Usman Hamid [suara.com/Nikolaus Tolen]
Direktur Amnesty Internastional Indonesia Usman Hamid mengapresiasi ide Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun menyediakan pulau untuk menampung pengungsi Rohingya, Myanmar.
"Tapi, apakah secara praktis itu bisa dikerjakan. Ya, itu membutuhkan perencanaan yang matang, bagaimana membawa mereka dari Bangladesh ke sini, bagaimana membuka pintu misalnya perbatasan, bagaimana membawa mereka nanti ke sejumlah pulau yang ditawarkan itu. Itu kan harus disiapkan," kata Usman di gedung HDI Hive, Menteng, Jalan Probolinggo, Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2017).
Usman mengatakan menyediakan tempat penampungan bagi pengungsi Rohingya bukan hal yang mustahil. Apalagi, Presiden Joko Widodo sudah menerbitkan Peraturan Presiden tentang penanganan pengungsian.
"Itu sebuah perubahan yang lebih positif, meskipun Indonesia bukan negara pihak yang meratifikasi konvensi pengungsi. Tapi sikap presiden dalam menerbitkan perpres itu sebenarnya sangat positif untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan penanganan pengungsi maupun mereka yang mencari suaka politik dari Indonesia," katanya.
Namun, Usman berharap jika pulau untuk pengungsi benar-benar terealisasi, sebaiknya jangan hanya untuk etnis Rohingya, melainkan juga untuk warga dari Suriah, Irak, Afghanistan, yang setiap tahun melewati Indonesia untuk masuk Australia.
"Karena Australia dianggap sebagai tempat yang jauh lebih baik, menjanjikan, tempat hidup yang lebih baik, kesehatan terjamin, pendidikan, dan sebagainya. Tapi angka yang mengajukan ke pemerintahan Indonesia itu juga tinggi," katanya.
Usman berharap ide pulau bagi pengungsi dibicarakan dengan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi yang sekarang sedang diplomasi dengan Myanmar.
"Aung San Suu Kyi sebagai pemimpin de facto di sana, dengan otoritas militer, juga bantuan kemanusiaan dengan organisasi-organisasi kemanusiaan di Indonesia, dan juga ada langkah untuk jangka panjang, seandainya krisis kemanusiaan di Myanmar tidak selesai, maka tawaran itu bisa sangat bermanfaat," katanya.
Untuk sekarang, Usman berharap pengungsi Rohingya yang bertahan di perbatasan Bangladesh segera ditangani Myanmar dengan cara menerima mereka kembali.
"Yang kita harapkan adalah mereka bisa kembali ke kampung halamannya, membangun kembali rumah-rumahnya, kembali menikmati hidup mereka. Tapi itu semua perlu didahului pengembalian status mereka sebagai kewarganegaraan Myanmar. Itu yang sangat mendesak dan penting," kata Usman.
"Tapi, apakah secara praktis itu bisa dikerjakan. Ya, itu membutuhkan perencanaan yang matang, bagaimana membawa mereka dari Bangladesh ke sini, bagaimana membuka pintu misalnya perbatasan, bagaimana membawa mereka nanti ke sejumlah pulau yang ditawarkan itu. Itu kan harus disiapkan," kata Usman di gedung HDI Hive, Menteng, Jalan Probolinggo, Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2017).
Usman mengatakan menyediakan tempat penampungan bagi pengungsi Rohingya bukan hal yang mustahil. Apalagi, Presiden Joko Widodo sudah menerbitkan Peraturan Presiden tentang penanganan pengungsian.
"Itu sebuah perubahan yang lebih positif, meskipun Indonesia bukan negara pihak yang meratifikasi konvensi pengungsi. Tapi sikap presiden dalam menerbitkan perpres itu sebenarnya sangat positif untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan penanganan pengungsi maupun mereka yang mencari suaka politik dari Indonesia," katanya.
Namun, Usman berharap jika pulau untuk pengungsi benar-benar terealisasi, sebaiknya jangan hanya untuk etnis Rohingya, melainkan juga untuk warga dari Suriah, Irak, Afghanistan, yang setiap tahun melewati Indonesia untuk masuk Australia.
"Karena Australia dianggap sebagai tempat yang jauh lebih baik, menjanjikan, tempat hidup yang lebih baik, kesehatan terjamin, pendidikan, dan sebagainya. Tapi angka yang mengajukan ke pemerintahan Indonesia itu juga tinggi," katanya.
Usman berharap ide pulau bagi pengungsi dibicarakan dengan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi yang sekarang sedang diplomasi dengan Myanmar.
"Aung San Suu Kyi sebagai pemimpin de facto di sana, dengan otoritas militer, juga bantuan kemanusiaan dengan organisasi-organisasi kemanusiaan di Indonesia, dan juga ada langkah untuk jangka panjang, seandainya krisis kemanusiaan di Myanmar tidak selesai, maka tawaran itu bisa sangat bermanfaat," katanya.
Untuk sekarang, Usman berharap pengungsi Rohingya yang bertahan di perbatasan Bangladesh segera ditangani Myanmar dengan cara menerima mereka kembali.
"Yang kita harapkan adalah mereka bisa kembali ke kampung halamannya, membangun kembali rumah-rumahnya, kembali menikmati hidup mereka. Tapi itu semua perlu didahului pengembalian status mereka sebagai kewarganegaraan Myanmar. Itu yang sangat mendesak dan penting," kata Usman.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Di Balik Jeruji Besi: Nasib Tragis Ratusan Pengungsi Rohingya di Penjara Bangladesh
-
Ini Alasan Warga Aceh Tidak Ingin Menerima Pengungsi Rohingya
-
Puluhan Pengungsi Etnis Rohingya Dipindahkan dari Gedung PMI ke Kantor Bupati Aceh Barat, Mengapa?
-
Masa Depan Pengungsi Rohingya di Tanah Rencong, Sempat Ditolak Dua Kali Warga
-
Asal-usul Pengungsi Rohingya: Alami Persekusi di Myanmar dan Ditolak di Aceh
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Anak Adies Kadir jadi PAW di DPR, Bahlil Jelaskan Alasannya
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Bantah Tukar Guling dengan Thomas, Purbaya Jelaskan Tugas Wamenkeu Juda Agung
-
Kisah Pilu Anak NTT yang Bunuh Diri, Mi'ing Bagito Blak-blakan Sentil Koruptor
-
Jika BPJS Mati Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien Darurat, Ini Penjelasan Mensos!
-
OTT Pejabat Pajak, KPK Sebut Kemenkeu Perlu Perbaiki Sistem Perpajakan
-
KPK Ungkap Kepala KP Pajak Banjarmasin Mulyono Rangkap Jabatan Jadi Komisaris Sejumlah Perusahaan
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan