Suara.com - Dewan Pers menerima pengaduan dari Kepala Staf Presiden, Teten Masduki. Pengaduan terkait pemberitaan media abal-abal atau media yang gemar menyebarkan informasi tidak akurat dan cenderung fitnah.
"Hoax bagian dari abal-abalisme. Kita harus perangi. Dewan Pers baru saja menerima pengaduan dari Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Teten Masduki bahwa dia diberitakan menerima uang Rp200 miliar dari Panglima TNI. Kita cek di mana alamatnya ternyata rumah kosong," kata Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo disela acara "Literasi Media sebagai Upaya Cegah dan Tangkal Radikalisme dan Terorisme di Masyarakat" di Surabaya, dikutip dari Antara, Kamis (19/10/2017).
Yosep Adi mengatakan hoax banyak diproduksi melalui media daring yang tak terdaftar di Dewan Pers, melalui media sosial dan juga kelompok Saracen. Untuk itu, pihaknya menyatakan hoax harus diperangi bersama karena bukan hanya masalah di Indonesia.
"Bulan lalu saya baru pulang dari Hungaria diundang untuk menjadi observer Dewan Pers seluruh Eropa. Mereka mengeluhkan kondisi yang sama. Jerman, Georgia, Rusia bahkan Catalunya dan Spanyol menghadapi masalah yang sama dengan ide referendum," kata dia.
Dia menjelaskan bahwa pers harus bisa menjadi alat untuk mensterilisasi berita-berita hoax dan membantah kebohongan-kebohongan yang dimunculkan terutama melalui media daring dan media sosial. Itu untuk merebut kepercayaan publik kembali terhadap pers.
"Kita tahu pasca Pemilihan Presiden 2014 dan kita lihat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 DKI Jakarta, pers kehilangan kepercayaan dari publik karena publik lebih mempercayai berita-berita yang beredar di media sosial," katanya.
Hoax, kata dia, sama bahayanya dengan ajakan untuk radikalisme. Menurutnya, radikalisme bisa membuat fenomena orang bisa membuat tindakan ekstrim dan bahkan melakukan bom bunuh diri hanya dari informasi yang sebetulnya tidak tahu sumbernya dari mana karena melakukan komunikasi dari dunia maya.
"Tapi kalau berita hoax, bisa memecah belah bangsa karena ada orang yang sengaja melakukan adu domba antaragama, antarumat, bahkan antarkelompok yang berbedam," tuturnya.
Berita Terkait
-
Lawan Isu 'Dalang Kerusuhan' Demo Agustus, PDIP Gugat Zulfan Lindan dan Total Politik ke PN Jaksel
-
Dewan Pers Kabulkan Pokok Aduan Gus Ipul atas Artikel Opini yang Dinilai Menyudutkan
-
Menkum: Pakai Karya Jurnalistik untuk Tujuan Komersil Wajib Bayar Royalti ke Pemegang Hak Cipta!
-
AMSI Minta Dewan Pers Lindungi Magdalene dari Pembatasan Akses Konten
-
Dewan Pers di HPN 2026: Disrupsi Digital Jadi Momentum Media Bebenah
Terpopuler
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- Penjelasan Polda Sulsel Terkait Kabar Penangkapan Basri Kajang
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- 5 HP Murah Kamera Bagus Sesuai Review untuk Foto dan Video, Mulai Rp1 Jutaan
- 3 Parfum Mykonos Paling Wangi dengan Aroma Clean dan Tahan Lama Menurut Review Pembeli
Pilihan
-
Banggar DPR Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
Terkini
-
Nobar Piala Dunia TNI AD di 25 Ribu Titik Sedot 1,1 Juta Penonton, Roda Ekonomi Tembus Rp5 Triliun
-
Dimulai dari Reservasi, Hotel di Gading Serpong Ini Andalkan Pengalaman Serba Digital
-
Kronologi Dugaan Guru SD Hukum Murid Pakai Mistar di Lubuklinggau, Polisi Periksa TKP
-
Daftar Brand yang Paling Sering Masuk Keranjang Belanja Warga Indonesia
-
Kenapa Harga Pemain EA FC 26 Naik-Turun Setiap Pekan? Ini Polanya
-
Flu Singapura Merebak di Sumsel, Mengapa Palembang Jadi Daerah dengan Kasus Terbanyak?
-
Statistik Apik Youri Tielemans, Pengganti Casemiro yang Lebih Efisien untuk MU
-
Purbaya Jamin Kopdes Merah Putih Pasti Untung, Asal Tak Dikorupsi
-
Jembatan Musi V Segera Dibuka, Perjalanan Palembang-Betung Bakal Cuma 1 Jam
-
Demi Selamatkan Hukum, Mahfud MD dan Busyro Muqoddas Diusulkan Masuk Kabinet Prabowo