Ketua Generasi Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia [suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
Ketua Gerakan Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan proses hukum terhadap tersangka Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto harus diawasi terus menerus.
"SN (Setya Novanto) ini kan dari beberapa kasus lolos terus, bahkan media untouchable man. Maka kita harus mengawasi, walaupun secara formal ada KY (Komisi Yudisial)," kata Doli di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/9/2017).
Doli datang ke agenda sidang praperadilan kasus Novanto hari ini merupakan bagian dari upaya untuk mengawasi Novanto.
"Ini kan peristiwa penting, menurut saya sangat membutuhkan terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Ini kasus besar, sebagai WNI yang baik kita harus memonitor jalannya sidang ini," ujar Doli.
Doli berharap proses sidang praperadilan yang diajukan Novanto segera selesai. Doli mendesak Novanto untuk mundur dari pimpinan Golkar.
"Harapan, tentu proses ini bisa berjalan cepat karena ini kan berpengaruh kemana-mana Partai Golkar. Saya dari awal minta SN (Setya Novanto) mengundurkan diri dan diganti supaya bisa dipisahkan urusan pribadinya dengan Golkar. Kalau dibawa terus agenda Golkar kan terganggu," kata Doli.
Doli meyakini KPK sudah memiliki alat bukti untuk menjerat Novanto.
"Jadi saya termasuk yang yakin terhadap KPK bahwa mereka memang lembaga yang diamanah negara untuk memberantas korupsi tentu mereka nggak sembarangan menentukan tersangka," tandasnya.
KPK menetapkan Novanto menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional tahun 2011-2012. Setelah itu, Novanto menggugat penetapan status tersangka. Dia menegaskan tidak benar terlibat dalam kasus korupsi proyek e-KTP.
Ketua Gerakan Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan proses hukum terhadap tersangka Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto harus diawasi terus menerus.
"SN (Setya Novanto) ini kan dari beberapa kasus lolos terus, bahkan media untouchable man. Maka kita harus mengawasi, walaupun secara formal ada KY (Komisi Yudisial)," kata Doli di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/9/2017).
Doli datang ke agenda sidang praperadilan kasus Novanto hari ini merupakan bagian dari upaya untuk mengawasi Novanto.
"Ini kan peristiwa penting, menurut saya sangat membutuhkan terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Ini kasus besar, sebagai WNI yang baik kita harus memonitor jalannya sidang ini," ujar Doli.
Doli berharap proses sidang praperadilan yang diajukan Novanto segera selesai. Doli mendesak Novanto untuk mundur dari pimpinan Golkar.
"Harapan, tentu proses ini bisa berjalan cepat karena ini kan berpengaruh kemana-mana Partai Golkar. Saya dari awal minta SN (Setya Novanto) mengundurkan diri dan diganti supaya bisa dipisahkan urusan pribadinya dengan Golkar. Kalau dibawa terus agenda Golkar kan terganggu," kata Doli.
Doli meyakini KPK sudah memiliki alat bukti untuk menjerat Novanto.
"Jadi saya termasuk yang yakin terhadap KPK bahwa mereka memang lembaga yang diamanah negara untuk memberantas korupsi tentu mereka nggak sembarangan menentukan tersangka," tandasnya.
Novanto tidak bisa menghadiri sidang perdana karena dirawat di Rumah Sakit MRCC Siloam, Semanggi, Jakarta Selatan, sejak MInggu (10/9/2017). Hakim tunggal akhirnya menunda sidang sampai pekan depan.
"SN (Setya Novanto) ini kan dari beberapa kasus lolos terus, bahkan media untouchable man. Maka kita harus mengawasi, walaupun secara formal ada KY (Komisi Yudisial)," kata Doli di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/9/2017).
Doli datang ke agenda sidang praperadilan kasus Novanto hari ini merupakan bagian dari upaya untuk mengawasi Novanto.
"Ini kan peristiwa penting, menurut saya sangat membutuhkan terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Ini kasus besar, sebagai WNI yang baik kita harus memonitor jalannya sidang ini," ujar Doli.
Doli berharap proses sidang praperadilan yang diajukan Novanto segera selesai. Doli mendesak Novanto untuk mundur dari pimpinan Golkar.
"Harapan, tentu proses ini bisa berjalan cepat karena ini kan berpengaruh kemana-mana Partai Golkar. Saya dari awal minta SN (Setya Novanto) mengundurkan diri dan diganti supaya bisa dipisahkan urusan pribadinya dengan Golkar. Kalau dibawa terus agenda Golkar kan terganggu," kata Doli.
Doli meyakini KPK sudah memiliki alat bukti untuk menjerat Novanto.
"Jadi saya termasuk yang yakin terhadap KPK bahwa mereka memang lembaga yang diamanah negara untuk memberantas korupsi tentu mereka nggak sembarangan menentukan tersangka," tandasnya.
