Deputi Direktur Amnesty International Kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik Yosef Roy Benedict [suara.com/Nikolaus Tolen]
Deputi Direktur Amnesty International Kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik Yosef Roy Benedict mengatakan pemerintah Indonesia mengajak negara-negara di kawasan Asia Tenggara ikut terlibat dalam menangani krisis kemanusiaan di Myanmar. Yosef mengatakan bangsa ini sangat berpengaruh di Asean dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
"Indonesia merupakan salah satu negara yang berpengaruh di Asean. Indonesia pasti didengar oleh PBB. Diharapkan Indonesia mengajak negara lainnya, untuk selesaikan kejahatan kemanusiaan di Myanmar," kata Deputi Direktur Amnesty International untuk Kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik Yosef Roy Benedict di kantor Amnesty International Indonesia, Jalan Probolinggo, Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2017).
Yosef berharap negara-negara Asean segera bertemu untuk mendesak pemerintahan Myanmar menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya.
"Mereka harus menggunakan waktu yang sangat penting ini untuk mendorong satu resolusi yang cukup keras terhadap pemerintah Myanmar. Supaya mereka mengambil tindakan dan yang jelas untuk melindungi komunitas Rohingya di Rakhine," kata Yosef.
Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan Pemerintah Indonesia sudah menjadwalkan 71 pertemuan dengan PBB untuk membahas krisis kemanusiaan di Myanmar.
"Pemerintah Indonesia menjadwalkan 71 pertemuan dengan PBB untuk bicara kejadian di Rakhine, agar hentikan kekerasan. Kita mengajak negara anggota Asean untuk ikut aktif," kata Usman.
Usman sedih dengan sikap peraih Nobel Perdamaian dari Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang tidak aktif menyelesaikan masalah Rohingya.
"Kami sedih, tapi kami terus mendorong dia supaya menggunakan upaya moralnya dan kerjanya sebelum ini untuk mendesak militer Myanmar. Kami paham Suu Kyi itu tidak memiliki wewenang penuh terhadap militer tapi dia bisa mendorong dan dia bisa bersuara. Sampai sekarang ini dia belum bersuara dengan penuh terhadap apa yang terjadi di Rakhine," kata Yosef.
"Indonesia merupakan salah satu negara yang berpengaruh di Asean. Indonesia pasti didengar oleh PBB. Diharapkan Indonesia mengajak negara lainnya, untuk selesaikan kejahatan kemanusiaan di Myanmar," kata Deputi Direktur Amnesty International untuk Kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik Yosef Roy Benedict di kantor Amnesty International Indonesia, Jalan Probolinggo, Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2017).
Yosef berharap negara-negara Asean segera bertemu untuk mendesak pemerintahan Myanmar menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya.
"Mereka harus menggunakan waktu yang sangat penting ini untuk mendorong satu resolusi yang cukup keras terhadap pemerintah Myanmar. Supaya mereka mengambil tindakan dan yang jelas untuk melindungi komunitas Rohingya di Rakhine," kata Yosef.
Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan Pemerintah Indonesia sudah menjadwalkan 71 pertemuan dengan PBB untuk membahas krisis kemanusiaan di Myanmar.
"Pemerintah Indonesia menjadwalkan 71 pertemuan dengan PBB untuk bicara kejadian di Rakhine, agar hentikan kekerasan. Kita mengajak negara anggota Asean untuk ikut aktif," kata Usman.
Usman sedih dengan sikap peraih Nobel Perdamaian dari Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang tidak aktif menyelesaikan masalah Rohingya.
"Kami sedih, tapi kami terus mendorong dia supaya menggunakan upaya moralnya dan kerjanya sebelum ini untuk mendesak militer Myanmar. Kami paham Suu Kyi itu tidak memiliki wewenang penuh terhadap militer tapi dia bisa mendorong dan dia bisa bersuara. Sampai sekarang ini dia belum bersuara dengan penuh terhadap apa yang terjadi di Rakhine," kata Yosef.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Di Balik Jeruji Besi: Nasib Tragis Ratusan Pengungsi Rohingya di Penjara Bangladesh
-
Ini Alasan Warga Aceh Tidak Ingin Menerima Pengungsi Rohingya
-
Puluhan Pengungsi Etnis Rohingya Dipindahkan dari Gedung PMI ke Kantor Bupati Aceh Barat, Mengapa?
-
Masa Depan Pengungsi Rohingya di Tanah Rencong, Sempat Ditolak Dua Kali Warga
-
Asal-usul Pengungsi Rohingya: Alami Persekusi di Myanmar dan Ditolak di Aceh
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Bulog Pastikan Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat
-
Kapal Berisi Jurnalis dan Relawan Indonesia Dibajak, Kemlu Kecam Keras Militer Israel
-
Mensos Gus Ipul Minta Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Tepat Sasaran
-
Menjaga Protein dari Hulu, Misi SPHP Jagung Meredam Gejolak Harga Telur
-
Tak Terima Dituntut 5 Tahun Penjara, Noel Ebenezer: KPK Harus Taubat Nasuha
-
Raksasa Sawit PT Musim Mas Jadi Tersangka Perusakan Lingkungan, Kerugian Capai Rp187 Miliar
-
9 WNI Hilang Kontak Usai Diintersep Israel, GPCI Langsung Siagakan 3 KJRI untuk Evakuasi
-
DPR Desak Kemenhub Awasi Ketat Fuel Surcharge, Jangan Sampai Harga Tiket Ugal-ugalan
-
Dirjen Binwasnaker K3 Dituntut 4,5 Tahun, Sultan Kemnaker 6 Tahun Penjara
-
Pramono Anung Resmikan Integrasi CCTV Jakarta, Targetkan 24 Ribu Titik Pantau