- Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengungkap empat anggota Denma BAIS terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.
- Anggota Komisi I DPR RI mendesak penanganan kasus ini harus transparan, profesional, dan akuntabel karena melibatkan aparat intelijen.
- Keempat prajurit TNI pelaku penyiraman telah ditahan di Pomdam Jaya dan akan diproses hukum secara menyeluruh.
Suara.com - Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI sudah mengungkap temuan terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus. Sebanyak empat anggota Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (Denma BAIS) terlibat dalam aksi kriminal tersebut.
Merespons hal tersebut, Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menegaskan, bahwa keterlibatan aparat intelijen membuat kasus ini menjadi perhatian serius.
Ia mendesak agar proses hukum dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel.
“Karena pelakunya diduga berasal dari unsur BAIS, yang merupakan bagian dari aparat intelijen, maka penanganannya tidak bisa dianggap sebagai kasus biasa. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi negara,” ujar TB Hasanuddin kepada wartawan, Senin (23/3/2026).
Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa pengawasan terhadap lembaga intelijen telah diatur secara ketat dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Menurutnya, ada mekanisme pengawasan internal oleh pimpinan lembaga dan pengawasan eksternal oleh Komisi I DPR RI.
Lebih lanjut, TB Hasanuddin menyebut bahwa Komisi I DPR RI memiliki Tim Pengawas Tetap yang anggotanya terdiri dari perwakilan fraksi dan pimpinan komisi yang telah disumpah dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk menjaga rahasia intelijen.
“Dengan dasar itu, Komisi I DPR RI memiliki kewenangan untuk memanggil pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah dan institusi TNI, guna meminta penjelasan serta mendorong dilakukannya penyelidikan secara menyeluruh terhadap kasus ini,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa integritas institusi negara sedang dipertaruhkan dalam penanganan kasus ini. Untuk itu, penegakan hukum tidak boleh pandang bulu demi menjamin rasa keadilan bagi korban.
Baca Juga: Komisi I DPR RI Kawal Kasus Teror Aktivis KontraS, Evaluasi Serius Pelanggaran Oknum TNI
“Negara harus hadir memberikan kepastian hukum. Siapapun pelakunya harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” pungkasnya.
Sebelumnya, Komandan Puspom TNI, Mayjen TNI Yusri Nuryanto mengungkap pelaku penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus merupakan 4 prajurit TNI.
Adapun keempat pelaku teror air keras ini berinisial NDP, SL, BHW, dan ES. Kekinian, keempat prajurit ini telah dilakukan penahanan di Pomdam Jaya.
Yusri mengatakan, pihaknya bakal membuat laporan polisi, dan segera mengajukan permohonan Visum et Repertum, mengajukan Ver ke RSCM.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara