Menkopolhukam Wiranto bersama dengan Menkominfo Rudiantara dan MenpanRB Asman Abnur memberikan keterangan pers usai menggelar rapat koordinasi di Jakarta, Selasa (3/10).
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, menepis anggapan percepatan pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara terkait dengan eskalasi politik menjelang pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019.
"Oh nggak ada, itu bukan kebutuhan politik, ini kebutuhan pembangunan nasional, kebutuhan keamanan nasional searah menyeluruh," ujar Wiranto di kantor menkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (3/10/2017).
Wiranto menekankan badan siber mendesak dibentuk. Jika pemerintah tidak segera membentuknya, kata dia, NKRI mudah diserang lewat jaringan internet.
"Terus terang begini, perang militer sudah akan sulit kita temukan di dunia nanti, karena biaya mahal, dikutuk negara lain, tidak ada satu negara yang mau ambil risiko," kata Wiranto.
Wiranto mengatakan pemerintah tidak boleh terlambat dalam menghadapi serangan siber.
"Apa lagi sekarang siber sudah dimanfaatkan kaum teroris, pembobol bank, hoax dan sebagainya. Kalau kita gak punya satu pertahanan canggih, kita akan ketinggalan untuk masuk suatu perang baru, proxy war," kata Wiranto.
Negara-negara di dunia mengakui ancaman paling berbahaya saat ini dilakukan lewat jaringan internet.
"Oh nggak ada, itu bukan kebutuhan politik, ini kebutuhan pembangunan nasional, kebutuhan keamanan nasional searah menyeluruh," ujar Wiranto di kantor menkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (3/10/2017).
Wiranto menekankan badan siber mendesak dibentuk. Jika pemerintah tidak segera membentuknya, kata dia, NKRI mudah diserang lewat jaringan internet.
"Terus terang begini, perang militer sudah akan sulit kita temukan di dunia nanti, karena biaya mahal, dikutuk negara lain, tidak ada satu negara yang mau ambil risiko," kata Wiranto.
Wiranto mengatakan pemerintah tidak boleh terlambat dalam menghadapi serangan siber.
"Apa lagi sekarang siber sudah dimanfaatkan kaum teroris, pembobol bank, hoax dan sebagainya. Kalau kita gak punya satu pertahanan canggih, kita akan ketinggalan untuk masuk suatu perang baru, proxy war," kata Wiranto.
Negara-negara di dunia mengakui ancaman paling berbahaya saat ini dilakukan lewat jaringan internet.
Tag
Komentar
Terpopuler
- Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Disebut Mengundurkan Diri
- Partai Kaesang Tutup Pintu Rapat untuk Ketum Projo: Tempat Budi Arie Bukan di PSI
- Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Gus Lilur Tantang 4 Tokoh NU Ngaji Kitab Kuning Saat Muktamar
- Desil Tak Akurat Bisa Bikin Warga Kehilangan Hak Bansos!
- AMPB Pulang Usai Audiensi DPR, Relawan Ojol Curiga Ada Kesepakatan Transaksional
Pilihan
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
-
Ada Isu Aksi Demo Lanjutan, BEI Minta Investor Tak Panik
-
Admin Medsos dan Pengkritik Jadi Target Penangkapan Jelang Demo Agustus
-
3 Pesawat Tempur F16 'Rally' di Langit Jakarta Jumat Pagi, Ini Klarifikasi TNI AU
Terkini
-
Muktamar NU di Jombang Dorong Ekonomi Kreatif Berbasis Pesantren
-
Sebut Demo Hal Biasa, Fadli Zon Sayangkan Kalau Ada Perusakan Fasum
-
Mulai Besok Sore, Masyarakat Bisa Akses dan Beri Masukan Draf PPHN
-
Tersangka Karhutla Naik Jadi 89 Orang, Polri Mulai Bidik Jejak Keterlibatan Korporasi
-
Gegara Investor Ambil Cuan, IHSG Melemah Tipis ke Level 6.518
-
Penampakan Halte Petamburan Usai Jadi Sasaran Vandalisme Massa Aksi 27 Agustus
-
Dari Lidi Sawit Jadi Cuan, Ketika Produk Sederhana Petani Indonesia Tembus Pasar Tiongkok
-
Tanpa Gaji Tetap, Kisah Penjaga Pantai Gaza Bertaruh Nyawa di Tengah Tawa Warga Palestina
-
Polri Klaim Situasi Nasional Pasca Demo 27 Agustus Kondusif: Aktivitas Berjalan Normal
-
Sempat Dikira Kondusif, Pramono Anung Kecewa Demo DPR Berujung Perusakan Fasilitas