Suara.com - Anggota Komisi I DPR Sukamta menilai kekhawatiran anggota Dewan Pertimbangan Sidarto Danusubroto jika film G30S/PKI kembali diputar di tengah masyarakat tidak perlu terjadi.
"Masyarakat Indonesia sudah semakin dewasa, kekhawatiran Pak Sidarto saya kira tidak perlu terjadi. Apalagi soal bahaya komunis, seluruh elemen Bangsa telah bersepakat tidak membolehkan ajaran ini ada di Indonesia karena jelas bertentangan dengan Pancasila," kata Sukamta kepada Suara.com, Senin (18/9/2017).
Pernyataan Sukamta terkait dengan rencana TNI AD akan memutar film G30S/PKI di berbagai wilayah.
Sukamta mendukung rencana TNI AD karena bertujuan untuk menanamkan pendidikan sejarah bangsa di kalangan masyarakat, terutama kalangan anak muda.
"Saya kira malah bagus jika imbauan TNI untuk memutar film ini bisa dilakukan bersama-sama oleh seluruh lapisan masyarakat. Ke depannya berbagai film sejarah juga perlu diagendakan untuk diputar oleh TNI dan masyarakat secara luas," tambah politikus PKS.
Dia berpendapat film bernilai sejarah sudah seharusnya diputar ulang untuk edukasi.
"Agenda menonton film sejarah itu sesuatu yang baik, ini seperti melihat film Soekarno, Soedirman, Cut Nyak Dien. Bangsa yang besar tidak pernah melupakan sejarahnya. Bisa jadi versi cerita bisa berbeda dan diperdebatkan, tetapi setiap film pasti ada pesan-pesan yang positif," kata dia.
Sidarto meminta TNI AD mengurungkan niat menggelar nonton bareng film Pengkhianatan G30S/PKI.
Dia juga meminta aktivis dan penyintas tragedi 1965 - 1966 tidak menggelar seminar atau diskusi dengan isu pembantaian massal 1965.
"Saya pribadi melihat itu (film G30S/PKI yang akan diputar TNI AD) kan produksi awal-awal, lalu kemudian ada seminar (tentang tragedi 65-66') di LBH juga. Ini dua titik yang berbeda kan, ada film ini dan ada seminar itu. Saya pikir sementara ini disejukkan dulu, tolong dua-duanya disetop dulu," kata Sidarta kepada wartawan di kantor Wantimpres, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat.
"Pemerintah itu sekarang lagi super sibuk membangun ekonomi, kesejahteraan sosial, menangani kemiskinan. Itu prioritasnya, jangan ada kegaduhan begitu ya. Sebab untuk menuju kekuatan ekonomi dunia perlu ada kestabilan politik," Sidarto menambahkan.
Tag
Berita Terkait
-
Ribka Tjiptaning Dilaporkan ke Polisi, Data Kedubes AS Ungkap Dugaan Pembantaian Massal
-
Potret Presiden Prabowo Pimpin Langsung Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2025
-
Arsitektur Sunyi 'Kremlin', Ruang Siksa Rahasia Orba yang Sengaja Dilupakan
-
Malam Ini 3 Stasiun TV Nasional Tayangkan Film Legendaris G30S PKI, Mana Saja?
-
Menyusuri Jejak Ingatan yang Memudar, Penjara Tapol PKI di Jakarta
Terpopuler
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Baju Basah Demi Sekolah, Curhat Pilu Siswa Nias Seberangi Sungai Deras di Depan Wapres Gibran
-
Mubes NU Tegaskan Konflik Internal Tanpa Campur Pemerintah, Isu Daftarkan SK ke Kemenkum Mencuat
-
Jabotabek Mulai Ditinggalkan, Setengah Juta Kendaraan 'Eksodus' H-5 Natal
-
Mubes Warga NU Keluarkan 9 Rekomendasi: Percepat Muktamar Hingga Kembalikan Tambang ke Negara
-
BNI Bersama BUMN Peduli Hadir Cepat Salurkan Bantuan Nyata bagi Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Relawan BNI Bergabung dalam Aksi BUMN Peduli, Dukung Pemulihan Warga Terdampak Bencana di Aceh
-
Pakar Tolak Keras Gagasan 'Maut' Bahlil: Koalisi Permanen Lumpuhkan Demokrasi!
-
Gus Yahya Ngaku Sejak Awal Inginkan Islah Sebagai Jalan Keluar Atas Dinamika Organisasi PBNU
-
Rais Aam PBNU Kembali Mangkir, Para Kiai Sepuh Khawatir NU Terancam Pecah
-
Puasa Rajab Berapa Hari yang Dianjurkan? Catat Jadwal Berpuasa Lengkap Ayyamul Bidh dan Senin Kamis