Usman Hamid [suara.com/Nikolaus Tolen]
Direktur Amnesty Internastional Indonesia Usman Hamid mengapresiasi ide Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun menyediakan pulau untuk menampung pengungsi Rohingya, Myanmar.
"Tapi, apakah secara praktis itu bisa dikerjakan. Ya, itu membutuhkan perencanaan yang matang, bagaimana membawa mereka dari Bangladesh ke sini, bagaimana membuka pintu misalnya perbatasan, bagaimana membawa mereka nanti ke sejumlah pulau yang ditawarkan itu. Itu kan harus disiapkan," kata Usman di gedung HDI Hive, Menteng, Jalan Probolinggo, Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2017).
Usman mengatakan menyediakan tempat penampungan bagi pengungsi Rohingya bukan hal yang mustahil. Apalagi, Presiden Joko Widodo sudah menerbitkan Peraturan Presiden tentang penanganan pengungsian.
"Itu sebuah perubahan yang lebih positif, meskipun Indonesia bukan negara pihak yang meratifikasi konvensi pengungsi. Tapi sikap presiden dalam menerbitkan perpres itu sebenarnya sangat positif untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan penanganan pengungsi maupun mereka yang mencari suaka politik dari Indonesia," katanya.
Namun, Usman berharap jika pulau untuk pengungsi benar-benar terealisasi, sebaiknya jangan hanya untuk etnis Rohingya, melainkan juga untuk warga dari Suriah, Irak, Afghanistan, yang setiap tahun melewati Indonesia untuk masuk Australia.
"Karena Australia dianggap sebagai tempat yang jauh lebih baik, menjanjikan, tempat hidup yang lebih baik, kesehatan terjamin, pendidikan, dan sebagainya. Tapi angka yang mengajukan ke pemerintahan Indonesia itu juga tinggi," katanya.
Usman berharap ide pulau bagi pengungsi dibicarakan dengan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi yang sekarang sedang diplomasi dengan Myanmar.
"Aung San Suu Kyi sebagai pemimpin de facto di sana, dengan otoritas militer, juga bantuan kemanusiaan dengan organisasi-organisasi kemanusiaan di Indonesia, dan juga ada langkah untuk jangka panjang, seandainya krisis kemanusiaan di Myanmar tidak selesai, maka tawaran itu bisa sangat bermanfaat," katanya.
Untuk sekarang, Usman berharap pengungsi Rohingya yang bertahan di perbatasan Bangladesh segera ditangani Myanmar dengan cara menerima mereka kembali.
"Yang kita harapkan adalah mereka bisa kembali ke kampung halamannya, membangun kembali rumah-rumahnya, kembali menikmati hidup mereka. Tapi itu semua perlu didahului pengembalian status mereka sebagai kewarganegaraan Myanmar. Itu yang sangat mendesak dan penting," kata Usman.
"Tapi, apakah secara praktis itu bisa dikerjakan. Ya, itu membutuhkan perencanaan yang matang, bagaimana membawa mereka dari Bangladesh ke sini, bagaimana membuka pintu misalnya perbatasan, bagaimana membawa mereka nanti ke sejumlah pulau yang ditawarkan itu. Itu kan harus disiapkan," kata Usman di gedung HDI Hive, Menteng, Jalan Probolinggo, Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2017).
Usman mengatakan menyediakan tempat penampungan bagi pengungsi Rohingya bukan hal yang mustahil. Apalagi, Presiden Joko Widodo sudah menerbitkan Peraturan Presiden tentang penanganan pengungsian.
"Itu sebuah perubahan yang lebih positif, meskipun Indonesia bukan negara pihak yang meratifikasi konvensi pengungsi. Tapi sikap presiden dalam menerbitkan perpres itu sebenarnya sangat positif untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan penanganan pengungsi maupun mereka yang mencari suaka politik dari Indonesia," katanya.
Namun, Usman berharap jika pulau untuk pengungsi benar-benar terealisasi, sebaiknya jangan hanya untuk etnis Rohingya, melainkan juga untuk warga dari Suriah, Irak, Afghanistan, yang setiap tahun melewati Indonesia untuk masuk Australia.
"Karena Australia dianggap sebagai tempat yang jauh lebih baik, menjanjikan, tempat hidup yang lebih baik, kesehatan terjamin, pendidikan, dan sebagainya. Tapi angka yang mengajukan ke pemerintahan Indonesia itu juga tinggi," katanya.
Usman berharap ide pulau bagi pengungsi dibicarakan dengan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi yang sekarang sedang diplomasi dengan Myanmar.
"Aung San Suu Kyi sebagai pemimpin de facto di sana, dengan otoritas militer, juga bantuan kemanusiaan dengan organisasi-organisasi kemanusiaan di Indonesia, dan juga ada langkah untuk jangka panjang, seandainya krisis kemanusiaan di Myanmar tidak selesai, maka tawaran itu bisa sangat bermanfaat," katanya.
Untuk sekarang, Usman berharap pengungsi Rohingya yang bertahan di perbatasan Bangladesh segera ditangani Myanmar dengan cara menerima mereka kembali.
"Yang kita harapkan adalah mereka bisa kembali ke kampung halamannya, membangun kembali rumah-rumahnya, kembali menikmati hidup mereka. Tapi itu semua perlu didahului pengembalian status mereka sebagai kewarganegaraan Myanmar. Itu yang sangat mendesak dan penting," kata Usman.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Di Balik Jeruji Besi: Nasib Tragis Ratusan Pengungsi Rohingya di Penjara Bangladesh
-
Ini Alasan Warga Aceh Tidak Ingin Menerima Pengungsi Rohingya
-
Puluhan Pengungsi Etnis Rohingya Dipindahkan dari Gedung PMI ke Kantor Bupati Aceh Barat, Mengapa?
-
Masa Depan Pengungsi Rohingya di Tanah Rencong, Sempat Ditolak Dua Kali Warga
-
Asal-usul Pengungsi Rohingya: Alami Persekusi di Myanmar dan Ditolak di Aceh
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?
-
Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur: Saksi Kunci Kembali Mangkir
-
ASN DKI Dapat Transportasi Umum Gratis, Gubernur Pramono: Tak Semua Gajinya Besar
-
Digelar Perdana Besok, Adam Damiri Siap Hadiri Sidang PK di PN Jakpus
-
Jakarta Utara Siaga Banjir Rob! Supermoon Ancam Pesisir November Ini
-
Ironi! Pejabat Riau Sampai Ngutang Bank Demi Setor 'Jatah Preman' ke Gubernur
-
Koalisi Sipil Sebut Usulan Pahlawan Upaya Cuci Dosa Soeharto: Cuma Orang Gila Maafkan Diri Sendiri
-
Gubernur Riau Telah Terima Uang Pemerasan Rp4,05 Miliar, Ada yang Mengalir ke PKB?