Suara.com - Warga yang tergabung dalam Aliansi Korban Reklamasi (Akar) kembali melanjutkan demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta.
Kamis (26/10/2017) siang, mereka kembali menuntut Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno merealisasikan janji kampanyenya di Pilkada Jakarta 2017 lalu dengan menolak reklamasi di teluk Jakarta.
"Kami menolak reklamasi. Ini kan bukan isu baru, isu bertahun-tahun. Sehingga merugikan masyarakat," ujar juru bicara tim advokasi korban reklamasi Taufiqurahman.
Massa yang ikut aksi demo diklaim dari perwakilan nelayan yang langsung terdampak dari proyek reklamasi. Sebagian warga ada yang membawa poster bertuliskan "Reklamasi = Bencana".
Selain itu memasang spanduk besar bertuliskan "Kami warga nelayan muara Angke meminta pada pemerintah pusat untuk bisa hidup berdampingan dengan rakyatnya dan berpihak pada rakyatnya, bukan berpihak pada pengembang".
"Ini semua perwakilan dari Muara Angke, Muara Kamal. Yang mata pencahariannya hilang akibat reklamasi ini," kata Taufiq.
Selain itu Akar meminta Anies memberhentikan Sekretaris Daerah Jakarta Saefullah.
Korban reklamasi Jakarta menuntut pembatalan Surat Perjanjian Nomor 33 Tahun 2017 dan Nomor 1/AKTA/NOT/VIII/2017 Tentang Penggunaan atau Pemanfaatan Tanah di atas sertifikat hak pengelolaan nomor 45, atau Kamal Muara pulau 2A (pulau D) antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditandai Sekretaris Provinsi dengan PT. kapuk Naga Indah.
PT. Kapuk Naga Indah adalah anak perusahaan Agung Sedayu Group, atau pengembang reklamasi di Pulau D.
Baca Juga: Kenapa Nelayan Yakin Anies Bisa Hentikan Reklamasi?
"Kami minta Pak Anies dan Sandi memecat Saifullah sebagai Sekda. Karena beliau sangat terlibat langsung terkait penandatanganan perjanjian pulau D," kata dia.
"Di mana perjanjian ini di tandatangani 23 Agustus di mana stasus moratorium masih aktif. Kami semua tahu moratorium dicabut 9 Oktober. Sehingga dari perspektif hukum ini sudah melanggar," kata dia.
Sehari setelah Anies dan Sandiaga menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Selasa (17/10/2017), akar sudah melakukan demo. Tetapi demo kemarin tidak didengar sehingga aksi kembali dilakukan.
"Kenapa kita mengulangi aksi ini, selama aksi ini belum didengar, belum disampaikan secara tegas oleh gubernur dan wakil gubernur kita, kami akan terus menggelar aksi," kata Taufiq.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Tolak Soeharto Pahlawan, Cerita Pilu Penyintas Tragedi Tanjung Priok: Ditelanjangi di Markas Kodim
-
Bukan Lagi Soal Look Good, Ini Prioritas Baru Kelas Menengah Indonesia yang Harus Dipahami Brand
-
Momen Haru Jokowi Saksikan Pelepasan Jenazah Raja Solo PB XIII, Ribuan Warga Tumpah Ruah
-
7 Provinsi Terkorup di Indonesia Versi ICW: Riau dan NTT Jadi Pemuncak
-
Mencurigakan! Kenapa Kerangka Manusia di Gedung ACC Baru Ditemukan Dua Bulan Setelah Kebakaran?
-
Dengar 'Curhatan' Kades, Dasco: DPR Kawal Masalah Lahan dan Dana Desa
-
Intervensi Kemenkeu di Kasus Rp349 T? Mahfud MD Desak Menkeu Purbaya Bertindak Tegas!
-
KPK 'Bidik' Wagub Riau SF Hariyanto, Dugaan Korupsi Proyek PUPR Makin Panas
-
Viral! Gubernur Riau Kena OTT KPK, Wagub SF Hariyanto Banjir Ucapan Selamat
-
Dorong Pertumbuhan Industri, PLN Teken PJBTL 1.800 MVA di Jawa Barat dan Jawa Tengah