Suara.com - Kader dan pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat menyatakan tunduk kepada keputusan dewan pengurus pusat partai politik menyangkut dukungan kepada Ridwan Kamil sebagai calon gubernur pada pilkada Jawa Barat 2018.
"Kami akan patuh pada putusan partai, siapa nanti yang akan diusung pada pilkada Jabar, kami pengurus dan kader akan menyuskseskannya. Meskipun sampai saat ini kami belum menerima surat resmi terkait putusan final nama calon yang akan diusung," kata Sekretaris DPD Partai Golkar Jabar Ade Barkah Surahman kepada wartawan di Cianjur, dikutip dari Antara, Senin (30/10/2017).
Dia menilai pengurus pusat memiliki pertimbangan untuk mengusung calon sehingga daerah akan mendukung siapa pun calon yang nantinya terpilih.
Jumat pekan lalu, Partai Golkar memutuskan mendukung Ridwan Kamil dalam pemilihan gubernur Jawa Barat dengan alasan ingin memenangi pilkada Jawa Barat.
"Setelah kita melakukan kajian lebih mendalam terhadap hasil survei yang ada dengan keinginan kita memenangi pertarungan politik pada Pilkada 2018 di Jawa Barat, maka tim pilkada pusat setelah melakukan konsultasi dengan ketua umum, maka DPP Partai Golkar telah menetapkan mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien sebagai wakilnya," kata Sekjen Golkar Idrus Marham, Jumat pekan lalu.
Ade menjelaskan siapa pun nama yang akan diusung, pengurus dan kader Partai Golkar Jabar, akan bergerak menjadikan calon ini sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, sesuai dengan keinginan pengurus tertinggi di pusat.
Ketua DPD Partai Golkar Cianjur T. Mulyana Syahrudin mengatakan sebagai kader partai, dia akan mengikuti instruksi dan kebijakan DPP, namun dia mengaku masih menunggu putusan resmi dari pusat.
"Kami pengurus dan kader di Cianjur, siap melaksanakan putusan DPP. Namun untuk simpatisan, kami akan membebaskan mereka memilih berdasarkan hati nurani. Meskipun di Cianjur sudah terbentuk simpul yang fanatik terhadap Dedi Mulyadi," kata Mulyana.
Berita Terkait
-
Drama Aura Kasih Berlanjut, Berpeluang Dipanggil KPK Terkait Ridwan Kamil di Luar Negeri
-
KPK Bakal Panggil Pihak Terkait Kasus Bank BJB, Termasuk Aura Kasih?
-
KPK Ungkap Ambil Informasi dari Medsos soal Ridwan Kamil, Singgung Isu Aura Kasih?
-
Kasus Korupsi Iklan Bank BJB, KPK Telusuri Komunikasi Ridwan Kamil dan Aliran Dana Miliaran
-
Angka Pernikahan di Indonesia Merosot Tajam, Atalia Praratya Sebut Perceraiannya Bukan Contoh Baik
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian