Deputi Direktur Amnesty International Kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik Yosef Roy Benedict [suara.com/Nikolaus Tolen]
Deputi Direktur Amnesty International Kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik Yosef Roy Benedict mengatakan pemerintah Indonesia mengajak negara-negara di kawasan Asia Tenggara ikut terlibat dalam menangani krisis kemanusiaan di Myanmar. Yosef mengatakan bangsa ini sangat berpengaruh di Asean dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
"Indonesia merupakan salah satu negara yang berpengaruh di Asean. Indonesia pasti didengar oleh PBB. Diharapkan Indonesia mengajak negara lainnya, untuk selesaikan kejahatan kemanusiaan di Myanmar," kata Deputi Direktur Amnesty International untuk Kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik Yosef Roy Benedict di kantor Amnesty International Indonesia, Jalan Probolinggo, Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2017).
Yosef berharap negara-negara Asean segera bertemu untuk mendesak pemerintahan Myanmar menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya.
"Mereka harus menggunakan waktu yang sangat penting ini untuk mendorong satu resolusi yang cukup keras terhadap pemerintah Myanmar. Supaya mereka mengambil tindakan dan yang jelas untuk melindungi komunitas Rohingya di Rakhine," kata Yosef.
Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan Pemerintah Indonesia sudah menjadwalkan 71 pertemuan dengan PBB untuk membahas krisis kemanusiaan di Myanmar.
"Pemerintah Indonesia menjadwalkan 71 pertemuan dengan PBB untuk bicara kejadian di Rakhine, agar hentikan kekerasan. Kita mengajak negara anggota Asean untuk ikut aktif," kata Usman.
Usman sedih dengan sikap peraih Nobel Perdamaian dari Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang tidak aktif menyelesaikan masalah Rohingya.
"Kami sedih, tapi kami terus mendorong dia supaya menggunakan upaya moralnya dan kerjanya sebelum ini untuk mendesak militer Myanmar. Kami paham Suu Kyi itu tidak memiliki wewenang penuh terhadap militer tapi dia bisa mendorong dan dia bisa bersuara. Sampai sekarang ini dia belum bersuara dengan penuh terhadap apa yang terjadi di Rakhine," kata Yosef.
"Indonesia merupakan salah satu negara yang berpengaruh di Asean. Indonesia pasti didengar oleh PBB. Diharapkan Indonesia mengajak negara lainnya, untuk selesaikan kejahatan kemanusiaan di Myanmar," kata Deputi Direktur Amnesty International untuk Kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik Yosef Roy Benedict di kantor Amnesty International Indonesia, Jalan Probolinggo, Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2017).
Yosef berharap negara-negara Asean segera bertemu untuk mendesak pemerintahan Myanmar menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya.
"Mereka harus menggunakan waktu yang sangat penting ini untuk mendorong satu resolusi yang cukup keras terhadap pemerintah Myanmar. Supaya mereka mengambil tindakan dan yang jelas untuk melindungi komunitas Rohingya di Rakhine," kata Yosef.
Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan Pemerintah Indonesia sudah menjadwalkan 71 pertemuan dengan PBB untuk membahas krisis kemanusiaan di Myanmar.
"Pemerintah Indonesia menjadwalkan 71 pertemuan dengan PBB untuk bicara kejadian di Rakhine, agar hentikan kekerasan. Kita mengajak negara anggota Asean untuk ikut aktif," kata Usman.
Usman sedih dengan sikap peraih Nobel Perdamaian dari Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang tidak aktif menyelesaikan masalah Rohingya.
"Kami sedih, tapi kami terus mendorong dia supaya menggunakan upaya moralnya dan kerjanya sebelum ini untuk mendesak militer Myanmar. Kami paham Suu Kyi itu tidak memiliki wewenang penuh terhadap militer tapi dia bisa mendorong dan dia bisa bersuara. Sampai sekarang ini dia belum bersuara dengan penuh terhadap apa yang terjadi di Rakhine," kata Yosef.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Di Balik Jeruji Besi: Nasib Tragis Ratusan Pengungsi Rohingya di Penjara Bangladesh
-
Ini Alasan Warga Aceh Tidak Ingin Menerima Pengungsi Rohingya
-
Puluhan Pengungsi Etnis Rohingya Dipindahkan dari Gedung PMI ke Kantor Bupati Aceh Barat, Mengapa?
-
Masa Depan Pengungsi Rohingya di Tanah Rencong, Sempat Ditolak Dua Kali Warga
-
Asal-usul Pengungsi Rohingya: Alami Persekusi di Myanmar dan Ditolak di Aceh
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
Terkini
-
Pimpinan DPR Gelar Rapat Koordinasi Besar di Aceh, Matangkan Langkah Pemulihan Pascabencana 2026
-
Malam Tahun Baruan di Bundaran HI? Simak Aturan Main dari Mas Pram Agar Gak Kena Macet
-
Sumatra Tak Lagi Tanggap Darurat, Separuh Kabupaten/Kota Diklaim Telah Masuk Masa Transisi Pemulihan
-
Mensesneg: 24 Perusahaan Pemegang HPH dan HTI Diaudit Kementerian Kehutanan
-
Antisipasi Cuaca Ekstrem Saat Perayaan Malam Tahun Baru 2026, Pemprov DKI Lakukan Ini
-
KPK Ungkap Alasan Hentikan Penyidikan Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
-
Lebih 'Merdeka' di Balai Kota, Pramono Anung Blak-blakan: Jujur, Enak Jadi Gubernur
-
Fraksi Partai Nasdem Dukung Pilkada Lewat DPRD: Sesuai Konstitusi dan Pancasila
-
DPR Desak KPK Jelaskan Penghentian Penyelidikan Kasus Aswad Sulaiman Secara Transparan
-
Hadapi Tantangan Geografis, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak di Maluku Utara Jadi Fokus Eiger