Suara.com - Warga yang tergabung dalam Aliansi Korban Reklamasi (Akar) kembali melanjutkan demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta.
Kamis (26/10/2017) siang, mereka kembali menuntut Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno merealisasikan janji kampanyenya di Pilkada Jakarta 2017 lalu dengan menolak reklamasi di teluk Jakarta.
"Kami menolak reklamasi. Ini kan bukan isu baru, isu bertahun-tahun. Sehingga merugikan masyarakat," ujar juru bicara tim advokasi korban reklamasi Taufiqurahman.
Massa yang ikut aksi demo diklaim dari perwakilan nelayan yang langsung terdampak dari proyek reklamasi. Sebagian warga ada yang membawa poster bertuliskan "Reklamasi = Bencana".
Selain itu memasang spanduk besar bertuliskan "Kami warga nelayan muara Angke meminta pada pemerintah pusat untuk bisa hidup berdampingan dengan rakyatnya dan berpihak pada rakyatnya, bukan berpihak pada pengembang".
"Ini semua perwakilan dari Muara Angke, Muara Kamal. Yang mata pencahariannya hilang akibat reklamasi ini," kata Taufiq.
Selain itu Akar meminta Anies memberhentikan Sekretaris Daerah Jakarta Saefullah.
Korban reklamasi Jakarta menuntut pembatalan Surat Perjanjian Nomor 33 Tahun 2017 dan Nomor 1/AKTA/NOT/VIII/2017 Tentang Penggunaan atau Pemanfaatan Tanah di atas sertifikat hak pengelolaan nomor 45, atau Kamal Muara pulau 2A (pulau D) antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditandai Sekretaris Provinsi dengan PT. kapuk Naga Indah.
PT. Kapuk Naga Indah adalah anak perusahaan Agung Sedayu Group, atau pengembang reklamasi di Pulau D.
Baca Juga: Kenapa Nelayan Yakin Anies Bisa Hentikan Reklamasi?
"Kami minta Pak Anies dan Sandi memecat Saifullah sebagai Sekda. Karena beliau sangat terlibat langsung terkait penandatanganan perjanjian pulau D," kata dia.
"Di mana perjanjian ini di tandatangani 23 Agustus di mana stasus moratorium masih aktif. Kami semua tahu moratorium dicabut 9 Oktober. Sehingga dari perspektif hukum ini sudah melanggar," kata dia.
Sehari setelah Anies dan Sandiaga menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Selasa (17/10/2017), akar sudah melakukan demo. Tetapi demo kemarin tidak didengar sehingga aksi kembali dilakukan.
"Kenapa kita mengulangi aksi ini, selama aksi ini belum didengar, belum disampaikan secara tegas oleh gubernur dan wakil gubernur kita, kami akan terus menggelar aksi," kata Taufiq.
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Bukan Negara Vigilante: Mengapa Penyekapan Karyawan di Senen Berlangsung 21 Hari Tanpa Terdeteksi?
-
Lagu Bupati Purwakarta Dinilai Bias Gender, Partai Diminta Beri Teguran
-
Jakbar Darurat Judol, 89 Ribu Warga Setor Rp600 Miliar ke Bandar
-
Momen Hangat di Istana, Presiden Belarus Hadiahi Prabowo Pena Emas
-
Skandal Korupsi MBG: Kejagung Ungkap Keterlibatan Kolonel TNI Aktif dalam Proyek Motor BGN
-
Pendapatan Ojol Turun Usai Skema 8 Persen, DPR Minta Tarif Diatur
-
Flyover Latumenten Ditargetkan Beroperasi Akhir 2026, Bakal Urai Kemacetan Grogol Hingga Slipi
-
Main Proyek Ompreng MBG, Brigjen Lalu Muhammad Iwan Mahardan Ditahan Kejagung Terkait Korupsi BGN!
-
Indonesia-Belarus Luncurkan Roadmap Kerja Sama Bilateral, Fokus Pangan dan Energi
-
Lagu Bupati Purwakarta Om Zein Diduga Rendahkan Perempuan, Gerindra Ingatkan Kader Jaga Etika