Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Achmad Baidowi [suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
Pengurus Partai Persatuan Pembangunan kembali mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Senin (16/10/2017), untuk melengkapi berkas persyaratan sebagai calon peserta pemilu 2019.
"Kami dari DPP PPP, menyerahkan berkas di beberapa provinsi, yang sudah kami daftarkan sebenarnya dua hari yang lalu pada hari Sabtu, dan berdasarkan verifikasi KPU ada beberapa poin yang belum dipenuhi," ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Achmad Baidowi.
Dokumen yang dibawa PPP ketika mendaftar ke KPU pada Sabtu (14/10/2017) kurang lengkap sehingga petugas komisi pemilihan tak mau menerimanya.
Berkas yang belum dilengkapi ketika itu, antara lain, dokumen fisik yang dicantumkan dalam Sistem Informasi Partai Politik, seperti fisik model F4 dan surat domisili. Dokumen tersebut sudah diinput, namun belum dicetak dan diserahkan ke KPU.
"Hard copynya kebanyakan kita belum sempat karena terburu-buru oleh waktu, sudah di upload di SIPOL tetapi belum sempat di download sehingga tidak bisa dibuktikan secara fisik. Mayoritas itu pada F4 (Surat Keterangan Domisili, Kantor Tetap Kepengurusan Parpol) dan surat domisili. Itu semua sudah diupload di SIPOL tetapi belum sempat diprint. fisiknya lagi proses pengiriman ke Jakarta," kata dia.
Baidowi mengapresiasi sipol yang disediakan KPU. Tetapi, dia mengakui sejumlah daerah kesulitan memasukkan data melalui sistem tersebut karena masalah jaringan internet.
"Sebenarnya ini cukup bagus menggunakan sistem online seperti SIPOL ini tetapi kita memaklumi bahwa kondisi geografis, kondisi jaringan teknologi, jaringan internet juga turut berpengaruh. Contoh misalkan di daerah kepulauan itu yang banyak kendala. Sudah terkirim tapi loadingnya lama, sehingga kita enggak sempat upload, yang penting kita masuk ke KPU dan setelah kita cek di sipol ada semua di situ dan sudah kita print," kata Baidowi.
Anggota Komisi II DPR mengatakan, hari ini, membawa sebanyak 25 boks yang berisi dokumen untuk melengkapi kekurangan pada Sabtu lalu.
"Hari ini sekitar 25 boks ada beberapa provinsi yang kita gabungkan dalam satu boks karena provinsi kecil seperti Banten, DKI, DIY itu dijadikan satu boks karena kecil kabupatennya hanya sedikit. Untuk provinsi yang besar seperti Sumatra Utara, Jawa Timur itu sampai dua boks," kata Baidowi.
Ia berharap proses pendaftaran hari ini selesai dan PPP resmi menjadi peserta pemilu 2019.
"Insya Allah pada kesempatan ke dua ini kami hadir lebih lengkap dan juga menggunakan acuan dari KPU, mana saja dan hal apa saja yang belum dilengkapi. Mudah-mudahan pada kesempatan ke dua ini tidak terkendala lagi, sehingga berkas PPP nanti dinyatakan lengkap," kata dia.
"Kami dari DPP PPP, menyerahkan berkas di beberapa provinsi, yang sudah kami daftarkan sebenarnya dua hari yang lalu pada hari Sabtu, dan berdasarkan verifikasi KPU ada beberapa poin yang belum dipenuhi," ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Achmad Baidowi.
Dokumen yang dibawa PPP ketika mendaftar ke KPU pada Sabtu (14/10/2017) kurang lengkap sehingga petugas komisi pemilihan tak mau menerimanya.
Berkas yang belum dilengkapi ketika itu, antara lain, dokumen fisik yang dicantumkan dalam Sistem Informasi Partai Politik, seperti fisik model F4 dan surat domisili. Dokumen tersebut sudah diinput, namun belum dicetak dan diserahkan ke KPU.
