Suara.com - Masifnya berbagai infrastruktur yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di berbagai daerah, antara lain melalui program pembangunan jalan dan jembatan, jalan tol, program satu juta rumah, 65 bendungan, irigasi, jaringan air minum perpipaan, dan pengolahan sampah, turut mendorong prospek bisnis di sektor infrastruktur yang relatif baik saat ini.
“Tuntutan untuk membangun infrastruktur yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah, mendorong para pelaku usaha untuk menelurkan produk yang inovatif. Salah satunya adalah beton masih menjadi material konstruksi utama. Teknologi beton dituntut untuk lebih mudah dikerjakan, lebih kuat, lebih awet, namun tetap ekonomis dan ramah lingkungan. Demikian juga teknologi material tambahan (additives) dan bahan campurannya (admixtures) juga dituntut lebih baik,” jelas Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dalam "Concrete Show South East Asia Construction Indonesia 2017", di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Rabu (13/9/2017).
Untuk mendorong industri pracetak beton nasional, Menteri Basuki mengatakan akan mengatur agar BUMN sektor konstruksi dapat bersinergi dengan mitra kontraktor dan produsen beton pracetak produksinya sendiri.
“Saya ingin mengatur ini," ujarnya.
Menteri Basuki juga mengatakan, dari sisi minat investor swasta untuk ikut mendanai pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, dinilainya cukup baik, sehingga tidak hanya dilakukan oleh BUMN. Pemerintah juga terus meningkatkan investasi swasta di sektor infrastruktur. Salah satunya melalui sekuritasi aset jalan tol seperti yang telah dilakukan sebelumnya untuk ruas Tol Jagorawi oleh PT. Jasamarga pada akhir Agustus lalu, tepatnya 31 Agustus 2017.
Peran swasta sangat penting, karena adanya keterbatasan anggaran pemerintah dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur untuk mengejar ketertinggalan ekonomi Indonesia. Meskipun demikian, komitmen pemerintah telah ditunjukan dengan meningkatnya anggaran pembangunan infrastruktur pada 2015-2017.
Kementerian PUPR sendiri mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar, yakni sebesar Rp 106,91 triliun, atau yang tertinggi diantara kementerian/lembaga lainnya.
“Tentunya ini amanah yang harus kita jaga dan belanjakan secara efektif dan akuntabel untuk meningkatkan daya saing negara kita, di tengah persaingan internasional," jelasnya.
Menteri Basuki juga menyambut baik diselenggarakannya pameran ini, yang dinilainya bisa menjadi gambaran optimisme bisnis infrastruktur di Indonesia dengan prospek baik dimasa depan. Ia mencontohkan, pameran perumahan yang digelar Agustus lalu, dimana Bank BTN berhasil meraih nilai transaksi mencapai di atas Rp 5 triliun.
Transaksi tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang hanya meraih Rp 4 triliun.
"Keberhasilan tersebut menunjukan bahwa kita masih punya pasar yang kuat dalam pembangunan infrastruktur," ujarnya.
Pameran yang digelar oleh PT UBM Pameran Niaga Indonesia dan PT Pamerindo Indonesia tersebut adalah platform tepat bagi para pemain di industri beton, konstruksi, pertambangan, energi migas dan kemaritiman, baik di Indonesia maupun di kawasan Asia Tenggara.
Pada ajang pameran internasional tersebut, Balitbang Kementerian PUPR juga berpartisipasi dengan menampilkan produk-produk hasil Litbang dan forum bisnis produk Litbang, dan dilakukannya penandatanganan minat menjadi aplikator produk litbang. Forum bisnis seperti ini diharapkan semakin banyak manfaatnya di masyarakat.
Turut hadir pada acara tersebut, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian PUPR, Danis H. Sumadilaga, Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Kementerian ESDM, Satry Nugraha, Kepala Badan Kejuruan Sipil Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Bambang Guritno, dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi, Rezeki Peranginangin.
Sementara itu, bagi PII, pameran ini menjadi kesempatan para insinyur sipil, akademisi, pelaku konstruksi, teknisi untuk dapat melihat dan menikmati langsung teknologi terkini dalam pembangunan infrastruktur.
"Pameran juga dapat memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan, terutama konstruksi dan beton, agar tercipta kerja sama yang dapat memberikan manfaat lebih luas di masa mendatang," kata Ketua Badan Kejuruan Sipil PII, Bambang Guritno.
(** Artikel ini merupakan kerja sama Kementerian PUPR dan Suara.com)
Berita Terkait
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- Siapa Shio yang Paling Hoki di 5 November 2025? Ini Daftar 6 yang Beruntung
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
Terkini
-
Lolos Hukuman MKD, Uya Kuya dan Adies Kadir Baru Bisa Aktif Lagi di DPR Tergantung Ini!
-
Viral! Pasangan Pembuangan Bayi di Ciamis Dinikahkan di Kantor Polisi: Biar Bisa Rawat Anak Bersama?
-
Ditugasi Prabowo Berkantor di Papua, Gibran Tak Merasa Diasingkan: Itu Tidak Benar!
-
Sumpah SF Hariyanto: Saya Bukan Pelapor Kasus Gubernur Riau, Kami Sedang Ngopi Saat KPK Datang
-
DPR Batasi Delegasi Buruh, Komisi IX Absen: Ada Apa di Balik Audiensi Kenaika
-
Jusuf Kalla Ngamuk di Makassar: Tanah Saya Dirampok Mafia, Ini Ciri Khas Lippo!
-
'Acak-acak' Sarang Narkoba di Kampung Bahari Jakut, Kos-kosan Oranye jadi Target BNN, Mengapa?
-
Media Asing Soroti Progres IKN, Kekhawatiran soal Lingkungan dan Demokrasi Jadi Perhatian Utama
-
Sandi 'Tujuh Batang' dan Titah 'Satu Matahari' yang Menjerat Gubernur Riau dalam OTT KPK
-
Rumah Hakim Kasus Korupsi Rp231 M Dibakar, Komisi III DPR: Ini Kejahatan Terencana