Suara.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak bisa disejajarkan dengan tokoh Myanmar Aung San Suu Kyi.
"Bu Megawati nggak pernah dapat hadiah Nobel, Aung San Suu Kyi dapat Nobel Perdamaian. Bu Megawati nggak pernah berkuasa secara absolut, Suu Kyi bisa dibilang absolut karena menang pemilunya mutlak," kata Fahri di DPR, Jakarta, Jumat (8/9/2017).
Hal itu dikatakan Fahri untuk menanggapi pertanyaan seputar langkah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Relawan Perjuangan Demokrasi Jawa Timur Abraham Edison mempolisikan aktivis Dandhy Dwi Laksono ke Polda Jatim pada Rabu (6/9/2017) terkait tulisan Dhandy di Facebook dengan judul San Suu Kyi dan Megawati.
Fahri menilai Suu Kyi memiliki kewenangan yang besar untuk menghentikan pertumpahan darah dan pembantaian terhadap Rohingya.
"Karena absolut, Suu Kyi punya kewenangan yang besar untuk menghentikan pertumpahan darah dan pembantaian. Bu Mega belum pernah. Jadi nggak bisa disamakan," kata Fahri.
"Dari sisi sensitivitas terhadap nyawa, terhadap hak-hak orang, dan terhadap dikte dari negara lain, dan sebagainya, Megawati jauh lebih sensitif," Fahri menambahkan.
Abraham melaporkan Dhandy karena dinilai menghina Megawati pada Rabu (6/9/2017). Menurut dia tulisan Dhandy memunculkan opini yang menyudutkan Megawati tentang penangkapan warga Papua.
Abraham juga menilai opini Dhandy secara keseluruhan terkesan ingin menggoreng tragedi Myanmar sebagai bahan hinaan dan ujaran kebencian di Indonesia.
"Kalau Bu Mega disudutkan dengan pernyataan mendukung adanya kekerasan terhadap masyarakat Papua saat memenangkan Presiden Joko Widodo, ini jelas menghina dan memfitnah. Kami sebagai organisasi sayap PDI Perjuangan tidak bisa menerima," katanya.
Berita Terkait
-
Megawati Ingatkan Republik Milik Bersama, Tolak Alasan Biaya Mahal untuk Ubah Sistem Pemilu
-
Kritik Penanganan Kasus Andrie Yunus, Megawati: Kok Masuknya ke Pengadilan Militer? Pusing Saya
-
Aung San Suu Kyi Pindah ke Tahanan Rumah Saat Krisis Politik Myanmar
-
Sambut May Day 2026, Megawati Tegaskan Kesejahteraan Buruh Syarat Mutlak Keadilan Sosial
-
Megawati di Hari Kartini: Terus Ajarkan Semangat Perjuangan Agar RI Terbebas dari Ketidakadilan
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat
-
Gus Ipul Pastikan Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Transparan
-
Tutup Program Magang Kemendagri Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter
-
Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor
-
Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun
-
Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?
-
Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah
-
BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi