Soal "Off the Record" Senjata Ilegal, Ini Tanggapan Dewan Pers

Suara.com - Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar meminta para jurnalis untuk menghormati permintaan off the record dari narasumber. Sebab, hal itu termaktub dalam Undang-undang dan Kode Etik Jurnalistik.

Pernyataan Ahmad menanggapi berita pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait adanya institusi yang memesan 5.000 senjata dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo alias ilegal.

Pernyataan ini disampaikan panglima TNI dalam forum silaturahmi dengan para purnawirawan TNI di Aula Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017) lalu.

Namun, sebelum berita itu tersebar ke publik, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayjen Wuryanto, sudah meminta pada wartawan yang saat itu meliput, agar tidak memberitakan pernyataan dari Gatot tersebut dengan mengatakan bahwa pernyataan itu off the record.

"Karena sudah diatur, kalau memang itu ada statement off the record, itu dijamin undang-undang pers, maka hormatilah," kata Ahmad usai penandatangan perjanjian kerja sama antara TNI dan Dewan Pers di Mabes TNI, Senin (25/9/2017).

Ahmad menjelaskan, narasumber memiliki hak meminta pernyataannya tidak dipublikasikan. Dan ditegaskan Ahmad, wartawan harus menghargai permintaan itu.

Menurutnya, bisa saja pernyataan tersebut memiliki implikasi yang bisa merugikan narasumber sehingga tak dapat dipublikasikan di media.

"Ada hal-hal tertentu yang mungkin narasumbernya punya kepentingan strategis yang tidak harus diketahui oleh orang banyak," ujar Ahmad.

Baca Juga: Manuvernya Dikecam Pedrosa, Rossi: Balapan Saja Sendiri