Suara.com - Kewirausahaan merupakan semangat, sikap, perikaku, dan kemampuan seseorang dalam kegiatan yang mengarah pada upaya memperoleh keuntungan yang lebih besar. Kewirausahaan dapat membuat seseorang bisa bertahan di tengah kondisi perekonomian yang sulit dan mampu menjadi penopang perekonomian Indonesia di tengah-tengah melemahnua nilai rupiah terhada dollar AS.
Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM mengacu pada data BPS 2016 dengan jumlah penduduk 252 juta, jumlah wirausaha non pertanian yang menetap mencapai 7,8 juta orang atau 3,1 persen melampaui 2 persen jumlah penduduk Indonesia.
Namun, jumlah tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan negara lain, seperti Malaysia lima persen, China 10 persen, Singapura 7 persen, Jepang 11 persen maupun AS yang 12 persen.
RUU Kewirausahaan Nasional memiliki tujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan semangat kewirausahaan yang inovatif dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.
Untuk mendukung terbentuknya jiwa kewirausahaan sejak dini, RUU Kewirausahaan Nasional mengatur kurikulum pendidikan kewirausahaan yang akan masuk ke dalam kurimulum pendidikan nasional.
Bagi wirausaha pemula, RUU Kewirausahaan mengatur perizinan bagi wirausaha pemula. Perizinan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembaknan usahanya.
Fraksi PKS sebagai penggagas tunggal RUU Kewirausahaan Nasional akan mendukung penuh terwujudnya RUU tersebut hingga menjadi Undang-Undang untuk memperkuat perekonomian nasioal melalui wirausaha-wirauasaha yang terbukti mampu bertahan di tengah-tengah kondisi krisis.
Melalui RUU Kewirausahaan Nasional, Fraksi PKS memperjuangkan lahirnya wirausaha-wirausaha baru di Indonesia untuk mengembangkan usahanya menjadi usaha yang besar sehingga dapat berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Fraksi PKS mengajak seluruh pihak untuk memberi masukkan terhadap RUU Kewirausahaan Nasional, demi terbentuknya UU Kewirausahaan Nasional yang mampu memberikan efek positif lebih besar terhadap pelaku usaha di Indonesia.
Tag
Berita Terkait
-
PKS Dukung Ambang Batas Parlemen Tetap Ada, Kritisi Usul Fraksi Gabungan Partai
-
Legislator PKS Dorong Pembahasan RUU Perampasan Aset Harus Transparan dan Junjung Tinggi HAM
-
Pilkada Langsung vs Lewat DPRD: PKS Masih Kaji, Ajak Semua Pihak Bahas dengan Kepala Dingin
-
Tragedi Kripto dan Kanker, Membedah Motif Pembunuhan Sadis Anak Politisi PKS
-
Pilih Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo, PKS Belum Tentukan Sikap Soal Pilkada via DPRD
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!