Suara.com - Isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia selalu muncul setiap tahun menjelang 30 September atau Hari Kebangkitan Pancasila 1 Oktober. Spekulasi mengenai motif sesungguhnya memunculkan isu ini pun bermunculan.
Ketua Fraksi Hanura DPR Nurdin Tampubolon mengaku heran kenapa isu ini bisa selalu dihembuskan.
"Saya kira justru kita agak mempertanyakan, kenapa isu-isu itu selalu dimunculkan. Padahal tidak seperti apa yang dimunculkan itu kan. Jadi ini perlu juga disikapi oleh pemerintah, apakah ada pihak tertentu yang mau PKI muncul kembali?" kata Nurdin di DPR, Jakarta, Rabu (20/9/2017).
Nurdin mengatakan menghembuskan isu hantu komunisme secara berlebihan justru memunculkan kecurigaan. Nurdin mengatakan wajar kalau kemudian dipertanyakan motivasinya.
"Menurut kami bagaimana caranya kita indonesia, harus betul-betul menjaga stabilitas negara ini. Kalau ada yang memunculkan isu ini secara berlebihan perlu dipertanyakan motivasinya. Saya kira ini yang jadi kendala buat kita," kata anggota Komisi I.
Instruksi Panglima TNI
Isu PKI makin ramai setelah Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengintruksikan nonton bareng film Pengkhianatan G30S/PKI. Gatot mengaku tidak peduli terhadap polemik mengenai pemutaran film G30S/PKI.
"Perintah saya, mau apa memangnya," kata Gatot saat dikonfirmasi wartawan terkait instruksi gerakan nonton bareng film G30S/PKI di seluruh jajaran hingga tingkat Kodim, Koramil, Babinsa.
"Biarin saja (ada polemik)," kata Gatot usai ziarah Makam Proklamator Soekarno di Blitar, Jawa Timur, Senin kemarin.
Gatot mengatakan bahwa apa yang dia perintahkan selaku Panglima TNI adalah melaksanakan sekaligus menyebarluaskan fakta-fakta nilai sejarah pada generasi muda.
"Yang bisa melarang saya hanya pemerintah. Polemik dan ada penentangan dari berbagai pihak itu, emangnya gue pikirin (memangnya saya pikir/peduli). Politik dalam negeri apa dikatakan silakan," ujarnya.
Menurut Gatot instruksi nobar film G30S/PKI adalah upaya TNI dalam meluruskan sejarah.
"Kalau selama ini meluruskan sejarah, menceritakan sejarah tidak boleh, mau jadi apa bangsa ini?" kata dia.
Harus fair
Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari meminta Panglima TNI jangan hanya menginstruksikan pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI, tetapi juga film-film sejarah versi lain, seperti Jagal, Senyap, dan The Year of Living Dangerously. Dengan demikian ada keseimbangan pengetahuan di masyarakat.
Tag
Berita Terkait
-
Potret Presiden Prabowo Pimpin Langsung Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2025
-
Arsitektur Sunyi 'Kremlin', Ruang Siksa Rahasia Orba yang Sengaja Dilupakan
-
Malam Ini 3 Stasiun TV Nasional Tayangkan Film Legendaris G30S PKI, Mana Saja?
-
Menyusuri Jejak Ingatan yang Memudar, Penjara Tapol PKI di Jakarta
-
Makna Pengibaran Bendera Setengah Tiang 30 September dan Satu Tiang Penuh 1 Oktober
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik