Deputi Direktur Amnesty International Kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik Yosef Roy Benedict [suara.com/Nikolaus Tolen]
Deputi Direktur Amnesty International Kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik Yosef Roy Benedict mengatakan pemerintah Indonesia mengajak negara-negara di kawasan Asia Tenggara ikut terlibat dalam menangani krisis kemanusiaan di Myanmar. Yosef mengatakan bangsa ini sangat berpengaruh di Asean dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
"Indonesia merupakan salah satu negara yang berpengaruh di Asean. Indonesia pasti didengar oleh PBB. Diharapkan Indonesia mengajak negara lainnya, untuk selesaikan kejahatan kemanusiaan di Myanmar," kata Deputi Direktur Amnesty International untuk Kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik Yosef Roy Benedict di kantor Amnesty International Indonesia, Jalan Probolinggo, Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2017).
Yosef berharap negara-negara Asean segera bertemu untuk mendesak pemerintahan Myanmar menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya.
"Mereka harus menggunakan waktu yang sangat penting ini untuk mendorong satu resolusi yang cukup keras terhadap pemerintah Myanmar. Supaya mereka mengambil tindakan dan yang jelas untuk melindungi komunitas Rohingya di Rakhine," kata Yosef.
Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan Pemerintah Indonesia sudah menjadwalkan 71 pertemuan dengan PBB untuk membahas krisis kemanusiaan di Myanmar.
"Pemerintah Indonesia menjadwalkan 71 pertemuan dengan PBB untuk bicara kejadian di Rakhine, agar hentikan kekerasan. Kita mengajak negara anggota Asean untuk ikut aktif," kata Usman.
Usman sedih dengan sikap peraih Nobel Perdamaian dari Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang tidak aktif menyelesaikan masalah Rohingya.
"Kami sedih, tapi kami terus mendorong dia supaya menggunakan upaya moralnya dan kerjanya sebelum ini untuk mendesak militer Myanmar. Kami paham Suu Kyi itu tidak memiliki wewenang penuh terhadap militer tapi dia bisa mendorong dan dia bisa bersuara. Sampai sekarang ini dia belum bersuara dengan penuh terhadap apa yang terjadi di Rakhine," kata Yosef.
"Indonesia merupakan salah satu negara yang berpengaruh di Asean. Indonesia pasti didengar oleh PBB. Diharapkan Indonesia mengajak negara lainnya, untuk selesaikan kejahatan kemanusiaan di Myanmar," kata Deputi Direktur Amnesty International untuk Kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik Yosef Roy Benedict di kantor Amnesty International Indonesia, Jalan Probolinggo, Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2017).
Yosef berharap negara-negara Asean segera bertemu untuk mendesak pemerintahan Myanmar menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya.
"Mereka harus menggunakan waktu yang sangat penting ini untuk mendorong satu resolusi yang cukup keras terhadap pemerintah Myanmar. Supaya mereka mengambil tindakan dan yang jelas untuk melindungi komunitas Rohingya di Rakhine," kata Yosef.
Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan Pemerintah Indonesia sudah menjadwalkan 71 pertemuan dengan PBB untuk membahas krisis kemanusiaan di Myanmar.
"Pemerintah Indonesia menjadwalkan 71 pertemuan dengan PBB untuk bicara kejadian di Rakhine, agar hentikan kekerasan. Kita mengajak negara anggota Asean untuk ikut aktif," kata Usman.
Usman sedih dengan sikap peraih Nobel Perdamaian dari Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang tidak aktif menyelesaikan masalah Rohingya.
"Kami sedih, tapi kami terus mendorong dia supaya menggunakan upaya moralnya dan kerjanya sebelum ini untuk mendesak militer Myanmar. Kami paham Suu Kyi itu tidak memiliki wewenang penuh terhadap militer tapi dia bisa mendorong dan dia bisa bersuara. Sampai sekarang ini dia belum bersuara dengan penuh terhadap apa yang terjadi di Rakhine," kata Yosef.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Di Balik Jeruji Besi: Nasib Tragis Ratusan Pengungsi Rohingya di Penjara Bangladesh
-
Ini Alasan Warga Aceh Tidak Ingin Menerima Pengungsi Rohingya
-
Puluhan Pengungsi Etnis Rohingya Dipindahkan dari Gedung PMI ke Kantor Bupati Aceh Barat, Mengapa?
-
Masa Depan Pengungsi Rohingya di Tanah Rencong, Sempat Ditolak Dua Kali Warga
-
Asal-usul Pengungsi Rohingya: Alami Persekusi di Myanmar dan Ditolak di Aceh
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- 5 Sunscreen Brand Jepang untuk Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harga
Pilihan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
-
Bundaran HI Dijaga Ketat, Solidaritas Warga Mengalir: Ini Titik Logistik untuk Pendemo
-
Jelang Demo Mahasiswa, Bundaran HI Dijaga Ketat: Kendaraan Taktis Siaga, Lalin Masih Normal
Terkini
-
Pelajar Palembang Viral Usai Pamer Revolver saat Konvoi, Ternyata Senpira Dibeli dari Facebook
-
Nama Bupati PALI Muncul di Kasus Suap Audit BPK, KPK Periksa Asgianto Sebagai Saksi
-
Kondisi Terbaru Gunung Semeru, Enam Kali Erupsi dalam Sehari dan Masih Berstatus Siaga
-
Detik-detik Narapidana Narkoba Diborgol Usai Bebas karena Remisi 17 Agustus, Ada Apa?
-
Dedi Mulyadi Sindir Birokrasi Minta Dihormati: Rapat Habis Puluhan Juta, Tapi Rakyat Tetap Menderita
-
Koreksi Data Pidato Presiden: 6 Fakta Realitas Hidup Susanah, Kuli Kain Majun Asal Cileungsi Bogor
-
Bantah Isu Pisah dari NKRI, Ini 6 Pesan Penting Sultan Banten ke-18 untuk Masyarakat
-
Penerbangan Langsung Palembang-Bandung Kembali Hadir, Ini Jadwal dan Harga Tiket Citilink
-
Oknum Petugas Bandara Terlibat Penyelundupan 22 Kg Emas Batangan
-
Mati Lampu hingga 4 Jam, Cek Daftar Wilayah di Palembang yang Terdampak Pemadaman PLN