Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, pengelola Hotel dan Griya Pijat Alexis mempekerjakan 104 tenaga kerja asing. Tenaga kerja tersebut berasal dari sejumlah negara.
"Khusus Alexis ini menarik, karena ada 104 tenaga kerja asing. 104 tenaga asing itu (izin kerjanya) habis hari ini. Hari ini hari terakhir izin kerja mereka," ujar Anies di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (31/10/2017) malam.
Anies telah memiliki data pekerja asing maupun lokal di sana. Meski begitu, ia tidak mempermasalahkan jika pihak Alexis membantah telah mempekerjakan pekerja asing di tempat yang diduga dijadikan arena prostitusi.
"Itu ada di kita. Kami baca perinciannya nih, dari RRC 36 (orang), Thailand 57, Uzbekistan 5, Kazakhstan 2. Ada catatannya nih," kata Anies sambil membacakan bukti yang dimiliki dari HP-nya.
Anies menjelaskan, kegiatan di Alexis sudah mulai ilegal sejak, Jumat (27/10/2017), atau setelah permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang diajukan PT. Grand Ancol Hotel ditolak pemerintah DKI.
"Kalau mereka sudah tidak lagi memiliki izin, maka mereka menjadi ilegal," kata Anies.
Sementara itu, terkait tenaga kerja asing dipekerjakan pengelola Alexis, Anies menyerahkan urusan tersebut kepada Kementerian Tenaga Kerja.
"Jadi itu (para tenaga kerja asing di Alexis) urusannya dengan Kementerian Tenaga Kerja," pungkasnya.
Sebelumnya Legal & Corporate Affair Alexis Group, Lina Novita, tetap optimistis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta akan kembali memperpanjang izin usaha Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis.
Baca Juga: Ambon Diguncang 5 Kali Gempa, Warga Panik, Plafon Mal Runtuh
Itu sebabnya, manajemen belum merencanakan untuk menggugat pemerintah karena permohonan perpanjangan izin tidak dikabulkan dengan alasan ada indikasi prostitusi.
"Tak ada (rencana menggugat lewat jalur hukum). Mudah-mudahan kami bisa beraudiensi langsung dengan Pemprov (DKI) menyelesaikan ini," kata Novita dalam konferensi pers di Hotel Alexis, Jakarta Utara, Selasa siang.
Novita menegaskan, bisnis yang dikelola Alexis sesuai aturan yang berlaku. Alexis, katanya, akan membuktikan kepada pemerintah bahwa tidak ada aturan yang dilanggar.
Dia juga menegaskan terkait rumor ada prostitusi di lantai tujuh Hotel Alexis tidak benar.
"Kami akan beraudiensi menunjukkan bahwa dokumen kami semuanya lengkap, tak ada pelanggaran apapun. Narkoba tidak ada, asusila tidak ada, kami taat hukum, kami taat pajak," ujar dia.
Berita Terkait
-
Heboh Video Jokowi Jadi Imam, Ahli Tajwid Sebut Kesalahan Ini Bisa Batalkan Salat
-
Nggak Perlu Lompat Pagar lagi, Kini di Stasiun Cikini Ada Pelican Crossing
-
Atasi BABS, Pemprov DKI Bangun Septic Tank Komunal dan Pasang Biopal di Permukiman Padat
-
CEK FAKTA: Anies Baswedan Siap Gantikan Prabowo Jadi Presiden, Heboh di Medsos!
-
Reuni Tipis-Tipis Anies Baswedan dan Mahfud MD, Bahas Apa?
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Penjaringan Ketua DPC PDIP Brebes Dinilai Tak Transparan, Pencalonan Cahrudin Sengaja Dijegal?
-
Bikin Riuh, Dito Ariotedjo Tiba-Tiba Tanya Ijazah Erick Thohir ke Roy Suryo
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'