Deputi Direktur Amnesty International Kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik Yosef Roy Benedict [suara.com/Nikolaus Tolen]
Deputi Direktur Amnesty International Kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik Yosef Roy Benedict mengatakan pemerintah Indonesia mengajak negara-negara di kawasan Asia Tenggara ikut terlibat dalam menangani krisis kemanusiaan di Myanmar. Yosef mengatakan bangsa ini sangat berpengaruh di Asean dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
"Indonesia merupakan salah satu negara yang berpengaruh di Asean. Indonesia pasti didengar oleh PBB. Diharapkan Indonesia mengajak negara lainnya, untuk selesaikan kejahatan kemanusiaan di Myanmar," kata Deputi Direktur Amnesty International untuk Kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik Yosef Roy Benedict di kantor Amnesty International Indonesia, Jalan Probolinggo, Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2017).
Yosef berharap negara-negara Asean segera bertemu untuk mendesak pemerintahan Myanmar menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya.
"Mereka harus menggunakan waktu yang sangat penting ini untuk mendorong satu resolusi yang cukup keras terhadap pemerintah Myanmar. Supaya mereka mengambil tindakan dan yang jelas untuk melindungi komunitas Rohingya di Rakhine," kata Yosef.
Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan Pemerintah Indonesia sudah menjadwalkan 71 pertemuan dengan PBB untuk membahas krisis kemanusiaan di Myanmar.
"Pemerintah Indonesia menjadwalkan 71 pertemuan dengan PBB untuk bicara kejadian di Rakhine, agar hentikan kekerasan. Kita mengajak negara anggota Asean untuk ikut aktif," kata Usman.
Usman sedih dengan sikap peraih Nobel Perdamaian dari Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang tidak aktif menyelesaikan masalah Rohingya.
"Kami sedih, tapi kami terus mendorong dia supaya menggunakan upaya moralnya dan kerjanya sebelum ini untuk mendesak militer Myanmar. Kami paham Suu Kyi itu tidak memiliki wewenang penuh terhadap militer tapi dia bisa mendorong dan dia bisa bersuara. Sampai sekarang ini dia belum bersuara dengan penuh terhadap apa yang terjadi di Rakhine," kata Yosef.
"Indonesia merupakan salah satu negara yang berpengaruh di Asean. Indonesia pasti didengar oleh PBB. Diharapkan Indonesia mengajak negara lainnya, untuk selesaikan kejahatan kemanusiaan di Myanmar," kata Deputi Direktur Amnesty International untuk Kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik Yosef Roy Benedict di kantor Amnesty International Indonesia, Jalan Probolinggo, Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2017).
Yosef berharap negara-negara Asean segera bertemu untuk mendesak pemerintahan Myanmar menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya.
"Mereka harus menggunakan waktu yang sangat penting ini untuk mendorong satu resolusi yang cukup keras terhadap pemerintah Myanmar. Supaya mereka mengambil tindakan dan yang jelas untuk melindungi komunitas Rohingya di Rakhine," kata Yosef.
Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan Pemerintah Indonesia sudah menjadwalkan 71 pertemuan dengan PBB untuk membahas krisis kemanusiaan di Myanmar.
"Pemerintah Indonesia menjadwalkan 71 pertemuan dengan PBB untuk bicara kejadian di Rakhine, agar hentikan kekerasan. Kita mengajak negara anggota Asean untuk ikut aktif," kata Usman.
Usman sedih dengan sikap peraih Nobel Perdamaian dari Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang tidak aktif menyelesaikan masalah Rohingya.
"Kami sedih, tapi kami terus mendorong dia supaya menggunakan upaya moralnya dan kerjanya sebelum ini untuk mendesak militer Myanmar. Kami paham Suu Kyi itu tidak memiliki wewenang penuh terhadap militer tapi dia bisa mendorong dan dia bisa bersuara. Sampai sekarang ini dia belum bersuara dengan penuh terhadap apa yang terjadi di Rakhine," kata Yosef.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Di Balik Jeruji Besi: Nasib Tragis Ratusan Pengungsi Rohingya di Penjara Bangladesh
-
Ini Alasan Warga Aceh Tidak Ingin Menerima Pengungsi Rohingya
-
Puluhan Pengungsi Etnis Rohingya Dipindahkan dari Gedung PMI ke Kantor Bupati Aceh Barat, Mengapa?
-
Masa Depan Pengungsi Rohingya di Tanah Rencong, Sempat Ditolak Dua Kali Warga
-
Asal-usul Pengungsi Rohingya: Alami Persekusi di Myanmar dan Ditolak di Aceh
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Hormati Putusan MK, Polri Siapkan Langkah Operasional Penataan Jabatan Eksternal
-
Istana Pastikan Patuhi Putusan MK, Polisi Aktif di Jabatan Sipil Wajib Mundur
-
Polemik Internal Gerindra: Dasco Sebut Penolakan Budi Arie Dinamika Politik Biasa
-
KPK Usut Korupsi Kuota Haji Langsung ke Arab Saudi, Apa yang Sebenarnya Dicari?
-
Boni Hargens: Putusan MK Benar, Polri Adalah Alat Negara
-
Prabowo Disebut 'Dewa Penolong', Guru Abdul Muis Menangis Haru Usai Nama Baiknya Dipulihkan
-
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Sektor Energi hingga Kebebasan Sipil Disorot: Haruskah Reshuffle?
-
Hendra Kurniawan Batal Dipecat Polri, Istrinya Pernah Bersyukur 'Lepas' dari Kepolisian
-
400 Tersangka 'Terlantar': Jerat Hukum Gantung Ratusan Warga, Termasuk Eks Jenderal!
-
Respons Pimpinan DPR Usai MK Larang Polisi Aktif di Jabatan Sipil, Apa Katanya?