Suara.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi meluruskan informasisoal kesiapannya mundur jika tidak mendapatkan tiket untuk maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jawa Barat tahun 2018.
Setelah bertemu dengan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical), Dedi mengatakan pernyataannya itu akan ia lakukan apabila keinginannya ini menimbulkan konflik di internal partai terus berlanjut.
"Bukan soal nggak dapat tiket maju. Jadi pernyataan saya itu adalah, apabila saya mencalonkan sebagi gubernur. Satu, membuat Golkar menjadi kisruh, dua menurunkan elektabilitas partai, tiga tidak membawa kebaikan bagi partai dan masyarakat, maka saya mundur," ujar Dedi di Bakrie Tower, Epicentrum, Jakarta Selatan, Jumat (29/9/2017).
"Karena jadi pemimpin kalau nggak bawa kebaikan bagi masyarakat dan partainya buat apa?" Dedi menambahkan.
Terkait isu dia akan mengajukan surat pengunduran diri, Dedi mengatakan masih melihat perkembangan di internal partai. Untuk sekarang, ia ingin fokus menjaga soliditas partai Golkar di Jawa Barat.
"Kita ingin menjaga keutuhan partai ini dengan baik sambil melihat aspirasi yang terus berkembang. Kan Golkar Jawa Barat terus meningkat, kita ingin berusaha mempertahankan tren yang meningkat ini," kata dia.
Selain itu Dedi berharap Ical membahas soal ini pada internal partai berlambang pohon beringin, termasuk segera menentukan siapa bakal calon yang akan diusung pada Pilkada serentak 2018.
"Kita juga meminta pada dewan pembina untuk pro aktif memahami situasi sekarang ini, beri saran dan nasihat. Sehingga Golkar bisa menyelesaikan seluruh problematikanya dengan baik," kata dia.
"Karena Golkar biasa menghadapi konflik, dan cerdas menghadapi konflik," Dedi menambahkan.
Baca Juga: Orang yang Minta Dedi Mulyadi Sediakan Mahar 10 M Masih Misterius
Berita Terkait
-
Kang Dedi Sebut Konflik Internal Golkar Tak Berpengaruh di Jabar
-
Orang yang Minta Dedi Mulyadi Sediakan Mahar 10 M Masih Misterius
-
Soal Pilkada Jawa Barat, Ical Panggil Dedi Mulyadi
-
Partai Golkar Gelar Pleno, Ahmad Doli Skeptis Pada DPP
-
"Dipalak" Rp10 Miliar, Dedi Mulyadi Sudah Lapor ke Sekjen Golkar
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT