- Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menyatakan koalisi permanen berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara, bukan elite.
- Pernyataan tersebut disampaikan Almuzzammil saat menanggapi wacana koalisi permanen di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (19/2/2026).
- Koalisi permanen wajib menyatukan kehendak rakyat dengan keinginan para elite demi tujuan berbangsa.
Suara.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf menilai koalisi permanen adalah koalisi yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan para elite.
Hal itu disampaikan Almuzzammil saat menanggapi wacana pembentukan koalisi permanen oleh partai politik.
"Saya kira koalisi permanen itu permanennya adalah kepentingan bangsa dan negara. Itu yang permanen. Nggak bisa permanen diperkecil menjadi kepentingan elite, itu tidak boleh," kata Almuzzammil usai buka puasa bersama di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (19/2/2026).
Almuzzammil menegaskan kembali bahwa makna koalisi permanen adalah koalisi dalam kerangka membangun bangsa dan negara demi kepentingan terbaik bagi rakyat.
"Iya, saya kira saya garis bawahi, koalisi permanen kita atas nama elite harus bersatu dengan atas nama rakyat. Di situ. Nggak bisa elite koalisi sendiri, rakyat koalisi sendiri, ini nggak," kata Almuzzammil.
"Saya kira apa yang terjadi di Nepal itu seperti itu. Sekarang rakyat sudah sangat pandai, sangat kritis. Nepal bisa seperti itu, Bulgaria bisa seperti itu ya, kita juga mengalami di Agustus kemarin," sambungnya.
Menurut Almuzzammil, koalisi permanen harus mampu mempertemukan kehendak rakyat dengan keinginan elite.
"Itu bersatu. Itulah yang ada di tujuan berbangsa-bernegara kita di Konstitusi. Saya kira itu titik tolaknya," kata Almuzzammil.
Baca Juga: Habibie dan Etika Politik yang Hilang:Ketika Negara Menjadi Utang Politik
Berita Terkait
-
Habibie dan Etika Politik yang Hilang:Ketika Negara Menjadi Utang Politik
-
Demo Bulan Agustus Disebut Tidak Lahir dari Isu Tunggal, Tapi Akumulasi Ketidakpuasan Masyarakat
-
Koalisi Permanen Pro Pemerintah, Hasto Kristiyanto: Bagi PDIP Permanen itu Bersama Rakyat
-
Sarmuji Tegas ke Kader Golkar: Jangan Ada Jeruk Makan Jeruk di Koalisi
-
Hampir Setahun Janji Prabowo Tapi RUU PPRT Tak Kunjung Disahkan, Koalisi Ancam Duduki DPR
Terpopuler
- Bacaan Niat Puasa Ramadan Sebulan Penuh, Kapan Waktu yang Tepat untuk Membacanya?
- Terpopuler: Waktu yang Ideal untuk Ganti HP, Rekomendasi HP untuk Jangka Panjang
- Tak Hanya di Jateng, DIY Berlakukan Pajak Opsen 66 Persen, Pajak Kendaraan Tak Naik
- LIVE STREAMING: Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadan 2026
- Pemerintah Puasa Tanggal Berapa? Cek Link Live Streaming Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan 2026
Pilihan
-
Tok! Eks Kapolres Bima AKBP Didik Resmi Dipecat Buntut Kasus Narkoba
-
Bisnis Dihimpit Opsen, Pengusaha Rental Mobil Tuntut Transparansi Pajak
-
Pesawat Pengangkut BBM Jatuh di Krayan Timur, Pencarian Masuk ke Hutan Belantara
-
Resmi Dibuka! Jadwal Penukaran Uang Baru 2026 Periode Kedua di PINTAR BI Go Id
-
Murka ke Wasit Majed Al-Shamrani, Bojan Hodak: Kita Akan Lihat!
Terkini
-
Plh Kapolres Bima Kota Pernah Positif Sabu, Mabes Polri: Sudah Lewat Mekanisme
-
Prabowo Hadir di Pertemuan BoP, Ketua Komisi I DPR: Langkah Lebih Maju, Kita Dukung
-
Fakta Baru: Selain Narkoba, AKBP Didik Terbukti Lakukan Penyimpangan Seksual
-
Dari JK hingga Anies Baswedan Hadir Bukber di NasDem, Surya Paloh Singgung Pertahankan Silaturahmi
-
Muhammadiyah Tak Buru-buru Kelola Tambang, Masih Kaji Komoditas Paling Tepat
-
Jam Belajar Siswa Jakarta Selama Ramadan Dipangkas, Maksimal Sampai Pukul 14.00 WIB
-
Momen Langka: Anies Baswedan, Puan hingga Sufmi Dasco Bertemu di Bukber Partai NasDem
-
Mulai Dikeluhkan Warga, Pramono Anung Bakal 'Sikat' Lapangan Padel Bermasalah di Jakarta
-
Pimpin 650 Personel Sikat Bersih Kolong Tol Kumuh, Kapolda Metro: Ini Bukan Kegiatan Simbolis
-
Transaksi Emas Ilegal Capai Rp25,8 Triliun dari Tambang Ilegal, Bareskrim Geledah 3 Toko di Jatim