- Anggota DPR RI Marinus Gea mendesak Kanwil KemenHAM Banten mengimplementasikan program HAM nyata agar dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
- Marinus meminta evaluasi program sosialisasi UMKM agar lebih fokus pada perlindungan hak tenaga kerja di wilayah industri Banten.
- Ia mengusulkan keterlibatan Kanwil HAM dalam penyusunan visi misi calon kepala daerah demi menjamin kebijakan selaras nilai-nilai HAM.
Suara.com - Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea menekankan pentingnya implementasi program hak asasi manusia (HAM) yang lebih nyata dan menyentuh kebutuhan masyarakat di Provinsi Banten.
Dalam pertemuan bersama Kantor Wilayah Kementerian HAM Provinsi Banten, Marinus menilai isu HAM tidak boleh hanya berhenti pada pelaporan administratif, melainkan harus menjadi program yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia menegaskan persoalan HAM merupakan bagian dari agenda prioritas nasional yang perlu dijalankan secara serius.
Marinus mengingatkan pentingnya implementasi yang sejalan dengan arah kebijakan pemerintah.
“Masalah HAM ini adalah bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo. Karena itu, implementasinya harus nyata dan dirasakan masyarakat, bukan hanya menjadi laporan formal,” ujar Marinus, Kamis (21/5/2026).
Politikus PDI Perjuangan itu juga menyoroti program sosialisasi terhadap 65 pelaku UMKM yang dipaparkan Kanwil KemenHAM Banten.
Menurutnya, efektivitas program tersebut perlu ditinjau kembali mengingat Banten dikenal sebagai wilayah industri dengan dinamika ketenagakerjaan yang cukup kompleks.
Marinus menilai isu perlindungan buruh dan hak pekerja seharusnya mendapat perhatian lebih besar dalam penguatan HAM di daerah.
“Banten ini daerah industri. Banyak persoalan buruh dan hak-hak pekerja yang harus menjadi perhatian. Jadi, program sosialisasi kepada UMKM perlu dilihat kembali sejauh mana dampaknya terhadap penguatan HAM di daerah,” ujarnya.
Baca Juga: GRIB Jaya Balik Serang Pihak Ahmad Bahar: Tuding Lakukan Doxing hingga Istri Hercules Trauma
Selain itu, legislator asal Dapil Banten III tersebut mendorong agar Kanwil HAM dilibatkan sejak tahap penyusunan visi dan misi calon kepala daerah sehingga kebijakan yang lahir nantinya lebih selaras dengan nilai-nilai HAM.
“Ke depan harus dipikirkan mekanisme agar Kanwil HAM dapat dilibatkan sejak proses penyusunan visi-misi calon kepala daerah. Dengan begitu, ketika terpilih nanti, program kerja mereka sudah sejalan dengan nilai-nilai HAM,” tegasnya.
Berita Terkait
-
GRIB Jaya Balik Serang Pihak Ahmad Bahar: Tuding Lakukan Doxing hingga Istri Hercules Trauma
-
28 Tahun Reformasi, Massa Aksi Kamisan Tuntut Penuntasan Pelanggaran HAM
-
Trauma Berat, Putri Ahmad Bahar Adukan Dugaan Intimidasi Ormas GRIB Jaya ke Komnas HAM
-
Dari Tragedi 98 hingga Isu Papua, Mahasiswa UI Suarakan Kekecewaan Lewat Aksi #Reformati
-
Bicara di Rapat Paripurna DPR, Prabowo Ingatkan Buruh: Jangan Kau Minta Saja Terus
Terpopuler
- 3 Bedak yang Mengandung Niacinamide, Bantu Cerahkan Wajah dan Kontrol Sebum
- 5 HP Snapdragon untuk Budget Rp2 Juta, Multitasking Stabil dan Hemat Baterai
- Mitsubishi Destinator dan XForce Lagi Promo di Bulan Mei, Harga Jadi Segini
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- 8 Sepatu Adidas untuk Jalan Kaki yang Sedang Diskon di Toko Resmi, Harga Jadi Rp500 Ribuan
Pilihan
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
Terkini
-
Eks Gubernur BI Beri Masukan ke Prabowo soal Penanganan Hadapi Krisis
-
Jakarta Barat Kini Berjuluk 'Gotham City', Hardiyanto Kenneth: Saya Jadi Batman!
-
Menteri PANRB Tekankan Transformasi Digital Harus Sesuai Realitas Masyarakat
-
Usman Hamid Semprot Pemerintah: Nobar Film Pesta Babi Dibungkam, Papua Jadi Tabu!
-
E-Katalog Cuma Formalitas? KPK Bongkar Siasat 'Deal' Haram Proyek Tulungagung di Luar Sistem
-
Orasi Lantang Wanda Hamidah di Kedubes AS, Tuding Indonesia Turut Mentoleransi Genosida Palestina
-
Siap-siap! BPKP dan Kejagung Bidik 10 Perusahaan Sawit Usai Purbaya Lapor ke Prabowo
-
3,4 Juta Situs Judol Diblokir Tapi Masih Menjamur, Pakar Hukum: Negara Belum Serius!
-
Prabowo Dorong Konversi Kendaraan Listrik, Mampukah Pangkas Impor Energi?
-
Polisi Cuma 'Wait and See', KontraS Cium Aroma Pelimpahan Berkas Terselubung ke Puspom TNI