Suara.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia akan merekomendasikan kepada Kementerian Kesehatan untuk menutup Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Itu dilakukan jika rumah sakit itu tak memenuhi panggilan KPAI selama 3 kali.
RS Mitra Keluarga diminta memberikan keterangan terkait kasus kematian bayi Tiara Debora Simanjorang di RS Mitra Keluarga Kalideres. KPAI menduga Mitra Keluarga mementingkan bisnis dibanding menyelamatkan manusia.
"Kalau tiga kali nggak datang, kami rekomendasi (RS Mitra Keluarga Kalideres) ditutup melalui Kementerian Kesehatan, karena tidak ada kejelasan," ujar Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak Jasra Putra dalam jumpa pers di kantor KPAI, Menteng, Jakarta, Rabu (13/9/2017).
Ketua KPAI Susanto mengatakan hari ini pihaknya melayangkan surat pemanggilan pertama ke pihak rumah sakit untuk meminta keterangan soal sistem pelayanan di RS terhadap Bayi Debora. Namun, RS Mitra Keluarga tak hadir dan meminta jadwal ulang pemanggilan di KPAI.
KPAI pun menjadwalkan ulang untuk panggilan kedua, Senin (18/9/2017).
"Hari ini kami mengundang pihak rumah sakit yang telah menangani kasus ananda D dan sebenarnya kami akan menggali informasi lebih jauh terkait sistem di sana, layanan yang sudah diberikan pada ananda D. Tetapi yang bersangkutan tidak bisa hadir. Mereka minta direshedule. Insya Allah Senin depan akan kembali memanggil (RS Mitra )," ucap Susanto.
Lenih lanjut, KPAI kata Susanto juga akan mengundang Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk menggali informasi terkait upaya yang selama ini dilakukan dalam memastikan layanan kesehatan di DKI menuju layanan ramah anak.
"Serta secara khusus akan menggali informasi terkait hasil investigasi yang telah dilakukan terkait kasus ananda D," kata dia.
KPAI kata Susanto juga telah diminta keterangan oleh Polda Metro Jaya di KPAI dan telah menyampaikan telaah atas pengaduan yang disampaikan pengadu dalam hal ini orangtua Debora. Susanto menambahkan KPAI mendesak Menteri Kesehatan memberikan Punishment kepada layanan kesehatan yang melanggar UU dan tidak memenuhi standart aman bagi pasein anak.
Baca Juga: Perkembangan Terakhir Kasus Debora di Polda Metro Jaya
"Mendorong Menkes beri punishment terhadap layanan kesehatan yang main-main terhadap pasien," tandasnya .
Sebelumnya Debora meninggal karena tidak sempat mendapat perawatan intensif di RS Mitra Keluarga Kalideres lantaran kekurangan biaya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Kopi & Matcha: Gaya Hidup Modern dengan Sentuhan Promo Spesial
- Breaking News! Keponakan Prabowo Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPR RI Gerindra, Ada Apa?
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
-
Ratapan Nikita Mirzani Nginep di Hotel Prodeo: Implan Pecah Sampai Saraf Leher Geser
-
Emil Audero Jadi Tembok Kokoh Indonesia, Media Italia Sanjung Setinggi Langit
Terkini
-
Bali 'Tenggelam' di 120 Titik: BMKG Ungkap Penyebab Hujan Gila dan Peran Sampah Kita
-
Dasco: Belum Ada Surat Presiden Prabowo soal Pergantian Kapolri
-
Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
-
Tim Pencari Fakta Dibentuk: LNHAM Siap Bongkar Borok Kekerasan Aparat di Kerusuhan Agustus
-
BMKG Warning! Cuaca Ekstrem Ancam Indonesia Sepekan ke Depan, Waspada Hujan Lebat
-
Inisiatif Ungkap Fakta Kerusuhan Agustus; 6 Lembaga HAM 'Gerak Duluan', Bentuk Tim Independen
-
DPR 'Angkat Tangan', Sarankan Presiden Prabowo Pimpin Langsung Reformasi Polri
-
KPK Tindak Lanjuti Laporan Soal Dugaan Anggaran Ganda dan Konflik Kepentingan Gus Yaqut
-
Usai Serangan Israel, Prabowo Terbang ke Qatar Jalani Misi Solidaritas
-
Kenapa Ustaz Khalid Basalamah Ubah Visa Haji Furoda Jadi Khusus? KPK Dalami Jual Beli Kuota