Suara.com - Amerika Serikat hingga kekinian belum menjelaskan detail alasan menolak Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo, untuk memasuki wilayah mereka pada Sabtu (21/10) akhir pekan lalu.
Padahal, Duta Besar AS di Jakarta, Joseph Donovan, telah mengeluarkan pernyataan resmi berisi permintaan maaf atas insiden tersebut.
Dalam pernyataan resmi tersebut, Kedubes AS hanya mengatakan Jenderal Gatot “tak bisa melakukan perjalanan ke AS seperti yang telah direncanakan”.
Aaron Connollly, peneliti Lowy Institute Australia, mencurigai ada ketidakwajaran dalam insiden tersebut.
Pasalnya, Jenderal Gatot tak termasuk jenderal Indonesia yang dinilai melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), sehingga AS tak memunyai alasan untuk menolaknya masuk.
“Penolakan AS itu tak wajar. Jenderal Gatot sudah diberikan visa yang sah. Ia juga hendak datang memenuhi undangan resmi militer AS, tapi kemudian pemerintah mereka menolaknya masuk,” terang Aaron seperti dilansir ABC, Senin (23/10/2017).
Aaron menuturkan, terdapat sejumlah perwira militer Indonesia yang telah diberitahukan bahwa mereka tak dibolehkan masuk ke AS, sehingga tokoh-tokoh itu tak pernah bisa mendapat visa. Tapi, Jenderal Gatot di luar daftar sejumlah perwira tersebut.
“Penjelasan paling masuk akal mengenai insiden ini adalah, terjadi kekacauan administratif yang seharusnya diberitahukan US Customs and Boarder Protection kepada maskapai Emirates. Tapi, kecurigaanku, mereka tak melakukan hal itu,” tandasnya.
Baca Juga: Puan Klaim Kesejahteraan Rakyat Meningkat karena Efek Bansos
Untuk diketahui, Jenderal Gatot seharusnya menghaidiri acara Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization (VEOs) di Washington DC.
Acara itu berlangsung sejak Senin hari ini hingga Selasa (24/10) besok. Namun, Jenderal Gatot urung pergi karena terdapat penolakan tersebut.
Kapuspen TNI Mayjen Wuryanto menegaskan, Panglima TNI diundang secara resmi oleh panglima militer AS Jenderal Joseph F Dunford Jr.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Eks Plt Direktur PU Ditahan! Terima Suap BUMN dan Rekayasa Proyek Fiktif Rp16 Miliar
-
3 Tahun dalam Penyiksaan: Bagaimana Penyekapan YTR Bisa Luput dari Pantauan Sekitar?
-
Sasaran Turis Bali! 18 Kg Ganja Asal Amerika-Rusia Diselundupkan Lewat Trik Kompartemen Koper
-
Ditanya Nyesal Ikut Pilpres 2024, Anies Balik Tanya Publik: NyeseI Tak Memilih Saya?
-
Usut Dalang Pembagian Kuota Haji 50:50, Eks Dirjen PHU Kemenag Dicecar KPK
-
Clara Shinta Ogah Damai dengan Mantan Suami, Proses Hukum Jalan Terus
-
Wacana Penderita TBC Jadi Penerima MBG Ditolak DPR, Dinilai Berpotensi Sebarkan Penyakit
-
Bukan Copet, Transjakarta Ungkap Fakta Penumpang Ngamuk di Koridor 5 yang Viral
-
DPR Ungkap Dana Transfer Daerah 2027 Disunat Rp300 Triliun, Gaji PPPK Terancam Macet
-
Sejarah Baru! Rakyat Bisa Pilih Sendiri Logo HUT ke-81 RI, Prabowo Siapkan Hadiah Undangan ke Istana