KPK menetapkan Novanto menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional tahun 2011-2012. Setelah itu, Novanto menggugat penetapan status tersangka. Dia menegaskan tidak benar terlibat dalam kasus korupsi proyek e-KTP.
Ketua Gerakan Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan proses hukum terhadap tersangka Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto harus diawasi terus menerus.
"SN (Setya Novanto) ini kan dari beberapa kasus lolos terus, bahkan media untouchable man. Maka kita harus mengawasi, walaupun secara formal ada KY (Komisi Yudisial)," kata Doli di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/9/2017).
Doli datang ke agenda sidang praperadilan kasus Novanto hari ini merupakan bagian dari upaya untuk mengawasi Novanto.
"Ini kan peristiwa penting, menurut saya sangat membutuhkan terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Ini kasus besar, sebagai WNI yang baik kita harus memonitor jalannya sidang ini," ujar Doli.
Doli berharap proses sidang praperadilan yang diajukan Novanto segera selesai. Doli mendesak Novanto untuk mundur dari pimpinan Golkar.
"Harapan, tentu proses ini bisa berjalan cepat karena ini kan berpengaruh kemana-mana Partai Golkar. Saya dari awal minta SN (Setya Novanto) mengundurkan diri dan diganti supaya bisa dipisahkan urusan pribadinya dengan Golkar. Kalau dibawa terus agenda Golkar kan terganggu," kata Doli.
Doli meyakini KPK sudah memiliki alat bukti untuk menjerat Novanto.
"Jadi saya termasuk yang yakin terhadap KPK bahwa mereka memang lembaga yang diamanah negara untuk memberantas korupsi tentu mereka nggak sembarangan menentukan tersangka," tandasnya.
Novanto tidak bisa menghadiri sidang perdana karena dirawat di Rumah Sakit MRCC Siloam, Semanggi, Jakarta Selatan, sejak MInggu (10/9/2017). Hakim tunggal akhirnya menunda sidang sampai pekan depan.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Sindiran Pedas? Akademisi Sebut Jejak Sopir Sahroni, Noel, Setnov, Bahlil, hingga Haji Isam
-
Bukan di Bawah Bahlil, Golkar Siapkan Posisi 'Dewa' untuk Setya Novanto?
-
"Enaknya Jadi Setnov": Koruptor Rp 2,3 Triliun Bebas, Keadilan Jadi Lelucon?
-
Politisi NasDem Bela Remisi Setnov? 'Fine-Fine Saja' Lalu Singgung Amnesti Hasto dan Tom Lembong
-
Bebas dari Penjara, Kekayaan Setya Novanto Tembus Ratusan Miliar!
Terpopuler
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Siapa Zamroni Aziz? Kepala Kanwil Kemenag NTB, Viral Lempar Gagang Mikrofon Saat Lantik Pejabat!
- Prompt Gemini AI untuk Edit Foto Masa Kecil Bareng Pacar, Hasil Realistis dan Lucu
- Bali United: 1 Kemenangan, 2 Kekalahan, Johnny Jansen Dipecat?
- 10 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 September 2025, Kesempatan Klaim Pemain OVR 110-111
Pilihan
-
Prabowo: Indonesia Mengakui dan Jamin Keamanan Israel Jika Palestina Merdeka
-
Profil Glory Lamria: Diaspora Viral Usai Kunjungan Presiden di Amerika Serikat
-
Analisis IHSG Hari Ini Usai Wall Street Cetak Rekor Didorong Harga Saham Nvidia
-
Stanley Matthews: Peraih Ballon dOr Pertama yang Bermain hingga Usia 50 Tahun
-
Jordi Amat Tak Sabar Bela Timnas Indonesia Hadapi Arab Saudi
Terkini
-
Tak Hanya Obat Palsu, BPOM Perketat Pengawasan Kosmetik dan Skincare Ilegal
-
Kepala BPOM Jawab Surat Terbuka Nikita Mirzani : Siap Jadi Saksi, Asal Diminta Hakim
-
Harta Wahyudin Moridu Minus Rp 2 Juta, KPK Ingatkan Pejabat Jujur LHKPN
-
"Negeri Ini Disandera!": Erros Djarot Bongkar Dominasi Ketua Umum Partai dan Oligarki di Indonesia
-
9 Bulan Berjalan, Kepala Badan Gizi Nasional Sebut Sudah 4700 Siswa Keracunan MBG
-
BPOM dan PSI Perangi Obat Palsu, Libatkan Marketplace hingga Interpol
-
Rezim Jokowi Rusak Peradaban? Erros Djarot Bongkar Borok Nepotisme dan Buzzer di Lingkar Kekuasaan
-
Mahfud MD Buka Suara Soal Reshuffle dan Menko Polkam Baru: Reformasi Polri Jangan Mandek
-
Prabowo: Indonesia Mengakui dan Jamin Keamanan Israel Jika Palestina Merdeka
-
Golkar Soroti Kesiapan IKN Sebagai Ibu Kota Politik pada 2028, Perencanaan Spesifik Jadi Sorotan