Usman Hamid [suara.com/Nikolaus Tolen]
Direktur Amnesty Internastional Indonesia Usman Hamid mengapresiasi ide Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun menyediakan pulau untuk menampung pengungsi Rohingya, Myanmar.
"Tapi, apakah secara praktis itu bisa dikerjakan. Ya, itu membutuhkan perencanaan yang matang, bagaimana membawa mereka dari Bangladesh ke sini, bagaimana membuka pintu misalnya perbatasan, bagaimana membawa mereka nanti ke sejumlah pulau yang ditawarkan itu. Itu kan harus disiapkan," kata Usman di gedung HDI Hive, Menteng, Jalan Probolinggo, Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2017).
Usman mengatakan menyediakan tempat penampungan bagi pengungsi Rohingya bukan hal yang mustahil. Apalagi, Presiden Joko Widodo sudah menerbitkan Peraturan Presiden tentang penanganan pengungsian.
"Itu sebuah perubahan yang lebih positif, meskipun Indonesia bukan negara pihak yang meratifikasi konvensi pengungsi. Tapi sikap presiden dalam menerbitkan perpres itu sebenarnya sangat positif untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan penanganan pengungsi maupun mereka yang mencari suaka politik dari Indonesia," katanya.
Namun, Usman berharap jika pulau untuk pengungsi benar-benar terealisasi, sebaiknya jangan hanya untuk etnis Rohingya, melainkan juga untuk warga dari Suriah, Irak, Afghanistan, yang setiap tahun melewati Indonesia untuk masuk Australia.
"Karena Australia dianggap sebagai tempat yang jauh lebih baik, menjanjikan, tempat hidup yang lebih baik, kesehatan terjamin, pendidikan, dan sebagainya. Tapi angka yang mengajukan ke pemerintahan Indonesia itu juga tinggi," katanya.
Usman berharap ide pulau bagi pengungsi dibicarakan dengan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi yang sekarang sedang diplomasi dengan Myanmar.
"Aung San Suu Kyi sebagai pemimpin de facto di sana, dengan otoritas militer, juga bantuan kemanusiaan dengan organisasi-organisasi kemanusiaan di Indonesia, dan juga ada langkah untuk jangka panjang, seandainya krisis kemanusiaan di Myanmar tidak selesai, maka tawaran itu bisa sangat bermanfaat," katanya.
Untuk sekarang, Usman berharap pengungsi Rohingya yang bertahan di perbatasan Bangladesh segera ditangani Myanmar dengan cara menerima mereka kembali.
"Yang kita harapkan adalah mereka bisa kembali ke kampung halamannya, membangun kembali rumah-rumahnya, kembali menikmati hidup mereka. Tapi itu semua perlu didahului pengembalian status mereka sebagai kewarganegaraan Myanmar. Itu yang sangat mendesak dan penting," kata Usman.
"Tapi, apakah secara praktis itu bisa dikerjakan. Ya, itu membutuhkan perencanaan yang matang, bagaimana membawa mereka dari Bangladesh ke sini, bagaimana membuka pintu misalnya perbatasan, bagaimana membawa mereka nanti ke sejumlah pulau yang ditawarkan itu. Itu kan harus disiapkan," kata Usman di gedung HDI Hive, Menteng, Jalan Probolinggo, Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2017).
Usman mengatakan menyediakan tempat penampungan bagi pengungsi Rohingya bukan hal yang mustahil. Apalagi, Presiden Joko Widodo sudah menerbitkan Peraturan Presiden tentang penanganan pengungsian.
"Itu sebuah perubahan yang lebih positif, meskipun Indonesia bukan negara pihak yang meratifikasi konvensi pengungsi. Tapi sikap presiden dalam menerbitkan perpres itu sebenarnya sangat positif untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan penanganan pengungsi maupun mereka yang mencari suaka politik dari Indonesia," katanya.
Namun, Usman berharap jika pulau untuk pengungsi benar-benar terealisasi, sebaiknya jangan hanya untuk etnis Rohingya, melainkan juga untuk warga dari Suriah, Irak, Afghanistan, yang setiap tahun melewati Indonesia untuk masuk Australia.
"Karena Australia dianggap sebagai tempat yang jauh lebih baik, menjanjikan, tempat hidup yang lebih baik, kesehatan terjamin, pendidikan, dan sebagainya. Tapi angka yang mengajukan ke pemerintahan Indonesia itu juga tinggi," katanya.
Usman berharap ide pulau bagi pengungsi dibicarakan dengan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi yang sekarang sedang diplomasi dengan Myanmar.
"Aung San Suu Kyi sebagai pemimpin de facto di sana, dengan otoritas militer, juga bantuan kemanusiaan dengan organisasi-organisasi kemanusiaan di Indonesia, dan juga ada langkah untuk jangka panjang, seandainya krisis kemanusiaan di Myanmar tidak selesai, maka tawaran itu bisa sangat bermanfaat," katanya.
Untuk sekarang, Usman berharap pengungsi Rohingya yang bertahan di perbatasan Bangladesh segera ditangani Myanmar dengan cara menerima mereka kembali.
"Yang kita harapkan adalah mereka bisa kembali ke kampung halamannya, membangun kembali rumah-rumahnya, kembali menikmati hidup mereka. Tapi itu semua perlu didahului pengembalian status mereka sebagai kewarganegaraan Myanmar. Itu yang sangat mendesak dan penting," kata Usman.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Di Balik Jeruji Besi: Nasib Tragis Ratusan Pengungsi Rohingya di Penjara Bangladesh
-
Ini Alasan Warga Aceh Tidak Ingin Menerima Pengungsi Rohingya
-
Puluhan Pengungsi Etnis Rohingya Dipindahkan dari Gedung PMI ke Kantor Bupati Aceh Barat, Mengapa?
-
Masa Depan Pengungsi Rohingya di Tanah Rencong, Sempat Ditolak Dua Kali Warga
-
Asal-usul Pengungsi Rohingya: Alami Persekusi di Myanmar dan Ditolak di Aceh
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Profil Andy Burnham Calon PM Inggris: Penganut Manchesterism yang Diteriaki Bukan Messiah
-
Tangis Tertahan Keir Starmer: Mundur sebagai PM Inggris, Tekanan Partai Jadi Pemicu
-
Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang di PN Jakarta Timur!
-
Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI