Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan pra peradilan Ketua DPR Setya Novanto atas penetapan tersangka oleh KPK terkait kasus korupsi e-KTP. Dengan demikian, status tersangka Ketua Umum Partai Golkar itu batal demi hukum.
Anggota Dewan Kehormatan Partai Golkar Jusuf Kalla enggan menanggapinya. Sambil tertawa, dia menyerahkan perihal masalah ini ke KPK.
"He-he-he, itu tanya KPK saja itu," kata JK di sela-sela kunjungan meninjau persiapan Asian Games, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2017).
Penetapan tersangka Novanto ini sempat membuat friksi di internal partai berlambang beringin tersebut.
Puncaknya, hasil rapat pleno harian DPP Golkar merekomendasikan Novanto menunjuk pelaksana tugas Ketua Umum.
Rekomendasi ini dibuat dengan alasan elektabilitas Partai Golkar terus merosot pascapenetapan tersangkanya.
Menurut JK, friksi seperti ini tidak menjadi persoalan di Partai Golkar. Yang terpenting, kata dia, Partai yang identik dengan warna kuning ini tidak pecah.
"Saya kira enggak, cuma berbeda pendapat, tapi tidak pecah. Anda juga kadang berbeda pendapat dengan istri tapi juga tidak bercerai kan," tutur Wakil Presiden ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO