Usman Hamid [suara.com/Nikolaus Tolen]
Direktur Amnesty Internastional Indonesia Usman Hamid mengapresiasi ide Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun menyediakan pulau untuk menampung pengungsi Rohingya, Myanmar.
"Tapi, apakah secara praktis itu bisa dikerjakan. Ya, itu membutuhkan perencanaan yang matang, bagaimana membawa mereka dari Bangladesh ke sini, bagaimana membuka pintu misalnya perbatasan, bagaimana membawa mereka nanti ke sejumlah pulau yang ditawarkan itu. Itu kan harus disiapkan," kata Usman di gedung HDI Hive, Menteng, Jalan Probolinggo, Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2017).
Usman mengatakan menyediakan tempat penampungan bagi pengungsi Rohingya bukan hal yang mustahil. Apalagi, Presiden Joko Widodo sudah menerbitkan Peraturan Presiden tentang penanganan pengungsian.
"Itu sebuah perubahan yang lebih positif, meskipun Indonesia bukan negara pihak yang meratifikasi konvensi pengungsi. Tapi sikap presiden dalam menerbitkan perpres itu sebenarnya sangat positif untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan penanganan pengungsi maupun mereka yang mencari suaka politik dari Indonesia," katanya.
Namun, Usman berharap jika pulau untuk pengungsi benar-benar terealisasi, sebaiknya jangan hanya untuk etnis Rohingya, melainkan juga untuk warga dari Suriah, Irak, Afghanistan, yang setiap tahun melewati Indonesia untuk masuk Australia.
"Karena Australia dianggap sebagai tempat yang jauh lebih baik, menjanjikan, tempat hidup yang lebih baik, kesehatan terjamin, pendidikan, dan sebagainya. Tapi angka yang mengajukan ke pemerintahan Indonesia itu juga tinggi," katanya.
Usman berharap ide pulau bagi pengungsi dibicarakan dengan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi yang sekarang sedang diplomasi dengan Myanmar.
"Aung San Suu Kyi sebagai pemimpin de facto di sana, dengan otoritas militer, juga bantuan kemanusiaan dengan organisasi-organisasi kemanusiaan di Indonesia, dan juga ada langkah untuk jangka panjang, seandainya krisis kemanusiaan di Myanmar tidak selesai, maka tawaran itu bisa sangat bermanfaat," katanya.
Untuk sekarang, Usman berharap pengungsi Rohingya yang bertahan di perbatasan Bangladesh segera ditangani Myanmar dengan cara menerima mereka kembali.
"Yang kita harapkan adalah mereka bisa kembali ke kampung halamannya, membangun kembali rumah-rumahnya, kembali menikmati hidup mereka. Tapi itu semua perlu didahului pengembalian status mereka sebagai kewarganegaraan Myanmar. Itu yang sangat mendesak dan penting," kata Usman.
"Tapi, apakah secara praktis itu bisa dikerjakan. Ya, itu membutuhkan perencanaan yang matang, bagaimana membawa mereka dari Bangladesh ke sini, bagaimana membuka pintu misalnya perbatasan, bagaimana membawa mereka nanti ke sejumlah pulau yang ditawarkan itu. Itu kan harus disiapkan," kata Usman di gedung HDI Hive, Menteng, Jalan Probolinggo, Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2017).
Usman mengatakan menyediakan tempat penampungan bagi pengungsi Rohingya bukan hal yang mustahil. Apalagi, Presiden Joko Widodo sudah menerbitkan Peraturan Presiden tentang penanganan pengungsian.
"Itu sebuah perubahan yang lebih positif, meskipun Indonesia bukan negara pihak yang meratifikasi konvensi pengungsi. Tapi sikap presiden dalam menerbitkan perpres itu sebenarnya sangat positif untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan penanganan pengungsi maupun mereka yang mencari suaka politik dari Indonesia," katanya.
Namun, Usman berharap jika pulau untuk pengungsi benar-benar terealisasi, sebaiknya jangan hanya untuk etnis Rohingya, melainkan juga untuk warga dari Suriah, Irak, Afghanistan, yang setiap tahun melewati Indonesia untuk masuk Australia.
