Suara.com - Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno membantah pernah diundang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan untuk membahas kelanjutan proyek reklamasi Teluk Jakarta.
Sandiaga menegaskan tak pernah diundang Luhut, tetapi ia yang meminta bertemu karena disarankan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
"Pertama-tama saya yang meminta bertemu dengan Pak Luhut atas usulan dari Pak Prabowo," ujar Sandiaga di Balai Kota Jakarta, Rabu (18/10/2017) malam.
Hal itu dikatakan Sandiaga untuk meluruskan pernyataan Luhut yang mengatakan sudah dua kali mengundnag dirinya tetapi tidak hadir.
"Jadi mungkin temen-temen harus tahu, saya klarifikasi, bahwa saya yang justru meminta waktunya Pak Luhut. Pak Prabowo menganjurkan saya waktu itu sebelum dilantik untuk menemui Pak Luhut, sowan kepada orang yang kita anggap sangat senior," jelas Sandiaga.
Sebelum dilantik sebagai wagub, Sandiaga dan Luhut pernah bertemu. Tetapi untuk pembahasan soal teknis dilakukan oleh tim menkomaritim dan tim Sandiaga.
"Jadi tidak pernah kirim undangan kepada saya dua kali terus nggak hadir. Jadi saya klarifikasi ada pertemuan lanjutan betul dan itu ditangani oleh tim. Saya sudah diupdating juga posisi-posisi terakhir," kata Sandiaga.
Kemudian Sandiaga menugaskan timnya untuk meminta kajian tentang lapangan kerja yang akan diciptakan di sana. Ia ingin semua kalangan masyarakat merasakan manfaat reklamasi, khususnya orang miskin.
"Bukan hanya untuk nelayan, tapi untuk keseluruhan pesisir di Jakarta Utara, berapa jumlah lapangan kerja yang tercipta, lapangan kerja seperti apa, apakah ada tenaga kerja asing yang justru diuntungkan dengan kegiatan tersebut," kata dia.
Baca Juga: Luhut Dua Kali Undang Bahas Reklamasi, Tapi Sandiaga Tak Datang
"Apakah justru ini untuk tenaga kerja yang sudah ada di Jakarta Utara atau daerah lain. Ini yang belum ada kajian secara menyeluruh. Ini saya minta," Sandiaga menambahkan.
Sebelumnya Luhut menegaskan selalu terbuka untuk berdialog dengan Anies Baswedan dan Sandiaga membahas proyek reklamasi Teluk Jakarta.
“Jalan kita terbuka, siapa saja mau datang nggak ada masalah. Satu negara kok," katanya.
Luhut mengatakan pembahasan kajian teknis reklamasi sudah selesai. Pemerintah pusat pun mencabut moratorium penghentian proyek sehingga pembangunan pulau reklamasi C, D, dan G bisa kembali dilanjutkan.
“Tidak ada alasan untuk tidak diteruskan karena kajian-kajian teknisnya semua sudah dilakukan," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Korban Keracunan MBG di Yogyakarta Nyaris 1000 Anak, Sultan Akhirnya Buka Suara
- Momen Thariq Halilintar Gelagapan Ditanya Deddy Corbuzier soal Bisnis
Pilihan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs POCO C85, Seberapa Mirip HP 1 Jutaan Ini?
-
Rapor Pemain Buangan Manchester United: Hojlund Cetak Gol, Rashford Brace, Onana Asisst
Terkini
-
DPR Desak KPK Segera Tetapkan Tersangka Korupsi Haji: Kejahatan Merampas Hak Umat Beribadah!
-
KPK Bantah Intervensi dari Istana Gegara Belum Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
-
Skandal DPRD Gorontalo: "Rampok Uang Negara" dan Selingkuh, Anggota PDIP Ini Langsung Dipecat!
-
Panglima TNI Beberkan Alasan TNI Tambah Alutsista Baru, 'Harimau Besi' yang Mengerikan!
-
Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Loyalis Malah Beri Jawaban Menohok?
-
Mengupas MDIS: Kampus Singapura Tempat Gibran Raih Gelar Sarjana, Ijazahnya Ternyata dari Inggris!
-
Minta Satpol PP Tak Pakai Kekerasan, Mendagri Tito: Biar Didukung Publik
-
Anak Mantan Bupati Koruptor Kini Dipecat PDIP: Jejak Skandal DPRD Viral "Rampok Uang Negara"
-
7 Klausul Surat Perjanjian MBG SPPG Sleman: dari Rahasiakan Keracunan hingga Ganti Rugi Rp80 Ribu
-
Tiga Kecelakaan Transjakarta dalam Sebulan, Pemprov DKI Fokus Perbaikan Human Factor