"Hard copynya kebanyakan kita belum sempat karena terburu-buru oleh waktu, sudah di upload di SIPOL tetapi belum sempat di download sehingga tidak bisa dibuktikan secara fisik. Mayoritas itu pada F4 (Surat Keterangan Domisili, Kantor Tetap Kepengurusan Parpol) dan surat domisili. Itu semua sudah diupload di SIPOL tetapi belum sempat diprint. fisiknya lagi proses pengiriman ke Jakarta," kata dia.
Baidowi mengapresiasi sipol yang disediakan KPU. Tetapi, dia mengakui sejumlah daerah kesulitan memasukkan data melalui sistem tersebut karena masalah jaringan internet.
"Sebenarnya ini cukup bagus menggunakan sistem online seperti SIPOL ini tetapi kita memaklumi bahwa kondisi geografis, kondisi jaringan teknologi, jaringan internet juga turut berpengaruh. Contoh misalkan di daerah kepulauan itu yang banyak kendala. Sudah terkirim tapi loadingnya lama, sehingga kita enggak sempat upload, yang penting kita masuk ke KPU dan setelah kita cek di sipol ada semua di situ dan sudah kita print," kata Baidowi.
Anggota Komisi II DPR mengatakan, hari ini, membawa sebanyak 25 boks yang berisi dokumen untuk melengkapi kekurangan pada Sabtu lalu.
"Hari ini sekitar 25 boks ada beberapa provinsi yang kita gabungkan dalam satu boks karena provinsi kecil seperti Banten, DKI, DIY itu dijadikan satu boks karena kecil kabupatennya hanya sedikit. Untuk provinsi yang besar seperti Sumatra Utara, Jawa Timur itu sampai dua boks," kata Baidowi.
Ia berharap proses pendaftaran hari ini selesai dan PPP resmi menjadi peserta pemilu 2019.
"Insya Allah pada kesempatan ke dua ini kami hadir lebih lengkap dan juga menggunakan acuan dari KPU, mana saja dan hal apa saja yang belum dilengkapi. Mudah-mudahan pada kesempatan ke dua ini tidak terkendala lagi, sehingga berkas PPP nanti dinyatakan lengkap," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
-
Mengapa KPU Tak Verifikasi Keaslian Ijazah Jokowi Saat Pilpres 2014?
-
Ijazah Jokowi Tanpa Sensor Akhirnya Dirilis, Drama Berjilid-jilid Segera Berakhir?
-
Profil Bonatua Silalahi, Peneliti yang Ungkap Salinan Ijazah Jokowi di KPU
-
Jabbar Idris Buka Muswil PPP Sulbar, Konsolidasi Partai Didorong Menuju Pemilu 2029
-
Ini dia Penampakan Salinan Ijazah Jokowi Telegalisir dari KPU
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
Terkini
-
Pupuk Indonesia Dukung Kejurnas Angkat Besi Senior 2026 di Bandung, Dorong Pembinaan Berkelanjutan
-
Sopir Bajaj Tanah Abang Dipalak, DPRD DKI Dorong Sistem Parkir Cashless
-
Ustaz Solmed Laporkan Lebih dari 10 Akun Medsos atas Dugaan Pencemaran Nama Baik
-
Satu Keluarga Tewas Akibat Kebakaran, Wali Kota Jakbar: Teralis Besi Menyulitkan Evakuasi
-
Bukan Sekadar Revisi, Pemerintah Sebut Perubahan UU HAM Lebih dari 50 Persen
-
Ketua Ombudsman Tersangka Korupsi, DPR Ngaku Tak Tahu Hery Susanto Berkasus Saat Uji Kelayakan
-
Tekan Konsumsi BBM, Pramono Anung Genjot Penggunaan Solar Panel di Jakarta
-
Geledah Rumah Bupati Tulungagung di Surabaya, KPK Temukan Uang Tunai Puluhan Juta
-
Pramono Anung Bakal Pangkas Pajak Warga Jakarta, Ini Bocoran Kebijakan Barunya
-
Apa Tugas Ombudsman? Ketua Hery Susanto Jadi Tersangka Korupsi