"Karena Australia dianggap sebagai tempat yang jauh lebih baik, menjanjikan, tempat hidup yang lebih baik, kesehatan terjamin, pendidikan, dan sebagainya. Tapi angka yang mengajukan ke pemerintahan Indonesia itu juga tinggi," katanya.
Usman berharap ide pulau bagi pengungsi dibicarakan dengan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi yang sekarang sedang diplomasi dengan Myanmar.
"Aung San Suu Kyi sebagai pemimpin de facto di sana, dengan otoritas militer, juga bantuan kemanusiaan dengan organisasi-organisasi kemanusiaan di Indonesia, dan juga ada langkah untuk jangka panjang, seandainya krisis kemanusiaan di Myanmar tidak selesai, maka tawaran itu bisa sangat bermanfaat," katanya.
Untuk sekarang, Usman berharap pengungsi Rohingya yang bertahan di perbatasan Bangladesh segera ditangani Myanmar dengan cara menerima mereka kembali.
"Yang kita harapkan adalah mereka bisa kembali ke kampung halamannya, membangun kembali rumah-rumahnya, kembali menikmati hidup mereka. Tapi itu semua perlu didahului pengembalian status mereka sebagai kewarganegaraan Myanmar. Itu yang sangat mendesak dan penting," kata Usman.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Di Balik Jeruji Besi: Nasib Tragis Ratusan Pengungsi Rohingya di Penjara Bangladesh
-
Ini Alasan Warga Aceh Tidak Ingin Menerima Pengungsi Rohingya
-
Puluhan Pengungsi Etnis Rohingya Dipindahkan dari Gedung PMI ke Kantor Bupati Aceh Barat, Mengapa?
-
Masa Depan Pengungsi Rohingya di Tanah Rencong, Sempat Ditolak Dua Kali Warga
-
Asal-usul Pengungsi Rohingya: Alami Persekusi di Myanmar dan Ditolak di Aceh
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Ditunjuk Prabowo Reformasi Polri: Sosok Ahmad Dofiri Jenderal Rp7 Miliar Berani Pecat Ferdy Sambo!
- Sosok Kompol Anggraini, Polwan Diduga Jadi 'Badai' di Karier Irjen Krishna Murti, Siapa Dia?
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Profil dan Rekam Jejak Alimin Ribut Sujono, Pernah Vonis Mati Sambo dan Kini Gagal Jadi Hakim Agung
Pilihan
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Ratu Tisha Lengser: Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Layar PSSI?
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
Terkini
-
Jokowi Gagas Prabowo - Gibran Kembali Berduet di 2029, Pakar: Nasibnya di Tangan Para "Bos" Parpol
-
Pidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Mengulang Sejarah Perjuangan Diplomasi Prof Sumitro
-
Prabowo Ubah IKN jadi Ibu Kota Politik Dinilai Picu Polemik: Mestinya Tak Perlu Ada Istilah Baru!
-
11 Tahun DPO hingga Lolos Nyaleg, Jejak Litao Pembunuh Anak Ditahan usai Jabat Anggota DPRD
-
Apa Itu Tax Amnesty? Menkeu Purbaya Sebut Tidak Ideal Diterapkan Berulang
-
Sebut Hasil Rekrutmen Damkar Diumumkan Pekan Depan, Pramono: Saya Minta Jangan Terlalu Lama
-
Cinta Segitiga Berdarah di Cilincing: Pemuda 19 Tahun Tewas Ditusuk Mantan Pacar Kekasih!
-
Segera Diadili Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN, Sidang Kopda FH dan Serka N Bakal Digelar Terbuka
-
Tragedi Rumah Tangga di Cakung: Suami Bakar Istri dan Kontrakan Ditangkap Usai Kabur 3 Hari
-
Tawuran Antar Remaja di Palmerah Pecah, Dua Kantor RW Rusak Akibat Sambitan Batu