Suara.com - Anggota Komisi I DPR Sukamta menilai kekhawatiran anggota Dewan Pertimbangan Sidarto Danusubroto jika film G30S/PKI kembali diputar di tengah masyarakat tidak perlu terjadi.
"Masyarakat Indonesia sudah semakin dewasa, kekhawatiran Pak Sidarto saya kira tidak perlu terjadi. Apalagi soal bahaya komunis, seluruh elemen Bangsa telah bersepakat tidak membolehkan ajaran ini ada di Indonesia karena jelas bertentangan dengan Pancasila," kata Sukamta kepada Suara.com, Senin (18/9/2017).
Pernyataan Sukamta terkait dengan rencana TNI AD akan memutar film G30S/PKI di berbagai wilayah.
Sukamta mendukung rencana TNI AD karena bertujuan untuk menanamkan pendidikan sejarah bangsa di kalangan masyarakat, terutama kalangan anak muda.
"Saya kira malah bagus jika imbauan TNI untuk memutar film ini bisa dilakukan bersama-sama oleh seluruh lapisan masyarakat. Ke depannya berbagai film sejarah juga perlu diagendakan untuk diputar oleh TNI dan masyarakat secara luas," tambah politikus PKS.
Dia berpendapat film bernilai sejarah sudah seharusnya diputar ulang untuk edukasi.
"Agenda menonton film sejarah itu sesuatu yang baik, ini seperti melihat film Soekarno, Soedirman, Cut Nyak Dien. Bangsa yang besar tidak pernah melupakan sejarahnya. Bisa jadi versi cerita bisa berbeda dan diperdebatkan, tetapi setiap film pasti ada pesan-pesan yang positif," kata dia.
Sidarto meminta TNI AD mengurungkan niat menggelar nonton bareng film Pengkhianatan G30S/PKI.
Dia juga meminta aktivis dan penyintas tragedi 1965 - 1966 tidak menggelar seminar atau diskusi dengan isu pembantaian massal 1965.
"Saya pribadi melihat itu (film G30S/PKI yang akan diputar TNI AD) kan produksi awal-awal, lalu kemudian ada seminar (tentang tragedi 65-66') di LBH juga. Ini dua titik yang berbeda kan, ada film ini dan ada seminar itu. Saya pikir sementara ini disejukkan dulu, tolong dua-duanya disetop dulu," kata Sidarta kepada wartawan di kantor Wantimpres, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat.
"Pemerintah itu sekarang lagi super sibuk membangun ekonomi, kesejahteraan sosial, menangani kemiskinan. Itu prioritasnya, jangan ada kegaduhan begitu ya. Sebab untuk menuju kekuatan ekonomi dunia perlu ada kestabilan politik," Sidarto menambahkan.
Tag
Berita Terkait
-
Kisah Kelam Tragedi 1965 di Mata Seorang Mantan Kader PKI: Review Novel 'Kubah' Ahmad Tohari
-
Warisan Kelam 1965: Mengapa Nalar Kritis Publik Indonesia Masih Terbelenggu?
-
Ribka Tjiptaning Dilaporkan ke Polisi, Data Kedubes AS Ungkap Dugaan Pembantaian Massal
-
Potret Presiden Prabowo Pimpin Langsung Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2025
-
Arsitektur Sunyi 'Kremlin', Ruang Siksa Rahasia Orba yang Sengaja Dilupakan
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!