Suara.com - Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat DPP Partai Golkar Roem Kono tidak percaya dengan hasil sejumlah lembaga survei yang menyebutkan elektabilitas partai berlambang pohon beringin merosot akibat kasus hukum yang menimpa Setya Novanto.
"Kan bisa saja ada survei pesanan. Ya kami juga bisa saja pesan. Siapa yang bayar survei itu kan nggak tahu kita," kata Roem di DPR, Jakarta, Selasa (3/10/2017).
Sebelumnya, Tim Kajian Elektabilitas Partai Golkar memaparkan hasil survei yang menggambarkan tingkat elektabilitas Golkar yang menurun akibat citra yang buruk. Berdasarkan hasil kajian, tim merekomendasikan agar Novanto mundur dari jabatan ketua umum.
Tim Kajian Elektabiltas Partai Golkar yang diketuai Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai. Yorrys bekerjasama dengan Koordinator Bidang Kajian Strategis dan Sumber Daya Manusia Partai Golkar Letnan Jenderal (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus.
Roem menegaskan rekomendasi tersebut bukan keputusan tingkat DPP Partai Golkar secara kelembagaan.
"Itu masih (rekomendasi) internal, bukan keputusan kelembagaan, kan. Tidak ada keputusan pleno. Ya itu memang kita menuju kira-kira kenapa elektabilitas kita menurut survei itu menurun," tutur Roem.
Roem mengatakan tak ada perubahan signifikan terhadap elektabilitas partai, meskipun Novanto tersandung kasus hukum. Elektabilitas Golkar tak ditentukan oleh figur ketua umum saja, melainkan oleh tokoh-tokoh yang berkecimpung di organisasi.
"Seperti tokoh-tokoh kita di daerah. Misal saya nggak dilirik-lirik, tapi saya bisa capai 25 persen di daerah saya. Kenapa? karena kita memiliki trust pada tokoh-tokoh itu. Jadi tidak fokus pada satu tokoh," kata Roem.
Tag
Berita Terkait
-
MK Tolak Gugatan Pilgub Papua, Begini Reaksi Golkar
-
Golkar Usul Pengendalian Medsos Lewat SIM Card, Bukan Batasi Akun
-
Benarkah Puteri Komarudin Jadi Menpora? Misbakhun: Mudah-mudahan Jadi Berkah
-
Anak Ade Komarudin Gantikan Dito Ariotedjo? Idrus Marham Ngarep Kader Golkar Isi Kursi Menpora Lagi
-
Raffi Ahmad vs Politisi Senayan di Bursa Menpora? Sosok Ini Beri Jawaban
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU