Suara.com - Anggota Komisi B DPRD Jakarta dari Fraksi Gerindra, Prabowo Soenirman, berencana melaporkan Ketua DPRD Jakarta Prasetio Edi Marsudi ke Badan Kehormatan.
Prasetio diduga menggunakan kewenangan untuk tidak mengadakan rapat paripurna istimewa, dengan agenda mendengarkan pemaparan visi dan misi Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.
"Laporan biasa saja. Kami akan melaporkan tindakan Pak Pras yang secara sepihak terkait paripurna ini. Ketua harusnya berkonsultasi dengan kami (dewan)," ujar Prabowo saat dihubungi, Rabu (25/10/2017).
Laporan tersebut akan dilayangkan Prabowo apabila surat yang dikirim ke Prasetio tidak jawab. Ia telah melayangkan surat protes Selasa (24/10).
"Kami tunggu reaksi dari surat itu dulu. Kalau memang beliau tidak ada reaksinya sampai 14 hari, ya akan dilaporkan ke BK," terangnya.
Menurut Prabowo, Prasetio seharusnya berembuk dengan empat wakil dan anggota dewan guna membahas paripurna istimewa tersebut.
"(Isi laporannya) menyebutkan kalau seperlima anggota dewan menyetujui satu paripurna, maka Pak Pras harus melaksanakan paripurna itu. Kalau dia tidak melaksanakan, berarti dia melanggar tata tertib itu," kata Prabowo.
Selain Fraksi Gerindra, Prabowo mengatakan Partai Demokrat juga telah melayangkan surat serupa ke Prasetio. Dengan begitu, sudah ada 25 anggota dewan yang keberatan.
Baca Juga: Murid Korban Guru Bimbel Cabul di Matraman Diduga Tak Hanya Satu
"Berarti sudah 25 orang. Artinya, kalau (kursi) Gerindra 15, Demokrat 10 sudah 25, sudah seperlima anggota dewan yang melaporkan," tandasnya.
Prasetio sebelumnya mengatakan, Anies dan Sandiaga bisa langsung kerja tanpa harus memaparkan pidato dan visi-misinya di hadapan wakil rakyat Jakarta.
Berita Terkait
-
DPRD Ogah Gelar Sidang Istimewa untuk Dengar Pidato Anies -Sandi
-
Hadiri Konser Perpisahan, Badja: Terima Kasih Pak Ahok-Djarot
-
Djarot Mau Warga Gratis Masuk Ancol, Ketua DPRD: No, Gue Tolak!
-
101 Anggota DPRD Jakarta Diminta Segera Kembalikan Mobil Dinas
-
Soal APBD-P 2017, Djarot Ungkap Keberatannya Atas Permintaan DPRD
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO