok untuk Bapak-Bapak
- 5 Bedak Tabur Translucent Lokal yang Bikin Makeup Tampak Halus dan Tahan Lama
Pilihan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
-
Review If Wishes Could Kill: Serial Horor Korea yang Bikin Kamu Mikir Sebelum Buat Permintaan!
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
Terkini
-
Nadiem Tegaskan Tanda Tangan Pengadaan Laptop Ada di Level Dirjen Kemendikbudristek
-
Periksa Plt Walkot Madiun, KPK Dalami Permintaan Dana CSR Hingga Ancaman ke Pihak Swasta
-
Buntut Investasi Google ke PT AKAB, Nadiem Disebut Paksakan Penggunaan Chromebook
-
Oditur Militer akan Sambangi Andrie Yunus di RSCM?
-
Sinergi Kemensos Bersama BPS dan DEN Perkuat Digitalisasi Bansos Berbasis DTSEN
-
Kebijakan Libur Sekolah Lebih Awal Saat Piala Dunia 2026 di Meksiko Tuai Protes Keras Orang Tua
-
Fatma Saifullah Yusuf Ajak Siswa SRMA 21 Surabaya Ciptakan Lingkungan Bebas Bullying
-
Parigi Moutong Siapkan Lahan 9,2 Hektare untuk Sekolah Rakyat Permanen
-
DWP Kemensos Gaungkan Kampanye Anti Bullying Remaja Berkarakter dan Berempati di SRMA 13 Bekasi
-
Alarm Demoralisasi Jaksa: PAM SDO Kejagung Diminta Tak Asal 'Sikat' Tanpa Bukti